Breaking News

Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sebut Presiden Jokowi Ingin Cambuk Dilakukan Tertutup

Ini Tanggapan Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali

Ini Tanggapan Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali
(Azhari Usman/modusaceh.co)

Banda Aceh | Wakil Ketua Majelis Pemusyarawatan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali mengatakan. Pemerintah Aceh harus sangat bijak menafsirkan pesan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan cambuk secara tertutup, demi mengaet investor untuk masuk ke Aceh.

"Ada dua hal, dalam pelaksanaan hukuman syariat Islam di Aceh. Pertama biar jadi pelajaran untuk pelaku. Kedua menjadi pelajaran bagi orang lain, makanya kita lakukan secara tertutup, tapi kalau tertutup hanya menjadi pelajaran bagi dirinya, sedangkan untuk orang lain tidak bisa. Kita ingin biar orang lain tidak melakukan itu. Makanya, apa yang sudah kita lakukan sekarang kita pertahankan saja, jangan takut investor tidak masuk," jelas Faisal Ali pada MODUSACEH.CO, saat ditemui di Kantor MPU Aceh, Lampeuneurut, Aceh Besar, Rabu, (12/07/17).

Memang kata Faisal Ali, tidak ada aturan dalam Islam, hukuman cambuk harus dilakukan secara terbuka, namun dilihat dari berbagai sudut pandang, di lakukannya hukuman cambuk di depan umum, supaya menjadi pelajaran bagi orang lain, dan tidak terkesan mubazir, serta dapat menjadi syiar bagi orang lain.

"Saya lihat menyangkut masalah investor yang masuk ke Aceh, tidak ada kolerasi dengan pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka di Aceh," ujar Lem Faisal begitu ia disapa.

Menurutnya, bukan kali ini saja Pemerintah Aceh, mengaitkan pemberlakuan syariat Islam dengan investor masuk ke Aceh. Namun, sejak Gubernur Aceh Irwandi  Yusuf memimpin (2007-2012), sudah didengungkan, tapi tak ada  juga investor yang masuk. "Pelaksanaan syariat Islam secara formalkan baru 12 tahun, namun dibelakang itu, belum, tidak ada juga investor yang masuk," ungkap Lem Faisal.

Dirinya melihat investor adalah orang mencari keuntungan, yang memperhitungkan untung rugi. Jadi, tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan cambuk secara terbuka. Bisa jadi, sebut Lem Faisal, kurangnya minat investor yang menanamkan investasi di Aceh, karena banyaknya fee yang diminta, dan tidak jelasnya izin, serta banyak pembebasan lahan dengan masyarakat.

"Itu sebabnya investor tidak masuk. Jadi, tidak ada dasar pemberlakuan syariat Islam menghambat investor masuk Aceh," jelas Lem Faisal.

Menurutnya, Pemerintah Aceh harus bijak merespon saran dari Presiden Joko Widodo dan memberikan pemahaman pada Presiden bahwa pembelakuan syariat Islam di Aceh tak ada kaitannya dengan investor yang masuk ke Aceh.

"Bukti lain, Timur Tengah banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, sampai perempuan tak boleh bawa mobil, namun sukses juga membawa investor. Pabrik semen di Lhoong, Aceh Besar, Aceh, sudah sejak belum pemberlakuan syariat Islam masuk, tak ada masalah dengan syariat Islam. Jadi, saya rasa Presiden Jokowi telah masuk bisikan orang lain, yang intinya pelaksanaan syariat Islam di Aceh supaya tidak jalan, " ujarnya.

Ia melihat, justru yang mengundang wisatawan di Aceh, karena pemberlakuan syariat Islam. Dia mencontoh masyarakat Malaysia datang ke Aceh karena ingin melihat pemberlakuan syariat Islam Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk bijak melihat pemberlakuan cambuk secara terbuka, yang sudah kita lakukan, yang justru mengundang investor dan wisatawan mengunjungi Aceh.

Selanjutnya, ia meminta Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah harus berkomunikasi yang baik dengan ulama, sehingga tidak langsung menyampaikan pada publik apa yang telah dibisikkan Jokowi, karena ini bersifat sensitif, yang dapat menyinggung hati masyarakat, yang baru saja memilih mereka untuk memimpin Aceh lima tahun kedepan.

"Seharusnya, panggil tokoh Aceh, dan ulama, ini saran dari Presiden Jokowi, jangan langsung dilempar ke publik, karena pemerintahan ini baru saja mendapat amanah dari rakyat, jangan melukai hati rakyat Aceh. Jabatan Gubernur Aceh itu, yang memilih rakyat Aceh, ya harus menjaga hati rakyat Aceh," ungkap Lem Faisal.

Sebelumnya,  Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berencana mengubah tata cara eksekusi hukuman cambuk agar tidak dilakukan di depan khalayak ramai.

Hal ini dilakukan agar tidak terbentuk persepsi negatif yang mempengaruhi minat investasi di Bumi Serambi Mekah.

Nantinya, hukuman cambuk akan dilaksanakan di tempat tertutup dengan dihadiri beberapa saksi.

"Jadi teknis pelaksanaannya kami modifikasi. Nanti (hukuman cambuk dilakukan) di dalam penjara agar tidak direkam dan didramatisasi," kata Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, usai rapat terbatas terkait proyek strategis di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).

Nova mengatakan, pelaksanaan hukuman cambuk kerap diviralkan hingga mempengaruhi para investor yang hendak menanamkan modalnya di Aceh. Jika sudah begitu, penjelasan dari pemerintah pun seolah tak ada artinya untuk mengembalikan minat mereka.

Soal persepsi ini dikatakan Nova merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Jokowi meminta agar Pemprov Aceh menjelaskan kepada dunia luar sana agar Qanun yang diterapkan Aceh tidak dipersepsikan terlalu negatif.

“Itu persepsi sebetulnya, tapi di luar negeri itu sangat tidak baik. Karena itu Pak Presiden minta agar pemerintah Aceh menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dipersepsikan,” ujar Nova.***

Komentar

Loading...