Terkait OTT di Aceh

Giliran KPK Periksa Nico, Staf Khusus Irwandi Yusuf

Giliran KPK Periksa Nico, Staf Khusus Irwandi Yusuf
Foto (FB Nico)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa Staf Khusus Gubernur Aceh,  Johnico Apriano (Nico) di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/18). Nico bersama Farah Amalia, sahabat Fenny Steffy Burase diperiksa, terkait status tersangka Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf.

"Hari ini, 6 September 2018 diagendakan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf, yaitu: Johnico Apriano, staf khusus Gub Aceh, dan Farah Amalia, swasta," terang Jubir KPK Febri Diansyah, pada media ini, Kamis siang.

Menurutnya, kedua saksi telah datang memenuhi panggilan penyidik. sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Terhadap saksi Nico didalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Gubernur Aceh saat itu, terkait perkara yang sedang disidik saat ini, yaitu penangkapan Irwandi Yusuf bersama kolega pada 3 Juli 2018 lalu.

Sedangkan saksi kedua, diduga merupakan teman dari saksi Steffy Burase. Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap saksi dua termasuk steffy Burase yang berkaitan dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini, seperti mendalami dugaan peran Steffy pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan Irwandi Yusuf terhadap proyek tersebut.

Selain itu, untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy. Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi, maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK menelusuri agar terang peristiwanya.

20180906-nico2

Nico Apriano saat terbang ke London dan keliling Eropa bersama Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu (Foto: FB Nico)

"Perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money, KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek. Namun, ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi," ungkapnya.

Selain itu, katanya mengacu pada Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain- lain. Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan Gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka.

Dalam kasus ini, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah non aktif, Ahmadi dan Staf Gubernur Aceh, Hendri Yuzal serta seorang pengusaha Syaiful Bahri ditangkap KPK dalam OTT di Aceh pada 3 Juli 2018.

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka dalam dugaan suap fee DOKA 2018. Selain itu, KPK terus melakukan pengembangan, termasuk mencekal keluar negeri empat orang yang diduga mengetahui aliran dana tersebut.

Mereka adalah, mantan Kadis PUPR Aceh, Rizal Aswandi, mantan Kepala ULP Aceh, Nizarli, dan Staf Ahli Gubernur Aceh, Fanny Steffy Burase serta seorang swasta Teuku Fidhalatul. KPK juga telah melakukan pemeriksaan 60 saksi, termasuk Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lalu, Yuni Eko Hariatna, Senin, 10 September 2018 melakukan praperadilan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait penetapan status tersangka Irwandi Yusuf.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...