Tanggapan Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin

Gugatan DPRA Terhadap Pergub APBA Tidak Menghambat Jalannya Anggaran

Gugatan DPRA Terhadap Pergub APBA Tidak Menghambat Jalannya Anggaran
Ketua DPRA Tgk. H. Muharuddin, S. Sos.I/Foto Media Center Humas Sektariat DPRA
Penulis
Editor
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk H Muharuddin, S.Sos.I, mengaku sangat menghargai saran Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin MH, terkait rencana lembaga DPR Aceh yang menggugat Pergub APBA 2018.

Sembari menuju ke ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) dari ruang kerjanya, di Kantor DPR Aceh, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Tgk Muharuddin mengatakan, keputusan DPR Aceh menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 itu diputuskan dalam rapat Paripurna Khusus DPR Aceh.

"Kita menghargai saran Ketua Ombudsman, tetapi di DPR Aceh juga ada mekanisme, bahwa itu sudah diputuskan dalam rapat Paripurna khusus. Dan keputusannya anggota DPRA menggugat secara kelembagaan Pergub APBA 2018,” kata saat diminta tanggapannya oleh MODUSACEH.CO, Jumat (04/05/2018)

Lanjut Politisi Partai Aceh tersebut, jika ingin membatalkan rencana gugatan terhadap Pergub APBA 2018, maka harus dilakukan paripurna lagi. “Artinya kalau ini kita batalkan tentu harus melalui paripurna lagi,” sebutnya.

Kader Partai Aceh yang juga putra Aceh Utara itu juga menjelaskan, kekhawatir sebahagian pihak terhadap gugatan Pergub APBA 2018 oleh DPRA bahwa akan menghambat jalannya realisasi APBA, itu dianggapnya tidaklah benar.

“Kekhawatiran gugatan akan menghambat, saya kira kita tidak berpikir seperti itu. Gugatan ini ingin mencari kepastian hukum,” tegas Tgk. H. Muharuddin.

Karena itu, pelaksanaan anggaran terus berjalan dan dipastikan tidak akan menghambat pelaksanaan anggaran di Aceh. “Sebelum ada keputusan lebih lanjut, tentu anggaran terus berjalan,. Istilahnya tidak akan menghambat anggaran tersebut,” sambungya.

Muharuddin juga kembali menegaskan, apa yang dilakukan oleh DPR Aceh adalah guna mencari kepastian hukum. “Intinya untuk mencari kepastian, bukan untuk menghambat APBA,” jelasnya.***

Komentar

Loading...