Heboh Bupati Kabupaten Miskin Di Banten Ini Dibelikan Mobil Dinas Seharga Rp 1,9 Miliar

Heboh Bupati Kabupaten Miskin Di Banten Ini Dibelikan Mobil Dinas Seharga Rp 1,9 Miliar
Bupati Pandeglang Irna Narulita (Foto:detik.com)
Penulis
Rubrik
Sumber
detik.com

Banten | Publik dihebohkan dengan kabar Bupati Pandeglang yang membeli mobil dinas senilai Rp 1,9 miliar. Padahal, salah satu kabupaten di Banten tersebut masih merupakan daerah dengan kategori tertinggal atau miskin.

Dilansir dari Detik, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 205 miliar per 2018. Hingga saat ini, Pandeglang masih menjadi yang paling miskin dibandingkan dengan tujuh kabupaten dan kota yang lain.

Di tengah fakta tersebut, kabar mengenai pembelian mobil dinas Bupati Pandeglang senilai Rp 1,9 miliar cukup mengagetkan. Mobil yang dibelikan untuk dipakai Bupati Irna Narulita tersebut merupakan mobil keluaran Land Cruiser Prado. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pandeglang mengaku hanya memiliki satu mobil dinas berjenis Velfire.

"Ya namanya bupati kan untuk kepentingan protokoler. Latar belakangnya bupati kan punya mobil yang pendek itu ya, yang dulu itu (Velfire) dan wajarlah namanya dia selama itu, kan," terang Sekda Pandeglang Fery Hasanudin, di Banten, pada Senin (11/3). "Masa ke lapangan suka minjem ke Kominfo, dan secara aturan boleh-boleh saja."

Fery membantah jika pemerintah setempat telah boros menggunakan anggaran untuk membeli mobil dinas tersebut. Menurutnya, pembelian mobil untuk Bupati Pandeglang itu menggunakan alokasi anggaran tahun 2018.

Ia juga menjelaskan jika Pangdeglang yang termasuk daerah miskin dan tertinggal, tak ada kaitannya dengan pembelian mobil senilai Rp 1,9 miliar itu. "Pandeglang wilayahnya cukup luas. Infrastruktur kualitas dan kuantitas kita sudah. Bahkan konsentrasi kita ke infrastruktur, apalagi untuk 2019," pungkas Fery. Namun, Ketua DPRD Pandeglang, Gunawan, tak memberikan penjelasan apapun terkait heboh kabar pembelian mobil miliaran rupiah tersebut. "Silakan ke Sekda saja," tolak Gunawan.

Sementara itu, KPK turut angkat bicara tentang mobil dinas Rp 1,9 miliar Bupati Pandeglang Irna Narulita. Pada prinsipnya KPK meminta agar pengadaan apa pun harus sesuai aturan yang berlaku. "Proses pengadaan itu kan ada aturannya. Kami belum mengetahui secara persis bagaimana proses pengadaan di Pandeglang tersebut. Namun, saya kira yang terpenting adalah semua mekanisme dan aturan yang berlaku tentang pengadaan wajib dipatuhi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (12/3/2019).

Terlepas dari itu KPK mengingatkan agar para kepala daerah mengedepankan prinsip kesederhanaan dalam menggunakan fasilitas kedinasan. "Selain itu, hal ini kami harap dipahami oleh seluruh pihak yang dapat diberikan hak mobil dinas, khususnya kepala daerah, agar penggunaan mobil dinas menerapkan prinsip kesederhanaan dan pemisahan secara tegas antara fasilitas kantor atau dinas dengan fasilitas pribadi," imbuh Febri.

Pembelian mobil dinas berjenis Land Cruiser Prado ini sebelumnya disorot lantaran pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Wilayah tersebut juga sampai saat ini masih termasuk kategori wilayah tertinggal dibanding daerah lain di Banten. 

Dilihat detikcom di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pagu anggaran untuk pengadaan mobil ini menggunakan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 senilai Rp 1.968.751.000. Satker pengadaan ini oleh Sekretariat Daerah dengan pemilihan penyedia penunjukan langsung. 

Kebutuhan akan mobil dinas ini, menurut Sekda Pandeglang Fery Hasanudin, dilakukan atas permintaan bupati Pandeglang Irna Narulita dengan pertimbangan para staf di lingkungan Pemkab. 

Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai proses penunjukan langsung pada pengadaan mobil dinas ini perlu dicurigai. Ia menilai pengadaan mobil ini tidak memenuhi syarat dan bukan merupakan pengadaan untuk kebutuhan dalam keadaan darurat.  Mobil juga bukan kebutuhan yang spesifik sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. "Jelas nggak memenuhi syarat," kata Ade kepada detikcom.*** 

 
 

Komentar

Loading...