Kisah Mahfud- Zulfadli (bagian dua)

Fulus ‘Mengalir’ Begitu Jauh

Fulus ‘Mengalir’ Begitu Jauh
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

 

Bergerak atas dasar pengakuan di persidangan, media ini melakukan sejumlah wawacara dengan narasumber utama. Mereka adalah Mahfud, Zulfadli alias Dedek serta Nizwar (kuasa penguna anggaran) Dinas PU Sabang saat itu. Wawancara berlangsung di LP Kahju, pekan lalu. Berikut pengakuan mereka.

***

Film keras “Dirty Harry” yang dibintangi Clint Eastwood sempat menjadi simbol dari fenomena ketidakpercayaan polisi pada sistem peradilan pidana. Alasannya, bila terlalu banyak mengikuti ketentuan penyelidikan dan penangkapan, begitu mungkin pikiran “polisi kotor” ini. Bisa-bisa, penjahat tidak juga ditangkap.

Nah, atas dasar itulah, sang polisi melakukan pelbagai cara termasuk yang paling ekstrem yaitu menghabisi buruannya. Namun, masih terdapat pula jenis “polisi kotor” yang penanggulangannya biasa ditayangkan dalam film seri TV “LAPD Blue”.

Kalangan ini disebut kotor, karena gemar menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri, memiliki kaitan dengan organisasi kejahatan atau karena gemar memeras korban kejahatan maupun tersangka. Singkatnya, inilah polisi yang juga seorang penjahat.

ITULAH sepenggal kisah gelap yang diungkapkan Prof. Dr. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Jakarta yang juga anggota Kompolnas dan mantan Staf Ahli Kapolri dalam bukunya: Mengkritisi Polisi (Kanisius 2001). Dan, kisah tak elok ini pula yang sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Banda Aceh.

Simaklah, pada persidangan, Senin, 14 November 2016 lalu, dua terdakwa yaitu Mahfud dan Zulfadli mengaku di depan majelis hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum. Keduanya, ada memberi sejumlah fulus untuk oknum Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang saat itu, Teuku Muzafar SH dan oknum Kasat Reskrim Polres Sabang saat itu, AKP Rizal Antoni. Termasuk kepada oknum wartawan Andi, anggota PWI Sabang.

Kepada media ini, Mahfud, Dedek dan Nizwar (sudah ditetapkan sebagai tersangka baru) mengaku. Awalnya oknum Kasat Reskrim Polres Sabang saat itu, AKP Rizal Antoni, IPDA Agus Riwayanto dan AIPDA HS. Ritonga SH, bersama sama melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan proyek Pengadaan Pengolahan Air Minum (WTP) Kapasitas 20 L/detik yang terletak di Pria Laot, Kota Sabang. Proyek ini didanai melalui  Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 3.4 miliar tahun 2013.

Ketika itu, Kapolres AKBP dipegang AKBP Heny? dan Kasat Reskrim AKP. Rizal Antoni. Nah,  dalam perjalanan pemeriksaan, oknum Polres ini meminta uang kepada mereka Rp 200 juta, dengan dalih untuk penyelesaian kasus sedang mereka alami.

Menurut AKP. Rizal Antoni saat itu, tidak ada masalah sebab barang dan proyek itu sudah berfungsi  atau bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ironisnya, masalah rupanya tak sampai di sini. Diakui Mahfud, Dedek dan Nizwar, mereka masih mendapat berbagai tekanan dari oknum-oknum tadi. Padahal, mereka sudah menyerahkan dana yang diminta.

Alasannya saat itu, jika tidak dipenuhi permintaan tersebut, mereka mempunyai hak atau kewenangan untuk menekan mereka. (direksi kegiatan, kontraktor pelaksana serta kuasa penguna anggaran). Hasilnya, setelah dana diserahkan, masalah itupun sempat hilang selama setahun alias tidak terdengar lagi.

Pasca pengantian Kapolres Sabang dan Kasat Reskrim dari AKP Rizal Antoni pada IPDA Agus Riwayanto, rupanya  kasus ini digelar kembali Polres sabang di Mapolda Aceh. Ketiganya, dipanggil kembali oleh Rizal Antoni yang telah dimutasi ke Polda Aceh. Lalu, diminta kembali keterangan terhadap kegiatan tersebut.

“Kami merasa heran dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Sejujurnya,  kami terpukul dengan prilaku oknum mantan Kasat Reskrim Sabang itu. Kami mencoba melaporkan kepada Kapolres yang baru (AKBP Dra. Nurmainingsih,SH). Dia mengaku sudah mendengar kasus ini dan dia baru mendengar secara langsung dari kami,” ujar Nizmar, diamini Mahfud dan Dedek, saat ditemui media ini di LP Kahju,? Kamis pekan lalu.

Pada pertemuan dengan Kapolres Sabang AKBP Dra. Nurmeiningsih sebut NIzwar, ikut dihadiri Kasatreskrim IPDA Agus Riwayanto, AIPDA HS. Ritonga, SH dan Zulfadli (rekanan) serta Nizwar ST (kuasa pengguna anggaran) Dinas PU Sabang. Pertamuan berlangsung di ruang kerja Kapolres Sabang.

Dalam pertemuan itu, Kasat Reskrim Agus Riwayanto meminta agar kami memberikan uang Rp 300 juta. Tujuannya,  agar kasus ini bisa diluruskan (menurut Kasat Reskrim tersebut). Nah, bila permintaan itu tidak bisa dipenuhi, Agus Riwayanto mengatakan, kasus tersebut akan dilanjutkan.

“Saat itu, kami hanya terdiam dan pasrah terhadap penyampaian oknum tersebut. Tapi, dalam pembicaraan itu, Kapolres menyatakan tidak pernah memerintahkan Kasat Reskrim untuk meminta uang kepada kami Rp 300 juta,” ungkap Mizwar.

Merasa ada yang tidak beres, ketiganya melaporkan kasus ini ke Propam Polda Aceh di Banda Aceh. Selanjutnya Kapoles Sabang saat itu menyebutkan bahwa ketiganya dalam pengawasan dirinya.

Begitupun, dalam pertemuan dan pembicaraan dengan Kapolres Sabang, ketiganya mencium ada terjadi permasalahan, terutama soal uang yang sudah diambil AKP Rizal Antoni. Ada kabar, mereka tidak mendapat bagian alias tidak dapat jatah atau tak sesuai pembagian. Bahkan Kanit IPDA HS. Ritonga SH mengaku, Kapolres yang lama pun tidak mendapat bagian. “Saya Hp busuk pun tidak terbeli, orang abang lebih percaya AKP. Rizal Antoni dari pada saya,” kata Nizwar, mengutip perkataan Ritonga saat itu.

Nah, pertemuan tadi berakhir pukul 17.30 WIB. Sebab, sore itu Nizwar sedang mengikuti acara persiapan pemilihan Ketua PWI Sabang. Tiba-tiba ditelpon oleh Kapolres Sabang. “Dia bilang, Nizwar jangan kamu beri uang seperti yang diminta Kasatreskrim IPDA Agus,” ungkap Nizwar. Saran itu diikuti Nizwar.

Namun, malam harinya, Nizwar mendapat informasi melalui telepon dari seorang temannya dan mengatakan bahwa kasus WTP, telah digelar penyidik Polres Sabang di Polda Aceh (gelar pertama). Malam itu juga, Nizwar menghubungi mantan Kasat Reskrim AKP Rizal Antoni dan menanyakan permasalahan tersebut.

Hasilnya, dengan ringan Rizal mengatakan, saat  dia masih menjabat kasus ini sudah selesai dan ditutup. Karena itu, dia mengaku tidak ada urusan lagi, jika kasus ini dibuka kembali.

Saat itu, memang sempat terjadi perdebatan antara Nizwar dengan Rizal Antoni, terkait soal uang yang telah diambil melalui terdakwa Mahfud. Seketika sambungan telpon seluler terputus. Itu sebabnya, Nizwar menilai, sesuai pembicaraannya melalui handphone dengan Rizal Antoni, oknum polisi ini melepaskan diri dari masalah. Selanjutnya, Nizwar menelpon Mahfud pada malam itu juga. Pembicaraan pun menjadi panjang dan esok hari, Nizwar ke Banda Aceh untuk menjumpai Mahfud di kantornya.

Didepan Nizwar, Mahfud menghubungi Rizal Antoni  dengan telpon seluler dan dibuka pengeras suara (speaker). Tujuannya, agar bisa mendengar pembicaraan antara Mahfud dengan Rizal Antoni, SH. Terucap oleh Rizal bahwa dia bersedia mengembalikan uang yang telah dia diterima, tapi hanya Rp 100 juta. Sisanya dia bilang. “Enggak mungkin karena sudah saya bagi-bagikan kepada atasan dan bawahan saya. Enggak mungkin saya ambil lagi,” jelas Nizwar.

Dari pengakuan Mahfud, dia memberikan uang pada Rizal Antoni dalam beberapa tahap pengambilan. Katanya, untuk keperluan Kapolres Sabang saat itu, AKBP Heny Lubis.  Selanjutnya, selang beberapa bulan, terjadi pergantian Kasat Reskrim di Polres Sabang, dari AKP Rizal Antoni pada IPDA Agus Riwayanto. Permintaan serupa juga terjadi lagi. Itu dilakukan Kasatreskrim Polres Sabang  IPDA Agus Riwayanto pada terdakwa dan Nizwar.

Ceritanya begini, Kasatrskrim IPDA Agus Riwayanto menelepon Mahfud dan meminta uang Rp 50 juta dengan alasan untuk keperluan Polres Kota sabang.  Tetapi Mahfud tidak dapat memenuhi angka yang diminta Agus Riwayanto. Akhirnya,  Cafe Zakir Lampriet atau persis Samping Kantor PLN Aceh, anak buah Mahfud mengantar langsung uang yang diminta.

Namun, yang disanggupi Mahfud saat itu hanya Rp 15 juta. Dan jumlah tersebut tetap diterima Agus Riwayanto, walaupun tidak sesuai permintaan. (sudah terungkap di fakta persidangan Propam Polda dan Tipikor).

Tak hanya itu, saat pembuatan BAP di Polres Sabang, penyidik tidak mau memasukkan keterangan yang disampaikan dua terdakwa dan Nizwar dalam BAP. Malah Nizwar mendapat ancaman, jika membuat perlawanan, maka akan ditahan oleh penyidik.

Saat ini, Mahfud dan Dedek sedang menjalani proses hukum dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya, ditahan pada Rutan Kelas II Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Sementara, Nizwar dan satu rekannya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sabang, Juli 2016 lalu.

Lantas, bagaimana cara Kejari Sabang Teuku Muzafar dan Andi menarik fulus dari terdakwa Zulfadli melalui Nizwar? Dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh,  14 November 2016 terungkap. Oknum wartawan media terbitan Medan, Sumatera Utara dan bertugas di Kota Sabang ini, diakui Dedek dan Mahfud, ada meminta sejumlah uang melalui Nizwar, selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Dinas PU Sabang. Kata Nizwar, Andi ketika itu mengirim pesan melalui dirinya, untuk disampaikan pada Zulfadli selaku pelaksana proyek.

Awalnya, Zulfadli tidak menggubris permintaan Riandi Armi alias Andi ini. Namun,  dari beberapa pertemuan, akhirnya Zulfadli atau Dede memberikan uang Rp 5 juta pada Riandi Armi. Alasan Zulfadli memberikan uang tadi, karena dirinya dalam kondisi tertekan yang dilakukan Riandi Armi. Misalnya, menggiring opini yang tidak baik soal proyek tersebut. Bahkan, Riandi Armi juga pernah memperlihatkan sejumlah foto-foto proyek di akun media sosialnya. Tujuannya, memunculkan kesan bahwa proyek tadi sarat masalah.

Namun, satu bulan kemudian atau pada Mei 2014, Riandi Armi menemui Nizwar untuk minta dipertemukan dengan Zulfadli. Andi berdalih,  untuk mengembalikan uang Rp 5 juta yang pernah diambil. Ini berarti, benar pula bahwa Andi ada menerima uang dari Zulfadli. Namun, Zulfadli tidak mau menerima kembali uang tersebut. 

Dalam fakta persidangan, Senin, 14 November 2016 di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Mahfud dan Zulfadli juga mengaku bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sabang saat itu, Teuku Muzafar SH, juga ada meminta dan menerima uang Rp 110 juta pada keduanya (baca: Mereka Memilih Tutup Mulut). Permintaan tersebut terpaksa diberikan, karena keduanya mengalami tekanan dari berbagai pihak. Mulai dari oknum jaksa, polisi hingga wartawan.***

 

Sumber: Tabloid MODUS ACEH, Edisi 30, 21-27 November 2016

Komentar

Loading...