Breaking News

Hasil Akhir Seleksi Calon Sekda Aceh

Ini Bocoran Resmi Nama Tiga Besar Peraih Nilai Tertinggi

Ini Bocoran Resmi Nama Tiga Besar Peraih Nilai Tertinggi
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Tim seleksi calon Sekdaprov Aceh, dipimpin mantan Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Abdi Wahab, akhirnya mengirim secara resmi tiga nama dengan nilai tertinggi kepada Presiden RI, melalui Sekretariat Negara (Setneg) RI di Jakarta.

Sumber media ini menyebutkan. Tiga nama itu adalah, Taqwallah, M. Jafar dan Kamaruddin Andalah. Sebelumnya, sempat beredar kabar nama Safrizal, Reza Fahlevi dan Elvizar Ibrahim.

Seperti diwartakan MODUSACEH.CO beberapa hari lalu. Tiga nama aparatur sipil negara (ASN) Aceh, yang akan menduduki kursi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Aceh, mengantikan posisi Darmawan, mulai beredar di kalangan masyarakat dan pegawai negeri sipil (PNS) di Banda Aceh.

Isi sejalan dengan berakhirnya tahapan seleksi yang dibentuk Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dipimpin mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Prof. Dr. Abdi Wahab. 

"Ya, semua tahapan sudah selesai. Selanjutnya tim seleksi menyerahkan tiga nama dengan nilai tertinggi kepada Gubernur Aceh," kata salah seorang anggota tim seleksi, Makmur Ibrahim SH, M.Hum, Kamis pagi (10/1/2019) di Jakarta.

Menurut Makmur, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 58/2009, tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh serta Sekda Kabupaten dan Kota di Aceh. Khusus untuk Sekda Aceh, Gubernur Aceh wajib berkonsultasi dengan Presiden melalui surat tertulis. 

"Disampaikan melalui Sekretariat Negara dan tembusannya disampaikan kepada Kemendagri RI di Jakarta," jelas Makmur.

Begitupun, terkait siapa saja tiga nama yang masuk ke meja Plt Gubernur Aceh, Makmur tak menjawabnya.

"Wah, soal itu saya tidak bisa menjawab, bukan wewenang saya, kata anggota tim seleksi mewakili unsur asesor ini.

Namun, sejumlah sumber media ini membocorkan sedikit informasi bahwa, tiga nama yang masuk ke Plt Gubernur Aceh adalah, Safrizal, Reza Fahlevi dan Elvizar Ibrahim.

Selanjutnya tiga nama ini akan dikonsultasikan dengan Presiden sebelum ditetapkan satu nama untuk dilantik atau menjadi Sekdaprov Aceh.

Memang, Pasal 9 ayat 1, PP 58/2009 disebutkan. Gubernur melakukan konsultasi dengan Presiden sebelum menetapkan tiga calon Sekretaris Daerah Aceh,

Selanjutnya, pada ayat 4 dinyatakan, Presiden menetapkan calon Sekretaris Daerah Aceh yang diajukan oleh Gubernur menjadi Sekretaris Daerah Aceh dengan Keputusan Presiden RI.

Nah, terkait munculnya tiga nama baru yang disebut-sebut sebagai peraih nilai tertinggi. Sumber media ini yang juga pejabat eselon di jajaran Pemerintah Aceh menegaskan.

"Ya, jangankan calon Sekda Aceh, Menteri Kabinet Kerja Jokowi saja bisa berubah dalam hitungan jam. Semua tergantung pada selera pemakai (user) atau Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah," ungkap sumber yang tak mau disebutkan namanya ini.

Dia juga memberi ilustrasi saat seleksi pejabat eselon dua yang dilakukan Irwandi Yusuf, dalam menempatkan Kepala SKPA. Walau melalui fit and propertest, tetap saja sarat nilai subjektif.

"Itu terlihat pada kinerja mereka saat inikan. Dari puluhan pejabat SKPA yang ada, hanya beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti yang diharapkan," ujarnya.

Tak hanya itu, lepas dari alasan nilai tertinggi, munculnya tiga nama yaitu, Taqwallah, Kamaruddin Andalah dan M. Jafar, tidak lepas dari pertimbangan keterwakilan daerah. 

Kata dia Taqwallah misalnya, berasal dari Aceh Besar, Kamaruddin Andalah (Pidie) dan M. Jafar (Bireuen).

"Bisa jadi, ini salah satu pertimbangan Plt Gubernur Aceh untuk menjaga keseimbangan pemerintahannya. Ini tak sulit dilakukan, karena ada dua tim seleksi utama yaitu, Prof Dr. Abdi Wahab dan Prof Dr. Aliyasak Abu Bakar, berasal dari Aceh Tengah, satu daerah dengan Nova Iriansyah, sehingga Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mudah berkomunikasi," duga sumber tadi yang juga pejabat senior ini.

Begitupun katanya lagi, sebelum mendapat keputusan Presiden RI, Setneg tetap akan mengevaluasi track record atau rekam jejak tiga nama tersebut.

"Ya, khususnya kasus-kasus korupsi. Karena itu, jika ada informasi yang valid, bisa disampaikan ke Setneg dan Kemendagri RI sebagai pertimbangan, untuk kemudian diputuskan satu nama," saran sumber media ini, seorang pejabat di Kemendagri RI, Jakarta.***

 

 

Komentar

Loading...