Breaking News

Menyusul Pemeriksaan Tim BPK RI di BPKS Sabang

Inilah Kondisi Jembatan Goeh Kumara dan Jalan Lampuyang

Inilah Kondisi Jembatan Goeh Kumara dan Jalan Lampuyang
Kondisi Jembatan Goeh Lampuyang, Pulau Aceh (Foto: Kontributor MODUSACEH.CO Sabang)
Rubrik
Sumber
Kontributor Sabang

Sabang | Kabarnya, saat ini tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah tiba di Aceh, khususnya Kota Sabang. Sesuai surat tugas dari pimpinan BPK RI, nomor: 16/ST/VII-XVIII/02/2019, tim yang dipimpin Cahyadi Anjar Nugroho (ketua tim) ini, bertugas atau mengaudit sejumlah proyek di BPKS di Sabang, Banda Aceh serta Jakarta.

Baca: Lakukan Tugas Rutin, BPK RI Audit 12 Proyek BPKS Sabang  Tahun Anggaran 2018 

Objek pemeriksaan itu mencakup 12 proyek, kantor pusat di Sabang dan perwakilan di Banda Aceh serta Jakarta. “Benar, ini kegiatan rutin tahunan,  karena kami mengunakan dana APBN, bukan APBA,” jelas Plt Wakil Ketua BPKS Sabang, Islamuddin, yang dikonfirmasi media ini, Selasa (19/2/2019) sore.

20190220-jembatan-lampuyang

Lantas, proyek apa saja yang menjadi objek pemeriksaan tim ini? Data yang diperoleh media ini menyebut antara lain; pembangunan jalan Meulingge Mercusuar. Pembangunan Ecotourism Track Iboih (lanjutan). Pembangunan Jalan Blang Situngkoh Lampuyang (lanjutan). Pembangunan air bersih di Pulau Breuh (lanjutan).

Selain itu, proyek pembangunan jembatan Goeh Kumara Lampuyang, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur CT-3 dan CT-1, pembuatan pagar keliling tanah milik BPKS dan pembangunan rest area.

Khusus untuk Sabang, tim BPK RI akan memeriksa proyek pembuatan papan nama permanen tanah milik BPKS, pembangunan lapangan parkir di kawasan pariwisata Iboih, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan. Proyek ini merupakan paket multi years kontrak (2017-2019). Terakhir, pemeliharaan dan peningkatan jalan di kawasan industri Balohan.

20190220-kondisi-jalan-lampuyang1

Kontributor MODUSACEH.CO di Sabang melaporkan dari Pulau Aceh, tentang beberapa kondisi proyek tersebut. Misal, jembatan Goeh Kumara dan jalan di Lampuyang yang kabarnya atau diduga, dikerjakan PT. Usaha Sejahtera Manikam, yang kini sedang bermasalah di Polda Aceh.

Selain itu, jalan di Lampuyang misalnya, hingga kini belum beraspal dan di kiri-kanan jalan juga tidak ada saluran air. Sementara, pada jembatan Goeh Kumara juga belum beraspal. Malah, badan jalan sudah mulai terkelupas.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) dibawah Said Fadhil, telah memutuskan kontrak pekerjaan proyek jalan PT Utama Sejahtera Manikam. Pemutusan kontrak tersebut dikarenakan pihak rekanan tidak mampu meyelesaikan pekerjaan pengaspalan jalan senilai Rp 5,9 miliar di kawasan Pulau Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.

Saat itu, PPK Proyek BPKS Wilayah Pulo Aceh Yudi S mengatakan, pihaknya terpaksa mengambil sikap tegas memutuskan segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan PT. Utama Sejahtera Manikam.

Karena hingga batas waktu toleransi penawaran untuk Perpanjangan Masa Kerja (PMK) proyek yang dikerjakan pihak rekanan sebelumnya sudah pernah ditawarkan. Dan itu pernah disampaikan pada akhir menjelang tutup anggaran bulan Desember 2018 lalu, meminta komitmen kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Namun kata Yudi, hingga batas waktu yang diminta, ternyata pihak rekanan pelaksana lapangan tidak memberi respon atau jawaban pasti. "Jadi karena itulah, hasil kesepakatan tim, kita tidak mau mengambil risiko, dan akhirnya dilakukan pemutusan kontrak dengan PT Utama Sejahtera Manikam. Hitungan kita progres pekerjaan secara keseluruhan yang dikerjakan pihak rekanan hanya mencapai 56 persen. Jadi, masih banyak lagi sisa pekerjaan yang tidak mampu mereka selesaikan," sebutnya.

Menurutnya, bila dilihat berdasarkan perhitungan kondisi di lapangan, volume sisa yang belum dikerjakan adalah pengaspalan dan pembuatan Dam atau Talud pada bagian sisi kanan-kiri jalan. Akibat dari ini, bukan saja BPKS dirugikan karena berdampak pada serapan anggaran, tapi juga masyarakat Pulo Aceh.

20190220-kondisi-jalan-lampuyang

"Kita harapkan ke depan kejadian ini jangan sampai terjadi lagi. Karena kita sangat sayangkan sikap rekanan seperti ini sangat tidak profesional dalam bekerja.Sebenarnya BPKS sendiri menginginkan semua pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kotak kerja, harapannya tidak lain, kalau pencapaian ini selesai maka serapan anggaran juga baik dan dapat tercapai sesuai target," ujarnya.

Yudi mengaku menjadi PPK proyek di wilayah pekerjaan Pulo Aceh menggantikan PPK lama terhitung 26 September 2018. "Saya rasa ini yang perlu diketahui, sehingga jangan ada salah persepsi kegagalan pencapaian ini penyebabnya karena saya PPK-nya," ujar ketika itu.***

Komentar

Loading...