Breaking News

Catatan 2017-2018

“Investasi” Suadi Yahya Untuk Pejabat Kota Lhokseumawe

“Investasi” Suadi Yahya Untuk Pejabat Kota Lhokseumawe
Mantan Sekdako Lhokseumawe Dasni Yuzar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh (Foto: serambi indonesia)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Sejak periode pertama (2012-2017) hingga kedua menjabat Walikota Lhokseumawe (2017-2022). Suadi Yahya telah “berinvestasi” sedikitnya lima pejabat di jajaran Pemko Lhokseumawe  menginap di hotel prodeo (penjara), karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

20181220-suadi-yahya

Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya (Foto: Ajnn.net)

Daftar tak elok ini, tidak termasuk staf atau pejabat yang berada di bawah. Misal, setingkat kepala bagian (kabag) dan kepala bidang (kabid).

Sebut saja, Sekdako Lhokseumawe Dasni Yuzar, Kepala PU Teuku Zahedi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Halimuddin, Kepala Dinas Kesehatan Sarjani Yunus serta Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, Rizal.

20181220-kadis-kesehatan

Mantan Kadis Kesehatan Kota Lhokseumawe, Sarjani Yunus (Foto: Ajnn.net)

Potret miris ini menimbulkan berbagai tanda tanya di kalangan masyarakat di kota yang pernah dijuluki petro dolar ini.

Bisa jadi, terjeratnya lima pejabat tersebut, karena komitmen Suadi Yahya dalam pemberantasan praktik rasuah di lingkungan pemerintahannya. Sebaliknya, orang nomor satu di Pemko Lhokseumawe ini, memang “licin” dan selalu lolos dari berbagai masalah sehingga pejabat dibawahnya yang menjadi korban.

Sejalan dengan pengakuan Rizal, mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe misalnya, dia mengaku diarahkan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya untuk melaksanakan program pengadaan ternak yang akhirnya terindikasi korupsi. Pengakuan itu disampaikan Rizal saat menjadi saksi mahkota di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh, Senin sore (12/11/18).

Menurut Rizal, proyek senilai Rp 14, 5 miliar itu telah diketahui sebagai aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Lhokseumawe Periode 2009-2014. Begitupun, anggaran tersebut tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan juga tidak pernah diajukan oleh DKPP Lhokseumawe.

20181220-kadis-dkpp

Mantan Kadis DKPP Kota Lhokseumawe, Rizal (Foto: antara)

"Ketika itu, saya tanyakan pada Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya. Beliau jawab, terkait aspirasi dewan, tanggungjawab saya," tegas Rizal meniru ucapan Suaidi Yahya, dihadapan Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita,SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan Nani, SH. (anggota).

Namun, pengakuan Rizal dimentahkan Nani, SH. Katanya, pengakuan Rizal tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat Suaidi Yahya, karena tidak ada bukti tertulis. "Kalau lisan tidak bisa kita jadikan pedoman, itulah Pak Rizal tidak meminta perintah secara resmi. Akhirnya, sekarang Pak Rizal yang bertanggungjawab," jelas Nani.

20181220-kadis-pu-lhokseumawe

Mantan Kadis PU Kota Lhokseumawe T. Teuku Zahedi (Foto: kompas)

Pada Majelis Hakim, ketiga tersangka, yakni Rizal dan dua orang bawahnya, Dahliana (47) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengaku bersalah dalam kasus tersebut. Ketiganya kompak mengaku menyesal.

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhoksemawe, Ferry, SH menghadirkan tiga saksi mahkota. Ketiganya memberikan keterangan sebagai saksi kepada dirinya sendiri. Mereka adalah: Rizal, Dahliana, dan Ismunazar. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda tuntutan.

Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP mengalokasikan dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Namun, akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

20181220-kadisperindag-lhokseumawe

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Halimuddin (Foto: kompas)

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni Dahliana (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Rizal Kepala DKPP Lhokseumawe.

Nah, setelah menjalani sejumlah persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe, drh M Rizal (58). Rizal divonis lima tahun empat bulan penjara, dan denda Rp. 200 juta subsider tiga bulan kurungan, ditambah membayar uang perkara Rp. 5 ribu. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan memperkaya orang lain dengan kerugian negara Rp 8,1 miliar lebih (selengkapnya baca edisi cetak, Senin, 24 Desember 2018).***

Komentar

Loading...