Terkait MoU Tentang Hukuman Cambuk di Lapas

Ini Poin Perjanjian Pemerintah Aceh dan Kemenkumham Aceh  

Ini Poin Perjanjian Pemerintah Aceh dan Kemenkumham Aceh  
Dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Editor
Rubrik

Banda Aceh | Disaksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Munusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah melakukan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, A Yuspahruddin di Banda Aceh, Kamis (12/4/18).

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, tentang pelaksanaan peraturan Gubernur Aceh nomor 5 tahun 2018 terkait pelaksanaan hukum acara jinayah.

Dalam dokumen sebanyak 8 halaman disebutkan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Aceh berkedudukan di Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian, A Yuspadruddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, berkedudukan di Banda Aceh, selanjutnya disebut pihak kedua.

Keduanya bersepakat, melakukan kerjasama dalam bidang pelaksanaan peraturan Gubernur Aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah yang diatur dalam ketentuan. Pihak pertama mengajukan 6 poin diantaranya; menitipkan tahanan pelanggaran syariat Islam dan menitipkan benda sitaan serta meminta pelaksanaan uqubat cambuk di dalam Lapas (Lembaga Permasyarakatan).

Selanjutnya, melaksanakan pembinaan dan bimbingan atau penyuluhan kepada tahanan pelanggar syariat Islam dan warga binaan permasyarakatan, dan menjamin kesediaan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan uqubat cambuk di dalam Lapas, serta bersedia mengikuti standar operasional prosedur dan tata tertib peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara/cabang rumah tahanan negara di wilayah Aceh.

Sedangkan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh yang selanjutnya disebut pihak kedua setuju dan bersedia memberikan tempat untuk tahanan pelanggar syariat Islam. Kemenkumham juga bersedia memberikan tempat menyimpan benda sitaan oleh penyidik ataupun untuk umum, di ruang penyimpanan benda sitaan negara dan tempat untuk pelaksanaan uqubat cambuk di Lapas.

Dalam pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 3, tidak memenuhi standar pelaksanaannya, maka dapat dipindahkan ke Lapas, dan menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan hukum cambuk di Lapas, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan uqubat cambuk, dengan tidak mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun, tidak membawa camera, dan handphone atau alat perekam lainnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...