Breaking News

Fraksi PNA Bireuen Sorot Perluasan Sawit

Fraksi PNA Bireuen Sorot Perluasan Sawit

Bireuen | Perluasan perkebunan lahan sawit di kawasan Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Bireuen marak. Itu sebabnya Fraksi Partai Nasional Aceh (PNA), DPRK Bireuen menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen agar dapat melakukan memoratorium serta penertiban terhadap perkebunan sawit.

Saran tersebut disampaikan, Muzakkir M Nur, Jumat (6/10/2017) malam di Gedung DPRK Bireuen dalam pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Qanun tentang perubahan anggaran pendapat dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2017.

"Air sungai yang ada di Krueng Simpoe dan sekitarnya semakin mengering serta langkanya air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari yang diakibatkan maraknya perluasan perkebunan sawit. Maka kami minta kepada Pemkab Bireuen sesegera melakukan moratorium terhadap perkebunan sawit," tegasnya.

Selain itu Fraksi PNA juga meminta kepada Pemkab Bireuen agar dalam pembahasan dana Hibah, Otsus membuat kesepakatan serta pembahasan bersama dengan tim TAPD dan Banggar DPRK untuk mencari solusi pengelolaan dana tersebut.

Sebelumnya, Faisal Hasballah membacakan laporan Gabungan Komisi mengharapkan, jembatan yang rusak di Peusangan Selatan perlu dimasukkan dalam APBK Tahun Anggaran 2018.

Dalam pandangan akhir Fraksi Partai Aceh yang dibacakan Dahlan ZA, ada sejumlah hal yang menjadi saran dan masukan untuk legislatif.

Dahlan menegaskan, salah satu yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bireuen bisa memberikan subsidi untuk pembayaran listrik dan air PDAM kepada semua masjid di Bireuen.

“Bagaimana anggota dewan semua apa setuju,” tanyanya sambil mengepalkan tangan dan mengangkatnya, dijawab setuju oleh semua anggota dewan yang hadir.

Selanjutnya, Fraksi PPP-PKS-PAN dengan penanggap, Ismail Adam, mengharapkan Pemkab Bireuen memberikan kontribusi aktif terhadap pompanisasi untuk mengairi sawah tadah hujan di Kecamatan Gandapura 10 titik, Kutablang 8 titik, Peusangan Siblah Krueng 4 titik, Peudada 2 titik dan Samalanga, 3 titik.

Sedangkan Fraksi Karya Indonesia Damai, dibacakan Tgk Razali Nurdin, antara lain menekankan Pemkab Bireuen dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan sistem pungutan terpadu. Seperti e-Retribusi dan e-pajak agar potensi penyelewengan atau penyalahgunaan, kehilangan dan kebocoran bisa ditekan.***

Komentar

Loading...