Hari Terakhir Berdinas, Sekda Aceh Lantik Tiga Pejabat Eselon II

Hari Terakhir Berdinas, Sekda Aceh Lantik Tiga Pejabat Eselon II
dok.MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Menjelang berakhirnya masa tugas, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Drs T. Dermawan melantik tiga Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh, di Gedung Serba Guna Sekda Aceh, Lingke, Kota Banda Aceh, Rabu (30/1/2019). 

Mereka yang dilantik yakni, Bustami Hamzah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, menggantikan Jamaluddin yang menempati pos baru sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.  Seterusnya, Suhaimi sebagai Sekretaris Dewan  Perwakilan Rakyat Aceh (Sekwan DPR Aceh) menggantikan Hamid Zein yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Suhaimi juga telah menjabat sebagai Plt Sekwan DPR Aceh.

Dalam arahannya,  Dermawan mengatakan. Prosesi pelantikan pejabat tingkat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintahan Aceh. Sama seperti pelantikan sebelumnya, merupakan hal yang sudah lazim dilaksanakan di setiap lembaga. 

Adapun tujuan pelantikan ini, untuk mendukung perjalanan karier pegawai, memotivasi pegawai agar siap menghadapi tantangan baru sebagai wahana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi aparatur, sebagai momentum dalam mengevaluasi kinerja pegawai, menempatkan pejabat pada posisi yang tepat, dan tentu saja untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan bagi masyarakat.

"Dasar hukum pelantikan ini telah merujuk kepada regulasi yang berlaku, baik itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan sebagainya," jelas Dermawan membaca sambutan tertulis Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Selanjutnya, pergantian ini juga telah mempertimbangkan beberapa aspek, baik kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, jenjang pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan sebagainya. Itu sebabnya, pejabat yang dilantik dapat memberi harapan baru bagi kinerja Pemerintah Aceh, sehingga program pembangunan yang kita laksanakan berjalan efektif, efisien dan berdaya guna bagi masyarakat.

"Kami perlu tegaskan lagi, bahwa semua lembaga Pemerintahan Aceh saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang ini mengamanatkan terwujudnya sistem pelayanan publik yang profesional, partisipatif, akuntabel, transparan, cepat, dan mudah terjangkau," harapnya.***

Komentar

Loading...