Breaking News

Gugatan Walhi Kalah di PTUN Jakarta

Haekal Afifa Mundur dari Korwil  Solidaritas Ulama Muda Jokowi Aceh, PT. EMM Akhirnya Keluar dari Beutong

Haekal Afifa Mundur dari Korwil  Solidaritas Ulama Muda Jokowi Aceh, PT. EMM Akhirnya Keluar dari Beutong
Foto: facebook
Rubrik

Banda Aceh | Buntut dari kekalahan gugatan Walhi Aceh terhadap PT. EMM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (11/4/2019) siang. Koordinator Wilayah (Korwil) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) Aceh, Haekal Afifa mundur dari jabatan tersebut. Selain itu, dia membekukan 23 pengurus Kabupaten/Kota seluruh Aceh yang telah dia bentuk.

“Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat semua kawan. Hari ini, PTUN Jakarta memutuskan Perkara menolak gugatan Walhi Aceh melawan BKPM terkait izin tambang PT. EMM. Secara tidak langsung memberikan izin eksploitasi tambang emas kepada PT. EMM. Maka, dengan ini saya memutuskan mengundurkan diri dari Koordinator Wilayah (Korwil) Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) Aceh dan membekukan 23 pengurus Kabupaten/Kota seluruh Aceh yang saya bentuk,”tegas Haekal melalui akun media sosial (facebook), yang diunggah pukul 17.17 WIB hari ini.

Tak hanya itu, Haekal Afifa juga mengaku akan memboikot seluruh calon legislatif (caleg) Nasdem, PDIP, dan Partai Demokrat yang bertarung di Aceh serta akan golput pada Pemilihan Presiden 2019. “Demikian dan terimakasih. Salam Hormat, Haekal Afifa,”tulis dia yang ditembuskan kepada SAMAWI Nasional Munawar Khalil.

Sementara itu dari Nagan Raya dilaporkan, PT. EMM menyatakan keluar dari Beutong Ateuh. Itu disampaikan Humas PT EMM, Dwi Yanto dalam surat dan video yang beredar, hari ini. “Kami PT. EMM tidak akan kembali lagi. Dan kami akan keluar dari Beutong Ateuh,” kata Dwi Yanto dalam video yang beredar, Kamis (11/4/2019).

20190411-humas-pt-emm

Humas PT. EMM Dwi Yanto melakukan temu pers (Foto: detik.com)

Selain itu, Dwi Yanto juga menyampaikan alasan keluar dari Beutong Ateuh karena Izin dari Menteri ESDM tahun 2017, lokasi izin PT EMM di Kecamatan Beutong, bukan di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang. "Maka kami pihak PT EMM akan menghentikan dan tidak akan kembali lagi. Dan dalam waktu 24 jam kemp akan kami bongkar juga semua karyawan tidak boleh ada di lokasi," kata Dwi Yanto

Adapun surat pernyataan yang diteken PT. EMM bermaterai 6000. Isinya; “Kami yang bertanda tangan atas nama PT EMM tidak akan kembali lagi. Dan kami PT. EMM akan keluar dari Beutong Ateuh. Karena izin dari Menteri ESDM tahun 2017, lokasi izin PT. EMM di Kecamatan Beutong bukan di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang. Maka, kami pihak PT EMM akan menghentikan dan tidak akan kembali lagi. Dan dalam waktu 24 jam kemp akan kami bongkar juga semua karyawan tidak boleh ada di lokasi,” jelas Dwi Yanto.

Sebelumnya, sidang putusan gugatan Walhi Aceh dan warga di Pengadilan Tata Usaha Negara, terkait PT EMM dinyatakan tidak diterima oleh hakim. Ketua Tim Pengacara, Muhammad Reza Maulana, mengatakan hanya dua pertimbangan hukum yang digunakan, pertama menyatakan Pemerintah Aceh tidak berwenang menerbitkan IUP dan menyatakan BKPM yang berwenang dilandasi menyatakan UUPA dikalahkan dengan UU Pemerintahan Daerah.

Kedua, kata Reza, hakim merujuk kepada Pasal 93 ayat (1) huruf c UU 32/2009 tentang PPLH yang bunyinya setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

"Hakim menyatakan bahwa PT. EMM sudah memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Nagan Raya sehingga SK BKPM tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c di atas, sehingga alasan ini yang digunakan hakim bahwa PTUN tidak berwenang dan menolak Gugatan Para Penggugat," kata Muhammad Reza Maulana, Kamis (11/4).

Menurutnya, ada persoalan hukum yang tidak diungkap hakim bahkan bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan tidak dipertimbangkan sama sekali. "Bukti yang jelas disampaikan ke persidangan dan tidak dapat dibantah baik oleh tergugat maupun tergugat intervensi adalah, apakah PT EMM memiliki izin lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah maupun Pemerintah Aceh. Yang mana wilayah pertambangan berada di dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah," ungkpanya.

Sehingga, lanjut Reza, Pasal 93 ayat (1) huruf c jelas jelas dipenuhi oleh penggugat, dimana izin lingkungan yang diterbitkan Bupati Nagan Raya tidak dapat diberlakukan di Aceh Tengah maupun Provinsi Aceh, dengan demikian terbukti sudah Pasal 93 tersebut dipenuhi. "Bahkan kami yakin mereka sengaja tidak mau masuk membahas dan mempertimbangkan pokok perkara karena terlalu banyak persoalan hukum yang dilanggar dalam setiap tahapan prosesnya," jelasnya.

Reza mengaku bersama tim akan segera melakukan upaya hukum yang dapat menguak fakta yang sebenarnya dengan analogi yang sebenarnya, sebagaimana ketentuannya dan bukti-bukti yang telah disampaikan. "Bila bukti saja tidak dipertimbangkan, bagaimana caranya pengadilan dapat menjadi adil, bahkan Rakyat akan tetap percaya bahwa melawan pengusaha maupun penguasa adalah hal yang mustahil dilakukan dan akan dikuatkan oleh pengadilan kebobrokan itu," katanya.***

Komentar

Loading...