Breaking News

Paripurna Rancangan Qanun APBK-P Bireuen 2017

Fraksi PA Minta Pembangunan Yang Terbengkalai Dilanjutkan

Fraksi PA Minta Pembangunan Yang Terbengkalai Dilanjutkan
(Zulhelmi/modusaceh.co)

Bireuen | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat Paripurna I Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017, Rabu (4/10/2017) di Gedung DPRK setempat. Bila Fraksi KID mempertanyakan sejauh mana neraca atau serapan anggaran 2017 triwulan IV dan apa langkah yang ditempuh untuk meningkatkan, merasionalisasi dan tak ada kebocaran dalam pemasukan PAD. Fraksi Partai Aceh (PA) yang disampaikan, Muzakkir Mahmud SE, dalam pemandangan umumnya justeru meminta penjelasan tentang pengurangan belanja pegawai Rp 21.026.626.568, 44, pada item belanja hibah Rp 4.880.874.500 dalam Rancangan Qanun APBK-P.

Selanjutnya, fraksi ini meminta penjelasan mengenai pendapatan Dinas Kesehatan Rp 7.618.312.541, sedangkan pengeluaran bertambah Rp 9.044.396.582. “Langkah apa yang sudah dilakukan Pemkab Bireuen untuk mengatasi kelangkaan Gas LPG serta bahan bakar minyak, bensin dan solar yang sudah mulai meresahkan masyarakat,” sebut Muzakkir.

Fraksi PA juga menyarankan kepada Bupati Bireuen dan dinas terkait untuk dapat melanjutkan pembangunan yang masih terbengkalai pada tahun Anggaran 2018, diantaranya, pembangunan Kantor DPRK Bireuen, Kantor Dinas Pekerjaan Umum, perbaikan Jalan Krueng Panjoe-Bugak dan sejumlah ruas jalan lainnya.

Sementara Fraksi Partai Nasional Aceh (F-PNA) yang dibacakan Teungku Haidar M Amin berharap aset yang tidak berfungsi selama ini, untuk dilakukan upaya serius agar berfungsi dan bermanfaat guna mendongkrak PAD. “Terkait pembangunan gampong, kami tawarkan ke depan dalam anggaran Desa Tahun 2018, sudah ada kebijakan Perbup untuk Program Rumah Pangan Lestari di setiap gampong di Bireuen,” sebut Tgk Haidar.

Adapun Fraksi PPP-PKS dan PAN, yang dibacakan Zulfahmi SE, meminta penjelasan, terkait pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2017 telah berjalan selama 10 bulan, apakah sisa waktu hanya efektif tiga bulan, sementara pada 15 Desember 2017 semua jenis kegiatan harus sudah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam waktu singkat itu apa semua kegiatan bisa diselesaikan. “Sejauhmana sikap dan partisipasi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menyikapi tuntutan masyarakat untuk pembangunan jalan hotmix pada jalur alternatif, mengingat jembatan Krueng Tingkeum diperkirakan akan selesai pembangunannya pada awal Januari 2018, mohon penjelasan,” tanya Zulfahmi. Sementara rapat paripurna itu akan dilanjutkan besok, Kamis (5/10/2017) dengan agenda jawaban atas pertanyaan fraksi-frakasi.***

Komentar

Loading...