Breaking News

Ada Pencabutan Pasal UUPA  

Ini Kata Senator Asal Aceh Fachrul Razi

Ini Kata Senator Asal Aceh Fachrul Razi
Penulis
Rubrik

Jakarta I Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fachrul Razi menilai, adanya pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) oleh DPR RI merupakan tindakan inskonstitusional yang telah dilakukan tim Pansus RUU Pemilu DPR RI. Karena, katanya, UUPA dijamin secara konstitusi sebagai UU khusus. “Ini tidak dapat dibatalkan atau dicabut oleh UU yang bersifat umum. Apalagi, dibatalkan oleh UU baru tanpa mekanisme hukum dan prosedur hukum yang sah. Kalau ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk pada nasib kekhususan Aceh ke depan,” ungkap Fachrul Razi pada MODUSACEH.CO, Jumat (28/07/17).

Sambung Fachrul Razi, tim Pansus RUU Pemilu DPR RI juga tidak melakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh dan DPRA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), juga bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) UUPA. “Jelas ini akan mengebiri kewenangan Aceh. Hari ini, KIP dan Panwaslih menjadi sama dengan KPU dan Panwaslu di provinsi lainnya. Ke depan, Wali Nanggroe dan semua lembaga yang memiliki kekhususan Aceh akan hilang satu per satu jika lahir UU lain yang dapat mencabut kewenangan Aceh. Pemerintah menunjukkan sikap berkali-kali tidak serius memperhatikan kekhususan Aceh,” jelas senator asal Aceh itu.

Itu sebabnya, dia menyayangkan adanya pembatalan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) UUPA tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Aceh. Katanya, UU Pemilu 2017 terkesan disahkan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kedaerahan. Memang, katanya, secara aturan, proses ini masih panjang. Sebab, setelah UU Pemilu ini disahkan DPR RI, 20 Juli 2017 lalu, proses selanjutnya adalah ditandatangani Presiden RI. Untuk itu, ia mendorong agar melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah ditandatangani presiden. “Semua pihak di Aceh harus kompak untuk menggugat ke MK dengan melakukan judicial review dan segera membentuk tim advokasi UUPA, khususnya pasal yang menghilangkan kekhususan Aceh,” harap putra Lhokseumawe ini.***

 

 

Komentar

Loading...