Breaking News

Menakar Peluang Praperadilan YARA Terhadap KPK (selesai)

H. Burhanuddin Djalil SH, MH: Berkacalah Dari Perkara Setya Novanto!

H. Burhanuddin Djalil SH, MH: Berkacalah Dari Perkara Setya Novanto!
dok. Pribadi
Rubrik

Hakim Kusno, hakim tunggal praperadilan menyatakan, gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI nonaktif saat itu, Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, gugur!

MODUSACEH.CO | Kusno menyampaikan hal tersebut, dalam sidang putusan praperadilan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017). "Menetapkan, menyatakan permohoan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (Setya Novanto) praperadilan gugur," kata Kusno. Salah satu pertimbangannya, praperadilan tersebut gugur setelah persidangan pokok perkara kasus korupsi proyek e-KTP, di mana Novanto duduk selaku terdakwa, telah mulai diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Dia merujuk Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Menurut Hakim Kusno, aturan itu telah diperjelas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015. "Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil," ujar Kusno, sembari mengetok palu.

"Jadi demikian penetapan sudah saya bacakan pada hakikatnya hukum positif sudah jelas, permohonan praperadilan dinyatakan gugur dan terhadap praperadilan ini sudah tidak memungkin lagi diajukan upaya hukum," ujar Kusno.

Berkaca dari putusan itu, seorang advokat atau pengacara senior Aceh, H. Burhanuddin Djalil SH. MH, berpendapat.  “Makna dari pihak ketiga in casu  LSM, tetapi kewenangan tersebut dikhususkan untuk hal sebgaimana dalam Pasal  80 KUHAP, tentang penghentian penyidikan dan penuntutan, sedangkan yang diajukan kuasa  Wakil Partai PNA adalah,  terkait tidak sah penangkapan dan penahanan.  Tentu, ini  diluar materi Pasal 80 Kuhap dan Putusan MK,” sebutnya, saat diminta pendapat oleh media ini, Sabtu (18/8/2018) di Banda Aceh.

Terkait kasus Irwandi Yusuf. H. Burhanuddin Djalil berpendapat. “Kasus IY itu justeru sedang berlangsung penyidikan dan tidak sedang dihentikan penyidikan dan penuntutan,” jelas mantan anggota DPR Aceh ini.***

Komentar

Loading...