Breaking News

Maraknya Korupsi Dana Desa

Geuchik Gampong Kurang Transparan

Geuchik Gampong Kurang Transparan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong (BPMG) Aceh Drs. Bukhari, MM mengatakan. Kasus korupsi yang marak dilakukan Geuchik Gampong (kepala desa) disebabkan kurangnya keterbukaan antara perangkat desa dan masyarakat. Itu disampaikanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 21 Maret 2019.

Katanya, selama ini sering terjadi persoalan antara perangkat desa dan masyarakat karena saling tutup menutupi masalah dana desa. Seharusnya, dalam ketentuan setiap program alokasi anggaran yang dirancang untuk desa harus dibahas dalam rapat desa.

“Kadang desa tidak memusyawarahkan tentang alokasi dana desa. Sebab itu, timbul masalah akibat kecurigaan masyarakat. Efeknya, masyarakat desa melaporkan keuchik ke polisi seperti kasus-kasus sebelumnya,” ungkap Bukhari.

Jika terjadi kasus korupsi dana desa yang dilakukan geuchik. Tentu akan diproses ke ranah hukum dan tidak boleh ikut campur tangan seorang pun. Namun biasanya, kasus korupsi dana desa diaudit Inspektorat Kebupaten terlebih dahulu.

“Dugaan kasus korupsi dana desa kita arahkan ke inspektorat terlebih dahulu. Dengan harapan, jika si pelaku punya itikat baik untuk mengembalikan dana tersebut. Tetapi kalau tidak, maka akan diproses ke ranah hukum. Kalau terbukti, masuk penjara,” tegasnya.

Bukhari menjelaskan,  tahun 2018 sudah ada empat kasus korupsi dana desa yang dilakukan geuchik gampong. Yaitu, Di Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, Aceh Timur dan Lhokseumawe. “Mereka semua sedang di tangani pihak berwajib,” jelasnya.

Adapun alokasi dana untuk desa dalam tahun 2019 yaitu, Rp 4,955 triliun. Rinciannya, Sabang Rp 23,64 miliar, Aceh Besar Rp 438 miliar, Banda Aceh Rp 74,19 miliar, Aceh Jaya Rp 134,07 miliar, Pidie Rp 525,85 miliar, Aceh Barat Rp 249,48 miliar, Nagan Raya Rp 174,63 miliar, Aceh Barat Rp 117,95 miliar, Aceh Tengah Rp 221,44 miliar, Aceh Selatan Rp 203,65 miliar, Aceh Singkil Rp 106,90 miliar, Subussalam Rp 69,33 miliar, Aceh Tenggara Rp 283,80 miliar, Gayo Lues Rp 283,80 miliar, Aceh Tamiang Rp 170,29 miliar, Langsa Rp 57,77 miliar, Aceh Timur Rp 387,12 miliar, Aceh Utara Rp 627,98 miliar, Lhokseumawe Rp 58,77 miliar, Bener Meriah Rp 180,97 miliar, Bireuen Rp 454,00 miliar dan Aceh Jaya Rp 165,95 miliar.

Besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan untuk masing-masing kabupaten tergantung dari jumlah penduduk, tingkat ekonomi dan kawasan terisolir.***

Komentar

Loading...