Breaking News

FGD BPS Aceh

Indeks Demokrasi di Aceh Peringkat 16, Kalah dengan Kepulauan Riau

Indeks Demokrasi di Aceh Peringkat 16, Kalah dengan Kepulauan Riau
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Indeks Demokrasi Provinsi Aceh menempati peringkat 16 dengan nilai 72 di tahun 2016, dari 34 provinsi di Indonesia.

Peringkat ini di bawah Provinsi Kepulauan Riau yang berada diperingkat kedua dengan nilai 82. Sementara pada posisi pertama diraih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 100.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Mahyuddin, MM saat membuka Fokus Group Discasion (FGD) di Kriyat Hotel, Simpang Lima,  Banda Aceh, Rabu (6/6/18).

Mahyuddin menjelaskan. Sejak sembilan tahun terakhir, BPS juga diwajibkan untuk melakukan survey terhadap indeks demokrasi di tingkat provinsi. Tujuannya, menganalisis kelemahan dan kekuatan praktik-praktik demokrasi di Indonesia sehingga dapat berkontribusi untuk perkembangan dan kemajuan nilai-nalai demokrasi.

Selain itu, BPS mendorong pemikiran lebih dalam mengenai bagaimana mendefinisikan dan mendiskripsikan cara-cara dalam pelaksanaan praktik demokrasi serta memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat dan daerah dalam rangka ekselerasi demokratisasi di Indonesia.

Sebut Mahyuddin, indeks demokrasi yang dinilai itu mencakup tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. Begitupun, dalam melakukan survey, BPS juga melakukan tiga model pengambilan data, yaitu;  pemberitaan koran, koding dokumen pemerintah daerah (qanun, Perda, APBD) dan melakukan interview. Selanjutnya, kata Mahyuddin, data tersebut akan dikirim pada BPS Pusat untuk dilakukan penilaian oleh tim independen untuk dikeluarkan peringkat.

“Kita mengundang saudara kemari untuk melakukan diskusi. Silahkan ungkapkan data-data pada saudara-saudara yang berkenaan dengan pembungkaman hak sipil dan kelompok untuk menyatakan pendapat, sehingga data yang akan kita kirimkan ke BPS Pusat sudah lengkap dan telah meminta pada semua pihak,” harapnya.

Untuk diketahui, BPS Aceh mengadakan FGD selama dua hari (6 -7/6/18) di Kriyad Hotel Banda Aceh. Hari pertama, hadir sejumlah pihak untuk melakukan diskusi, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh lintas agama, Forkopimda, akademisi hingga kalangan jurnalis. BPS meminta sejumlah rekomendasi peserta untuk mengungkapakan, kejadian yang membungkam nilai demokrasi dikalangan masyarakat sipil di Aceh yang luput dari catatan BPS.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...