Breaking News

GM2PS Desak Pengembalian PDKS

GM2PS Desak Pengembalian PDKS
Foto MODUSACEH.CO/Indra BN
Penulis
Rubrik
Sumber
Laporan Indra BN

Simeulue | Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (GM2PS) melakukan unjuk rasa, di depan Kantor DPRK Simeulue, Selasa (11/7/2017).

Dalam tuntutannya mereka mendesak pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yakni kebun sawit milik Pemerintah Daerah Simeulue dari tangan PT. Kasama Ganda. Alasannya  Kerja Sama Operasional (KSO) yang dialibikan untuk menyelamatkan aset daerah selama ini, dinilai tak memberi kontribusi bagi daerah dan masyrakat Simeulue.

Bahkan kesan yang tampak nuansa kepentingan pasca KSO terjadi. Tak hanya itu, dugaan pemakaian ijazah palsu pejabat PNS di lingkungan Pemkab Simeulue serta proyek yang terbengkalai juga menjadi substansi tuntutan GM2PS. 

Saat menyampaikan orasi, koordinator aksi meminta semua anggota DPRK keluar dari kantor dan menjumpai masa. Alasan pendemo, aspirasi yang akan disampaikan dalam bentuk petisi dapat ditanggapi langsung DPRK.

“Kita minta wakil rakyat kita yang ada di gedung DPRK saat ini keluar menjumpai masa, petisi yang akan kita bacakan diharapkan langsung ditanggapi anggota DPRK dan didengar banyak orang. Sehingga sejumlah persoalan yang dihadapi Simeulue saat ini mendapat penjelasan dari anggota DPRK,” teriak Zuliyamin yang didampingi Zulianto, Rafli Junaidi dan Abdullah Dagang.

Masa yang ditaksir berjumlah 200 orang itu mengancam akan melanjukan demo hingga malam jika permintaan mereka tak disahuti.

Melihat suasana yang mulai memanas, polisi dari Polres Simeulue meminta masa agar tenang, tertib dan tidak melakukan hal-hal yang berbau anarkis atau melanggar aturan hukum, sehingga tujuan masa menyampaikan aspirasi dapat berjalan dengan semestinya.

“Silahkan saudara-saudara menyampaikan pendapat atau aspirasinya dengan tertib damai  tidak anarkis, menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam undang-undang, namun perlu diketahui semua ada aturannya. Harapan kita semua berjalan dengan baik, tanpa ada hal yang tidak kita inginkan. Pihak kepolisian melakukan tugas dengan profesional dan tidak mentolerir jika ada aksi anarkis,” ujar Kapolres Simeulue, AKBP Ayi Satria Yuddha SIK.

Saat itu, negosiasi dan mediasi pun dilakukan. Satu persatu anggota DPRK mulai keluar menjumpai pengunjuk rasa.

Ferdinan dan dr Iksan, anggota dewan yang pertama menjumpai massa. Keduanya mulai mendengarkan orasi yang disuarakan korlap. Tak lama kemudian, sekitar 12 anggota DPRK lainnya turut hadir, menyambangi masa.

Dihadapan ratusan masa,  anggota dewan menyahuti tuntutan masa dan segera membahas terkait persoalan yang mendera Simeulue. Terutama masalah KSO PDKS dengan PT. KSG termasuk proyek terbengkalai dan ijazah palsu.

Keseriusan anggota dewan pun diminta. Hasilnya, tuntutan yang dibacakan dalam bentuk petisi ditandatangani anggota dewan, dari 20 anggota DPRK Simeulue 14 orang menandatangi nya, sementara delapan orang lainya berada di luar daerah.

Direktur PDKS juga tampak membubuhi tanda tangan.

”Tidak ada alasan untuk tak menerima masyarakat yang datang ke DPRK, karena kantor ini dibangun dengan menggunakan uang rakyat. Tuntutan yang disampaikan juga menyangkut kepentingan publik,” ujar dr. Iksan.

Menanggapi tuntutan GM2PS, Pemerintah Daerah melalui Sekda Naskah Bin Kamar mengatakan. Persolan PDKS di KSO, salah satunya karena BPK tidak lagi mebenarkan anggaran APBK digunakan untuk kebun plat merah itu.

Nah, atas polemik ini, ia pun balik meminta pengunjuk rasa turut serta bersama-sama untuk mencari solusi. Termasuk para mahasiswa yang tergabung dalam aksi.

Direktur PDKS pada kesempatan sama memastikan  bahwa, perkebunan sawit PDKS bisa jalan kembali, asalkan pengelolaannya sungguh-sungguh dikembalikan  pada daerah.***

Komentar

Loading...