Terkait Keterlambatan Pengesahan RAPBA 2018

Ini Penjelasan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

Ini Penjelasan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri
Syarifuddin/Foto Media Center Humas Sektariat DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Usai melakukan pertemuan dengan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman Abda, Teuku Irwan Djohan, Dalimi dan dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Dermawan (Sekda), Jamaluddin (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh), Azhari (Kepala Bappeda Aceh), Muhammad (Inspektorat Aceh), Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin, Kantor DPRA, Banda Aceh, Jumat (12/01/2018) mengatakan. Ia hadir ke Aceh untuk memantau perkembangan penyelasaian rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018.

“Tadi sudah sempat temu pimpinan juga unsur TAPA yang intinya sudah ada kesepahaman bahwa Insya Allah RAPBA 2018 ini bisa segera disepakati,” kata Syarifuddin, usai pertemuan dengan DPRA dan TAPA, Jumat.

Soal sanksi atas keterlambatan pengesahan APBA 2018, katanya ada tim tersendiri. Namun, dalam kesepakatan pertemuan tersebut, ia lebih mendorong percepatan pengesahan APBA 2018. “Soal sanksi akan ada tim tersendiri, karena saya dalam kesempatan ini lebih memantau dalam rangka mendorong percepatan APBA 2018 dan alhamdulillah,” ujarnya.

Masih kata Syarifuddin. "Sudah ada kesepahaman dan sebelum saya hadir sudah ada kesepahaman itu yang dibangun dan saya tentu menyambut positif apa yang dilakukan Pemerintah Aceh sendiri".

Menurutnya, kesepahaman dimaksud, baik TAPA maupun DPRA sama-sama sepakat RAPBA 2018 segera diqanunkan. “Karena dalam rangka pelayanan masyarakat.  Kalau ada dinamika dalam pembahasan, itukan bagian dari proses,” sebutnya.

Begitupun, meski sama sepakat untuk percepatan pengesahan APBA 2018, sayangnya Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri tidak menyebut jadwal pasti kapan kesepakatan pengesahan APBA 2018. “Saya tidak menyebut tanggal berapa, tapi secepatnya. Karena itu kami kembalikan pada Pemprov Aceh, DPRA segera mungkin melakukan langkah-langkah percepatan dan penyelesaian Qanun Aceh tentang RAPBA 2018,” kata Syarifuddin.

Diminta tanggapannya soal ada dugaan program anggaran 2018 tidak berdasarkan by name by address (nama dan alamat), ia mengaku menunggu RAPBA 2018 itu masuk ke Kemendagri untuk dievaluasi. “APBA ini belum sampai ke kami. Baru proses, tetapi dari pertanyaan, saya harus kembali ke norma bahwa perencanaan anggaran itu harus konsisten dari perencanaan sampai pengganggaran. Karena norma seperti  inilah bagian kami nanti ketika masuk APBA ke Kemendagri. Salah satu tugas kami mengevaluasi, konsisten atau tidak terhadap proses dalam perencanaan sampai dengan penganggaran,” ujarnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...