Breaking News

GeRAK: PLTU Lawan Komnas HAM dan Tutup Mata Soal Derita Warga

GeRAK: PLTU Lawan Komnas HAM dan Tutup Mata Soal Derita Warga
Edy Syahputra

Meulaboh | Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mengaku kesal dengan sikap manajemen Perusahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya, yang tutup mata dengan persoalan warga Desa Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Mereka meminta ganti rugi tanah dan bangunan.

Koordinator GeRAK Edy Syahputra kepada MODUSACEH.CO mengatakan. Pihak manajemen PLTU Naga Raya terkesan melawan rekomendasi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), yang merupakan lembaga independen bentukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Sebelumnya, melalui Perwakilan Aceh telah menyurati pihak perusahaan dengan surat nomor 496/PMT 3.5.1/IV/2019. Isinya, tentang perintah ganti rugi lahan milik warga Dusun Geulanggang Meurak itu.

“Padahal surat Komnas HAM Perwakilan Aceh itu jelas dan nyata hasil investigasi ke lapangan, sesuai laporan kami ke Komnas HAM  bahwa aktivitas perusahaan pembangkit juga telah membuat kualitas lingkungan hidup masyarakat menurun dan mengancam keselamatan warga,” kata Edy, Selasa (14/5/2019).

Edy mengatakan, rekomendasi dari Komnas HAM, merupakan upaya menyelamatkan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU. Namun sangat disesalkan, pihak PLTU dalam menanggapi hal tersebut terkesan tutup mata atas semua rekomendasi yang dikeluarkan.

Saat ini kata dia, kehidupan masyarakat yang dihimpit PLTU dan PT Mifa itu sangat memprihatinkan. Bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa warga sekitar, akibat polusi udara yang disebabkan debu batubara serta asap yang ditimbulkan dari hasil pembakaran yang dikeluarakan dari cerobong pembangkit.

GeRAK mendesak agar PLTU Nagan Raya segera berkomitmen membayar ganti rugi lahan warga mengingat PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari (BEL) telah berkomitmen untuk membayar ganti rugi. “Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk memanggil manajemen PLTU guna memperjelas terkait ganti rugi tanah dan bangunan serta kebun milik warga di Dusun Geulanggang Merak, Suak Puntong,” ujarnya.

Menurut hasil investigasi GeRAK, dugaan pencemaran limbah milik PLTU di saluran pembuangan milik warga sehingga mengakibatkan ikan mati di daerah itu. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Aceh tidak hanya berdiam diri, apalagi saat ini pembanguan PLTU 3 dan 4 mulai dilakukan di kawasan tersebut sehingga membuat warga Dusun Geulanggang Merak semakin terjepit.

“Bahkan dari informasi yang kami terima, ketika warga ingin melakukan aksi damai atau pemblokiran atas derita warga, ada upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi atau ancaman penangkapan atau pemungkulan terhadap sejumlah warga yang sekian tahun terus menderita,” kata Edy.***

Komentar

Loading...