GeRAK Aceh Barat Pertanyakan Sisa Royalti PT. Mifa Bersaudara Rp 1,3 Miliar

GeRAK Aceh Barat Pertanyakan Sisa Royalti PT. Mifa Bersaudara Rp 1,3 Miliar
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra.
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Melalui pesan WhatsApp, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat Edy Syah Putra, Kamis (02/08/2018) malam, mempertanyakan sisa royalti PT. Mifa Bersaudara (PT. MB) tahun 2015-2016.

Edy Syah Putra melalui rilisnya mengaku, sisa royalti 2015-2016 belum disetor ke kas daerah Kabupaten Aceh Barat. Itu sebabnya, GeRAK Aceh Barat sangat menyayangkan bahwa dari dokumen yang ada pada GeRAK Aceh Barat, diketahui perhitungan konstribusi yang dilakukan Bidang Pendapatan BPKD atas kuantitas batu bara berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kuantitas batu bara tahun 2015 dan 2016, menunjukkan kekurangan penyetoran konstribusi dari PT. Mifa Bersaudara.

Kata Edy, dalam dokumen perhintungan konstribusi yang dilakukan Bidang Pendapatan BPKD atas kuantitas batu bara berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kuantitas Batu Bara Tahun 2015 dan 2016, diketahui terdapat kekurangan penyetoran kontribusi dari PT. Mifa Bersaudara tahun 2015 dan 2016.

Secara rinci sebut Edy, pada tahun 2015 berjumlah Rp. 1.259.365.220 dan tahun 2016 berjumlah Rp. 86.679.762. “Ini artinya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat jangan tidur, dan wajib mengingatkan agar PT. Mifa Bersaudara segera menyetor sisa dana tersebut,” kata Edy Syah Putra, melalui rilisnya, Kamis (02/08) malam.



Lanjut Edy, padahal pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan penagihan kepada PT. Mifa Bersaudara tepatnya pada tanggal 29 Desember 2015 tentang pemberitahuan ke-2 pembayaran kontribusi dana tambahan triwulan II dan III tahun 2015 serta surat Bupati Aceh Barat Nomor 973/413/DPKKD/IV/2016 tertanggal 14 April 2016.

Karena itu sebut Edy, atas dasar adanya Nota Kesepakatan Bersama yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan PT. Mifa Bersaudara, maka setoran dana sebesar 1 persen tersebut, diwajibkan untuk dibayarkan oleh perusahaan.

“Setoran yang seharusnya tepat waktu tersebut adalah merupakan bukti bahwa PT. Mifa Bersaudara merupakan perusahaan tambang yang melakukan pengelolaan tambang yang Good Minning Practice,” ujar Edy.

Alasannya, pengelolaan tambang yang baik dan benar (Good Minning Practice), terutama perusahaan yang sedang melakukan ekplorasi tambang di Aceh Barat. Dimana praktik Good Minning Practice menjadi sebuah kewajiban di dunia pertambangan, karena bagian dari upaya perusahaan tambang untuk menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan tambang meninggalkan lahan tambang yang tidak produktif lagi.

Itu sebabnya, tegas Edy bila hingga saat ini tidak dilakukan penyetoran, GeRAK Aceh Barat menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai alias sudah mengangkangi Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan PT. Mifa Bersaudara.

Menurut Edy, berdasarkan dokumen juga disebutkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merekomendasikan Bupati Aceh Barat, agar mengintruksikan kepala BPKD untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penerimaan dana kontribusi tambahan atas eksploitasi pertambangan batu bara.

“Atas dasar tersebut, GeRAK Aceh Barat meminta kepada Pemerintah Aceh Barat untuk segera melakukan pemanggilan terhadap PT. Mifa Bersaudara terkait sisa dana tersebut,” ujarnya.

Edy juga mengatakan, GeRAK Aceh Barat mendukung Pemerintah setempat atau pihak lainnya yang punya kuasa perihal nota kesepakatan bersama dengan PT. Mifa Bersaudara untuk segera melakukan review ulang atas nota kesepakatan yang jelas telah merugikan daerah.***

Komentar

Loading...