H-1 Penentuan Masa Depan Beutong Ateuh Benggala dan PT. EMM

Majelis Hakim Kemanakah Engkau Berpihak?

Majelis Hakim Kemanakah Engkau Berpihak?

Meulaboh | Protes masyarakat Beutong Ateuh Benggala (BAB), Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh masih berlanjut. Mendengar saja nama PT. Emas Mineral Murni (EMM) yang timbul dibenak masyarakat adalah perusak dan perampas masa depan sumber daya alam Aceh. Itu sebabnya, muncul reaksi dan solidaritas dari mahasiswa se-Aceh, untuk menolak kehadiran perusahaan tambang tersebut.

Apalagi demonstrasi yang berlangsung ricuh di Banda Aceh hingga ada mahasiswa yang berdarah, informasi ini seketika dikecam berbagai kalangan. Namun,  mahasiswa di Ibu Kota Provinsi Aceh, Banda Aceh tak gentar. Hari ini, mereka melanjutkan aksi entah sampai kapan berakhir. Simpati juga datang dari masyarakat Beutong Ateuh. Mereka mengutuk keras tindakan anarkis yang diterima mahasiswa.

Gerakan yang dibangun masyarakat Beutong Ateuh yang tergabung dalam Generasi Beutong Ateuh Benggala (GBAB) ini, dipimpin Malikul Yahya (31), putra ketujuh Tengku Bantaqiah. Dia mengaku tetap melakukan perlawanan apabila keputusan hakim dalam sidang izin PT EMM, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, memenangkan perusahaan tersebut. Sebelumnya, gugatan terhadap PT. EMM diadvokasi dan dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh.

Malikul Yahya

"Jika keputusan hakim berpihak kepada masyarakat kita sangat bersyukur, jika sebaliknya kepada perusahaan maka saya tidak akan bendung lagi apabila ada tindakan dari masyarakat anarkis. Selama ini belum pernah satu gelas pun pecah dalam perjuangan mempertahankan tanah indatu. Apapun dilakukan supaya PT EMM angkat kaki," ujar Malikul kepada MODUSACEH.CO.

Nah, memang ada 10 ribu hektar dari hutan lindung, kebun warga dan permukiman yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT EMM. Belum lagi penambahan HGU yang mencapai belasan ribu hektar. Kesalnya lagi, masyarakat yang menggarap hutan lindung milik negara itu akan terancam tindakan pidana, tetapi eksploitasi yang jelas-jelas mengancam masa depan ekosistem dan kehidupan masyarakat malah dianggap suatu tindakan legal.

Di beberapa titik dalam kawasan hutan lindung, terdapat pula hutan yang telah digundulkan oleh perusahaan untuk membuka akses jalan menuju tempat pengeboran. Warga pun mengambil alih lahan gundul itu dengan cara menjadikan lahan pertanian, mereka menanam timbuhan serai dan ubi sebagai bentuk protes bahwa lahan itu sepenuhnya milik rakyat.

Ancamannya, banyak habitat yang terancam apabila aktivitas PT EMM berlanjut. Sawah sumber mata pencaharian masyarakat yang tidak bisa digarap lagi, sumber air akan menghilang, keasrian pemandangan indah ketika pengendara melewati jalan lintas barat selatan menuju Aceh Tengah juga akan lenyap. Belum lagi perkampungan yang sudah tentu digusur sebab masuk dalam HGU perusahaan.

Malikul menjelaskan, Beutong Ateuh dikenal pula sebagai daerah tempat berkembang biaknya ikan kerling, masa depan habitat itu juga terancam dengan hadirnya PT. EMM. Dia khawatir anak-anak Beutong Ateuh di masa datang tidak dapat lagi merasakan kenikmatan dari ikan tersebut.

"Ini memicu konflik kembali, sudah cukup rasanya ketika masyarakat Beutong hidup dalam teror pada masa konflik GAM dan Pemerintah RI. Bahkan ayah saya sendiri menjadi korban, kewajiban kami menjaga apa yang telah diamanahkan. Kami siap mati dan berperang apabila negara tidak berpihak kepada rakyatnya, untuk apa ada pemerintah jika hanya memikirkan kepetingan asing dari pada rakyatnya sendiri," ungkap Malikul dengan emosi.

Cerdiknya perusahaan atau PT EMM juga diungkapkan oleh mantan pekerja di perusahaan itu, Muhammad Amin. Katanya, dia pernah menjadi kaki tangan perusahaan untuk meredam gejolak masyarakat apabila tidak senang dengan PT EMM. Namun,  dirinya sadar hidup di bawah tekanan dan dibenturkan dengan saudaranya sekampung maka dirinya juga angkat kaki dari perusahaan itu.

Sekedar informasi, ada 11 warisan budaya dan bukti sejarah akan segera hilang jika PT. EMM mulai beroperasi kembali yaitu, Makam Tengku Beutong (Poe Nanggro), Tengku Kaki Alue, Tengku Alue Panah, Tengku Alu Ile, Tengku Alue Baro, Tengku Tring Beutong, Tengku Di Tungkop,Tengku Pakeh, Kuburan Tengku Bantaqiah dan muridnya, masuk pula didalamnya Tugu Cut Nyak Dhien yang menjadi lokasi tertangkapnya pahlawan wanita asal Aceh hingga diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat.

Selain Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, juga akan berdampak. Sebab, ada sebanyak 65 desa dari 4 Kecamatan yang dilintasi aliran sungai Krueng Mereubo yang terhubung langsung dengan sungai di Beutong, sedangkan Nagan Raya hanya berdampak 4 desa ditambah 1 desa persiapan Pinto Angen dalam satu kecamatan, sementara Aceh Tengah hanya 1 desa dalam satu kecamatan.

Tim Advokasi Walhi Aceh, Nasir mengatakan, jika Majelis Hakim PTUN Jakarta besok memenangkan perusahaan itu, maka pihaknya akan melakukan kasasi atau banding ke Mahkamah Agung. "H -1 ini membuat gejolak semakin memanas, dan kita juga akan melakukan aksi besok di Jakarta Timur, apabila kalah dalam putusan nantinya. Kita akan banding atau kasasi hingga mengajukan peninjauan kembali, bagaimana pun kita akan tetap berjuang bersama seluruh komponen agar PT EMM angkat kaki," jelasnya.

Sisi lainnya, masyarakat Beutong Ateuh Benggala masih berada dalam ketertinggalan pembangunan. Untuk menuju kebun saja mereka masih menggunakan jembatan tali satu layaknya di Desa Sikundo, Aceh Barat. Nilam, Kemiri, Kopi, Serai, Pinang menjadi penghasilan utama warga di sana.

Meski demikian hadirnya PT EMM bukan menjadi suatu alasan bagi negara untuk memajukan ekonomi, sebaliknya jika perusahaan mengeksploitasi hasil alam maka tidak ada lagi masa depan cerah masyarakat Beutong, satwa dilindungi dan sumber pencaharian mereka.

Tergeraknya para kaum terpelajar untuk merespon permasalahan PT EMM semakin ramai. Di Aceh Barat, Rabu (10/4/2019), ratusan mahasiswa juga menggelar aksi demontrasi, menuntut izin PT EMM dicabut. Mereka mengkampanyekan kehadiran PT EMM yang akan menjadikan Aceh layaknya Papua dan perusahaan tambang Freeport. Bahkan di beberapa daerah lain juga berdemo sebagai bentuk solidaritas.

Jika perlawanan yang dilakukan mahasiswa melalui gerakan moral di daerah lain berupa aksi demonstrasi ke kantor pemerintahan, maka dari H-4 putusan warga dataran tinggi itu sudah berzikir dan shalat hajat setiap malamnya, agar hati majelis hakim terbuka untuk berpihak kepada masyarakat Beutong Ateuh.

Nah, kini muncul perasaan was was dan cemas, menanti keputusan PTUN Jakarta Timur. Adakah majelis hakim berpihak kepada rakyat atau kepada perusahaan? Kita tunggu saja.***

Komentar

Loading...