Breaking News

Paripurna Rancangan Qanun APBK-P 2017

Ini Pemandangan Umum Fraksi KID

Ini Pemandangan Umum Fraksi KID
(Zulhelmi/modusaceh.co)

Bireuen | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat Paripurna I Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017, Rabu (4/10/2017) di Gedung DPRK setempat. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen Athaillah M.Saleh MA ini mendapat intrupsi dari seorang anggota Fraksi PPP-PKS-PAN, Drs. Abdullah Amin. Dia mempertanyakan kenapa paripurna tak dihadiri langsung Bupati Bireuen, H Saifannur S.Sos. “Sebelumnya Bupati juga tidak hadir, seharusnya hari ini hadir secara fisik,” sebutnya.

Sekdakab Bireuen Ir Zulkifli Sp yang hadir mewakili Bupati Bireuen Saifannur memberikan jawaban atas ketidakhadiran bupati. Menurutnya Bupati sedang membahas lahan untuk Institut Pemerintahan Dalam Nageri (IPDN). “Pak Bupati lagi ada tamu datang terkait pembebasan lahan IPDN di Bireuen, mungkin kalau sudah selesai dan ada waktu, bisa datang,” jawab Zulkifli.

Kemudian sidang paripurana itu dilanjutkan. Giliran pertama Fraksi Karya Indonesia Damai (F-KID), menyampaikan pemandangan umum yang disampaikan Faisal Hasballah. Dia mempertanyakan sejauhmana neraca atau serapan anggaran 2017 triwulan IV dan apa langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan maupun merasionalisasinya. Termasuk  tak ada kebocaran dalam pemasukan PAD.

Menurut Faisal Hasbalah yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bireuen. F-KID menemukan hitungan tidak logis dalam realisasi PAD, seperti pajak hotel, restoran, retribusi parkir dan retribusi pengelolaan tanah dan bangunan.

“Kami ingin menanyakan bagaimana proses pengutipan pajak, lalu langkah konkrit apa yang ditempuh Pemkab Bireuen,” sebut Faisal Hasballah. Bukan hanya itu tentang proses kelanjutan rumah sakit regional juga dipertanyakan sejauh mana sudah administrasinya. ”Sejauhmana sudah administrasinya mulai dari penyediaan lahan dan lokasi pembangunannya,” tanya Faisal.

Tentang rencana pembangunan IPDN di Bireuen menurut Faisal perlu diperjelas, seperti lokasi pembangunan. Begitu juga mengenai Bireuen yang kini merupakan daerah zona merah narkoba. “Dalam pemberantasan narkoba, Bireuen masuk zona merah, sedangkan dalam nomenklatur APBK-APBK-P sangat minim anggaran yang di plot untuk menangkal pemuda dari bahaya narkoba. Lalu langkah apa yang akan ditempuh,” tanya Faisal. Semenatara rapat paripurna itu akan dilanjutkan besok, Kamis (5/10/2017) dengan agenda jawaban atas pertanyaan fraksi-frakasi.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...