Gerindra Sebut Lebih Nyaman Jadi Oposisi, Prabowo Diprediksi Tak Akan Laku di Pilpres 2024

Gerindra Sebut Lebih Nyaman Jadi Oposisi, Prabowo Diprediksi Tak Akan Laku di Pilpres 2024
Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pascaputusan MK. Gerindra menyatakan lebih dalam kondisi nyaman jadi oposisi untuk pemerintahan mendatang. (CNN Indonesia/Hesti Rika)CNN Indonesia/Hesti Rika
Penulis
Sumber
CNN Indonesia.com

Jakarta | Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko menyatakan partainya lebih nyaman menjadi oposisi ketimbang bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di periode 2019-2024.

Hal itu ia katakan untuk merespons merebaknya isu Gerindra akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf dengan meminta beberapa jabatan publik. "Kita kedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan konstituen juga, Gerindra itu nyaman dengan posisi oposisi, [Gerindra] gak ngiler-ngiler amat masuk ke koalisi," kata Hendarsam dalam sebuah diskusi di D'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6)

Lebih lanjut, Hendarsam mengatakan Gerindra meraup berkah besar ketika memilih sebagai oposisi selama 10 tahun terakhir ini. Salah satu hasilnya, kata dia, Gerindra berhasil menyabet peringkat kedua sebagai parpol peraih suara terbanyak di Pilpres 2019.

"Jadi kalau ibarat kata orang, kita ini udah orang kaya. Jadi kalau soal koalisi bukan menggiurkan juga untuk kita," kata dia. Di sisi lain, Hendarsam menegaskan tak pernah ada 'deal-deal' politik antara Prabowo dengan Jokowi untuk mendapatkan jabatan publik usai putusan MK ini.

"Parameternya, wakil ketua DPR itu otomatis dapat kita, nomor 1 dapat ketua, parpol pemenang kedua dapat wakil, ga ada deal pun dapat [wakil ketua DPR]," kata dia. Meski demikian, Hendarsam mengatakan tak menutup kemungkinan bila Prabowo dan Gerindra merapat ke koalisi Jokowi. Bila hal itu terjadi, ia memastikan bahwa hal tersebut demi kepentingan bangsa dan negara.

Akan tetapi, Hendarsam mengatakan peluang untuk merapat ke Jokowi belum diputuskan secara resmi. Berdasarkan penilaian Gerindra, Jokowi sendiri belum menjadi pemimpin Indonesia bagi semua golongan selama lima tahun belakangan. "Selama 5 tahun pak Jokowi tak seperti itu, ini PR kita bersama untuk mengingatkan Pak Jokowi, supaya kita kawal pak Jokowi untuk jadi pemimpin semua golongan, tak hanya pemimpin golongannya saja," kata dia.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti memprediksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak akan laku lagi di Pilpres 2024 pasca-kekalahan dalam putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

20190629-ray

Direktur LIMA Ray Rangkuti memprediksi Prabowo Subainto tak lagi laku di 2024. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Selain faktor usia, kemampuan Prabowo dalam mengelola politik juga diyakini akan semakin berkurang. "Kekuatan Prabowo setelah putusan MK akan makin berkurang dengan sendirinya. Secara faktor alam makin menua, kemampuan kelola politik kurang, dan figurnya tidak akan terlalu laku 2024," ujar dia dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Jumat (28/6). 

Terlebih, katanya, Partai Gerindra membutuhkan regenerasi. Jika tetap berkutat pada sosok Prabowo Subianto, menurutnya, partai berlambang burung garuda itu akan mengalami gejolak internal seperti Partai Demokrat.

Di sisi lain, lanjut Ray, dalam situasi ke depan Prabowo mestinya tetap menempatkan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo. Hal ini terkait wacana Gerindra yang disebut membuka peluang bergabung dengan koalisi Jokowi belakangan ini. "Mereka sebaiknya tetap mengisi posisi oposisi. Tidak perlu tergoda pada kekuasaan," katanya. 

Sementara itu, politikus Partai Golkar Sebastian Salang mengatakan banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi. Selain potensi penolakan dari para pendukung, Gerindra juga mesti mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. 

Hal itu juga mesti dipertimbangkan oleh Jokowi. Sebab mantan wali kota Solo itu juga harus berkompromi dengan partai koalisi yang mendukungnya.  "Kalkulasi keuntungan ada di pihak Gerindra dan Jokowi. Tentu ada hitungan untung dan rugi, misal kenapa mengajak gabung, apa manfaatnya," ucapnya. 

"Partai koalisi pendukung 01 pasti berharap dapat jatah berapa, kalau ditambah koalisi 02 tentu mengurangi jatah kabinet. Hal seperti itu yang penting dibicarakan," imbuh Sebastian.  MK sebelumnya telah memutus permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam putusannya, MK menyatakan menolak seluruh permohonan karena dianggap tak beralasan menurut hukum. 

Prabowo menyatakan menerima putusan tersebut. Namun ia menyebut akan mencari upaya hukum lain yang masih bisa dilakukan.***

Komentar

Loading...