Breaking News

Sistem Suara Terbanyak Dinilai Sebabkan Politik Uang

Golkar "Habis-habisan" Perjuangkan Sistem Proporsional Tertutup

Golkar "Habis-habisan" Perjuangkan Sistem Proporsional Tertutup
Politikterkini.com
Penulis
Sumber
dari berbagai sumber

Jakarta | Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengusulkan sistem proporsional tertutup karena efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang dia sebutkan adalah politik uang. "Karena dengan sistem suara terbuka berdasarkan suara terbanyak, orang berusaha untuk meraih simpati. Dan, salah satu cara tentu saja dengan memberikan uang atau berupa barang, untuk membuat masyarakat memilih secara langsung," kata Hetifah ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Kata Hetifah, tingkat korupsi akibat dari itu sangat tinggi. Sebab, seorang caleg terpilih, dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya. "Kemudian juga bentuk kompensasi atau kompetisi yang ada di dalam internal (partai) pun itu sangat merusak," ujar anggota Komisi II ini. Itu sebabnya, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengaku akan memperjuangkan agar sistem pemilu 2019 menggunakan proporsional tertutup. Poin mengenai sistem pemilu menjadi salah satu poin yang akan disoroti pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman menuturkan, kesepakatan memilih sistem proporsional tertutup telah diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. "Partai Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan sistem pemilu yang akan kami wujudkan adalah sistem pemilu proporsional," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017). Beberapa alasan pemilihannya di antaranya adalah untuk meneguhkan kedudukan partai politik, memperkuat kewenangan parpol dan sekaligus mengeliminasi dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

Rambe mengatakan, partainya memiliki sikap konkret untuk memperjuangkan itu. Ia mengklaim, Golkar mementingkan kepentingan bangsa bukan hanya kelompok. "Partai Golkar tidak mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.

Adapun terkait dengan pembahasan RUU Pemilu, Fraksi Partai Golkar sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejak 10 Januari 2017. Menurut Rambe, tujuan RUU Pemilu harus memperkuat konsolidasi demokrasi. Sistem presidensial, kata dia, harus diperkuat. "Intinya bagi Partai Golkar, mewujudkan sistem kepartaian pluralisme moderat. Jadi tidak ekstrem," tutur Anggota Komisi II DPR itu. "Kami juga tidak melarang, tidak juga terlalu menghendaki munculnya partai-partai baru, tapi ke depan sebaiknya sistem kepartaian kita pluralisme moderat," sambungnya.

Sementara Hatifah menilai, tidak ada satu efek penguatan peran partai politik dari sistem terbuka. Peran partai politik disebut menjadi minimal dan lebih menonjolkan individu-individu caleg. "Sehingga partai politik sebagai lembaga, tentunya sebagai pilar dari demokrasi itu melemah," kata Hetifah. Kemudian, mengenai penambahan anggota DPR, Hetifah mengatakan usul itu lebih kepada penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Hal itu bagian dari dampak adanya penambahan jumlah penduduk dan pemekaran beberapa daerah. "Nah, kalau kami tetap (tidak bertambah) juga enggak apa-apa. Tapi akibatnya harus ada dapil-dapil yang nanti kursinya rela dikurangi, atau kita mungkin menata kembali," kata dia.

Komisi II DPR dan pemerintah kini tengah membahas soal revisi UU Pemilu. Sejumlah persoalan yang dibahas antara lain mengenai ambang batas parlemen, presiden, sistem pemilihan legislatif dan lain-lain.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...