Terkait Import Senjata

Ini Sikap DPP Partai Demokrat: TNI, Polri dan BIN Jangan Libatkan Diri Dalam Politik Kekuasaan

Ini Sikap DPP Partai Demokrat: TNI, Polri dan BIN Jangan Libatkan Diri Dalam Politik Kekuasaan
dok. MODUSACEH.CO

Jakarta | Kabar impor senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Jenderal Gatot Nurmantyo, 22 September 2017 lalu, sempat menimbulkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang tinggi dari masyarakat.

Hasilnya, ternyata hingga hari ini masih ada ekornya. Informasi terkini tentang masuknya sejumlah senjata yang dipesan Polri dan kini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Provinsi Banten. Senjata itu dijaga pihak TNI karena dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lantas, bagai membenarkan sebagian pernyataan Panglima TNI tersebut. Informasi ini kembali memunculkan ketegangan horisontal di antara jajaran TNI-Polri. “Dari berbagai informasi yang kami cermati, ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu,” kata Hinca Panjaitan.

Pendapat itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat melalui siaran persnya, 1 Oktober 2017 lalu.  “Benar, kami ada mengirimkan siaran pers pada kawan-kawan media,” kata Teuku Rifkie Harsya, Wakil Sekjen DPP PD dan anggota DPR RI Dapil Aceh, menjawab konfirmasi media ini, Selasa petang (3/10/2017).

Menurut Hinca, ketegangan di antara institusi yang memiliki posisi penting dalam pertahanan dan keamanan negara tersebut, dan sama-sama memiliki senjata, jelas tidak bisa dibiarkan. “Di waktu lalu, sepanjang sejarah perjalanan republik, sekali-kali memang terjadi perselisihan antara jajaran TNI dan Polri. Namun, perselisihan itu sifatnya lokal dan biasanya terjadi antara prajurit dan satuan di lapangan, sehingga dengan cepat bisa diselesaikan,” ujar Hinca.

Nah, pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahwa cepatnya penyelesaian lokal tersebut dikarenakan para pimpinan TNI dan Polri kompak. “Sekarang, dengan ketegangan yang justru terjadi antara unsur pimpinan kedua institusi itu, setiap perselisihan yang terjadi di lapangan sekecil apapun dapat berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki,” ucap Hinca.

Kata dia, masyarakat juga prihatin dengan pernyataan dan penjelasan yang sering berbeda dan juga berubah-ubah. “Penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta munisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah.

Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah. Mana yang benar? Ditambah dengan ramainya pemberitaan di media sosial, yang tampak saling menyerang dan mendeskreditkan, terlepas mana yang "hoax" dan mana yang benar, membuat masyarakatpun ikut tegang dan saling berhadapan. Inipun tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan,” ungkap Hinca.

Dalam keadaan seperti ini, rakyat sungguh ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap serta bukan sepotong-sepotong. Kata-kata "urusan senjata sudah selesai dan tak perlu dibicarakan lagi" tentu tidak memuaskan masyarakat kita. “Selesai bagaimana? Mana yang benar dan mana yang salah? Apalagi pihak-pihak yang "bersengketa" tidak menyampaikan penjelasan secara bersama kepada masyarakat kita. Dalam era demokrasi dan "open society", masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi ("the right to know") di negeri ini,” kata Hinca bertanya.

Dia berpendapat, tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan "concolidated" dari pemerintah, dan bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru. Di jajaran TNI dan Polri-pun pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial.

“Tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik. Karena rasa cintanya kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut,” papar Hinca.

Masih pernyataan menurut siaran pers DPP Partai Demokrat di Jakarta. Pengalaman menunjukkan bahwa sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.

“Marilah sungguh kita cegah jangan sampai lembaga-lembaga negara, termasuk TNI, Polri dan BIN, melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan,” ajak politik Partai Demokrat ini.

Sementara itu, para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik janganlah menarik-narik para petinggi TNI, Polri dan BIN kedalam politik kekuasaan, tentunya yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan. “Ada sejumlah rekomendasi Partai Demokrat yang disampaikan Pak Sekjen, terkait masalah tersebut,” jelas Teuku Rifkie pada media ini, Selasa (3/10/2017) petang.

Pertama, kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka.

Kedua, di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa keluar, sehingga tidak menimbulkan ketidak tenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakatnya. Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat.

Ketiga, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembagalembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis. “Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang,” demikian harap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Dr. Hinca Panjaitan.***

Komentar

Loading...