Breaking News

Dituduh Pungli Pembuatan Sertifikat Prona di Aceh Jaya

Geuchik Sofyan: Isu Pungli Diplintir, Pak Bupati Urus Saja Tapal Batas Desa Kami!  

Geuchik Sofyan: Isu Pungli Diplintir, Pak Bupati Urus Saja Tapal Batas Desa Kami!  
ist
Penulis
Rubrik

Aceh Jaya | Geuchik (kepala desa) Meudhang Ghon, Sofyan angkat bicara, terkait tuduhan dirinya telah melakukan pungutan liar (Pungli) pada warganya dalam pembuatan sertifikat Prona. Dia menduga, ada pihak yang sengaja ‘menggoreng’ isu tersebut, guna menutupi persolan tepal batas antara Gampong Meudang Ghon dengan Kareung Ateuh.

“Hari ini, kita melihat Bupati (Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB) mempersilahkan Inspektorat periksa saya. Dan, saya juga siap diperiksa. Tapi, saya sarankan Pak T Irfan TB bukan soal pungli ini saja  yang harus diurus. Ini masalah kecil. Bagaimana masalah tapal batas desa yang telah menciptakan kisruh pada dua Gampong yaitu Gampong Meudang Ghon dan Kareung Ateuh,” ungkap Sofyan pada media ini, melalui saluran telpon, Sabtu (6/10/18).

Menurutnya, persolan tapal batas itu lebih penting. Jika tidak diselesaikan berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi, warga kedua desa tersebut sudah lama tidak akur. “Kalau sampai terjadi perkelahian antar warga dari dua desa ini bagaimana. Siapa yang bertanggungjawab? Ini juga harus diperhatikan serius oleh Bupati,” harapnya.

Menurutnya, persoalan tapal batas telah terjadi pada pertengahan 2017 lalu. Laporan itu juga telah disampaikan pada Muspika setempat dan diteruskan pada Pemerintahan Aceh Jaya. Namun, setelah satu tahun berlalu. Masalah tersebut masih jalan ditempat dan tak kunjung diselesaikan.

Terkait masalah pungli yang dituduhkan padanya, Sofyan mengaku, penarikan uang Rp 200 ribu untuk satu sertifikat, telah dimusyawarahkan sebelumnya dengan masyarakat. Ketika itu, seluruh masyarakat setuju memberikan uang.

Dia juga menjelaskan, penguanaan uang tersebut diperuntukan untuk konsumsi petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat melakukan pengukuran selama dua minggu di desanya. Selain itu, uang tersebut juga untuk konsumsi masyarakat setempat yang memperlihatkan batas-batas tanah warga saat diukur.

“Tak mungkin, tidak kita memberikan makan dan minum untuk petugas BPN. Dan, pada orang yang telah menunjuk batas-batas tanah warga. Kalau kita tidak memberikan uang sedikit untuk orang yang menunjuk itu, mana mau pergi ke hutan. Kalau petugas BPN memang tidak meminta uang,” tegasnya.

Selama pengukuran berlangsung, Sofyan mengaku telah mengambil dana kas desa untuk keperluan tersebut. Sekarang, dana kas itu harus diganti. Dia juga mempertanyakan, masarakat mana yang merasa di pungli, sebab semua warganya menyetujui pemberian uang tersebut.

“Memang, sesuai rapat dengan warga satu sertifikat Rp 200 ribu. Namun, masyarakat ada yang memberikan Rp 100 ribu, dan terkumpul Rp 2,1 juta. Coba bayangkan, dengan uang sebesar itu untuk keperluan dua minggu. Sangat kecil,” ungkapnya.

Sebelumnya, warga di kasawan tersebut mengaku telah di pungli oknum perangkat desa, untuk pembuatan sertifikat tanah Prona. Lalu, Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB meminta Inspektorat mengusut tuntas dugaan pungli tersebut.***

Komentar

Loading...