Inspektorat Keluarkan LHP Khusus

Ibnu: Bukti Geuchik Lakukan Penyelewengan Dana Desa

Ibnu: Bukti Geuchik Lakukan Penyelewengan Dana Desa
MODUSACEH.CO/ M. Supral

Aceh Besar | Pendiri Lembaga Gerakan Peduli Gampong (GPG) Ibnu Khatab mengatakan. Di Gampong Layeun, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan Geuchik (kepala desa) beserta aparat desa lainnya.

Hal itu, katanya telah dibuktikan dengan keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Khusus) yang dikeluarkan Inspektorat Aceh Besar, pada 21 Desember 2017. ”Kami telah mengadu pada Camat Leupung, namun Pak Camat tidak percaya. Tapi, dengan keluar hasil LHP Khusus dari Inspektorat Aceh Besar yang mengharuskan Geuchik mengembalikan uang yang dipotong, telah membuktikan ada penyelewengan dana desa di sana,” tegas Ibnu pada media ini, Rabu, (28/2/18).

Sebut Ibnu, dalam LHP Khusus Nomor 09/IK/LHP-KHS/2017 disebutkan, Tim Inspektorat Aceh Besar telah melakukan pemeriksaan khusus pada Gampong (desa) Layeun, Kecamatan Leupung, dari tanggal 13 hingga 19 Desember 2017. Pemeriksaan dilakukan atas laporan warga yang mengatasnamakan diri Gerakan Peduli Gampong (GPG), yang meliputi permasalahan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG), tahun 2015 hingga 2017. Diantaranya, pemotongan operasional 5 persen dilakukan atas kebijakan Keuchik (kepala desa) se-Kecamatan Leupung, hal itu bertentangan dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian, cara pengelolaan dana Gampong sangat tertutup pada masyarakat, cara pengelolaan dana BUMG tidak sesuai dengan UU Desa, pemotongan pajak PPN dan bervariasi tidak sesuai dengan ketentuan pajak, pemotongan wajib 10 persen oleh aparatur Gampong secara sepihak, dan kegiatan pekerjaan fisik dari 2015 hinggan 2016 dikerjakan oleh aparatur Gampong Layueng.

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan pelapor, berdasarkan hasil pertanggungjawaban APBG 2105 hingga 2017, Gampong Layeun mengalami kerugian Rp 360 juta lebih. Kemudian, dalam rapat pertanggungjawaban APBG Layuen 2015 hingga 2017, pihak pelapor melihat Tuha Puet dan Keuchik tidak mampu menunjukan bukti realisasi anggaran. Sehingga, pihak pelapor menyatakan mosi tidak percaya dan menurunkan Geuchik, Tuha Peut, PTPKG, Bendahara, serta Kaur Pembangunan Gampong Layeun.

Jelas Ibnu, berdasarkan permintaan di atas. Inspektorat mengeluarkan hasil pemeriksaan mereka, diantaranya; pemotongan operasional 5 persen dilakukan atas kebijakan Keuchik se Kecamatan Leupung, bertentangan dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dimana, Keuchik, Tim PTPKG dan Ketua Tuha Peut telah meyepakati dan melakukan pemotongan dana desa tersebut.

Kemudian, hal tersbut juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan dana desa. Dimana, dana desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, tegas Ibnu, Inspektorat Aceh Besar menyarankan kepada Geuchik, Sekretaris Gampong, dan Bendahara agar dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan yang berlaku, dan mengembalikan dana desa sejumlah Rp 60 juta lebih ke rekening giro Gampong, untuk dianggarkan kembali pada APBG tahun berikutnya.

Sebenarnya, kata Ibnu, dirinya bersama rekan lain yang tergabung dalam GPG tidak puas, dengan LHP Khusus yang dikeluarkan Inspektorat Aceh. Sebab, dari dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh aparatur gampong sejumlah Rp 360 juta lebih, hanya sejumlah Rp 60 juta labih yang menjadi temuan.

”Ini aneh juga Inspektorat Aceh Besar. Kok bisa sedikit sekali temuan mereka, padahal banyak pekerjaan Gampong yang tidak selesai dikerjakan,” ungkap Ibnu.

Selanjutnya, Ibnu juga menyesalkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Dimana, Geuckhik dan aparatur Gampong hanya mewajibkan membayar kembali, uang yang telah diambil pada kas Gampong. ”Ini juga lucu. Sebab, satu sisi Inspektorat mengakui ada korupsi di sana dengan hasil temuan mereka. Tapi, kenapa tidak diproses hukum. Maka, berdasarkan hasil ini kami akan melapor pada Aparat Kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, Geuchik Gampong Layuen Nasruddin membantah semua tuduhan Ibnu dan kolega. Menutnya, apa yang menjadi temuan Infektorat Aceh Besar sudah sesuai dengan dana yang telah diambil. Itupun, katanya pegambilan dana tersebut sudah dimusyarwarahkan dengan tokoh dan aparatur lain di Gampong. Selain itu, semua Gampong di Kecamatan Leupung melakukan hal sama.

“Saya tegaskan, apa yang saya kerjakan telah sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Kenapa, kita potong uang itu untuk operasional kita. Masak kita kerja untuk Gampong pakai dana pribadi, ini tidak masuk akal,” tegasnya pada media ini, Rabu, (28/2/18).

Selain itu, dia melihat ada sejumlah warga Gampong yang tidak menginginkan dirinya sebagai kepala desa. Sebab, dirinya bukan orang asli Gampong Layeun. ”Jadi sejak awal saya sudah dihalang-halangi, tapi 80 persen orang disini menginginkan saya memimpin Gampong. Hanya sekitar 20 persen yang meminta saya mundur, saya juga ikhlas kalau saya dicopot. Tapi, apa salah saya. Saya juga tidak keukeh ingin menjadi kepala desa,” ungkapnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...