Breaking News

Fraksi PA DPRK Pidie, Desak Polisi Usut Tuntas Pemukulan Anggota DPRA

Fraksi PA DPRK Pidie, Desak Polisi Usut Tuntas Pemukulan Anggota DPRA
Ketua Fraksi PA DPRK Pidie, Jailani Alias Atok saat menggelar konperensi pers diruang kerjanya gedung DPRK Pidie, Jumat (16/8/2019).

Sigli | Fraksi Partai Aceh (F-PA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, mendesak Polda Aceh untuk mengusut tuntas pemukulan mahasiswa dan pengeroyokan terhadap anggota DPR Aceh.

Itu disampaikan Ketua F-PA DPRK setempat Jailani Alias Atok, kepada MODUDSCEH.CO, Jumat (16/8/2019). Lanjut Mahfuddin, pemukulan terhadap Tgk Azhari Cage, SIP Ketua Komisi I DPR Aceh adalah bentuk arogansi oknum Kepolisian.

Selain itu, penangganan dan pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa melalui sikap dan tindak kekerasan jelas-jelas melanggar prosedur, hukum dan etika Kepolisian RI, sebagaimana di atur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Indonesia.

"Kami sangat kecewa atas sikap polisi dalam pemukulan itu," ungkap politisi Partai Aceh (PA) tersebut.

Kata Atok, pihak Kepolisian memperlihatkan citra sebagai pengayom masyarakat, dan bersikap profesional, serta menolak kekerasan.

Seharusnya mereka bersikap kooperatif, mengingat 15 Agustus hari bersejarah lahirnya perdamaian antara RI-GAM. "Mereka cuma unjuk rasa terhadap wakil rakyat," jelasnya.

Soal aksi Mahasiswa yang berupaya mengibarkan Bendera Bulan Bintang, seharusnya tidak mendapat respon berlebihan.

Tentu ada cara dan teknik penanganan sesuai Standar Operasional (SOP), jangan sampai memunculkan kerusuhan, dan bahkan upaya ini perlu dilakukan agar tidak memancing kemarahan publik. Kalau pihak kepolisian mengikuti perkembangan soal Bendera Aceh selama ini.

"Saya yakin tindakan memalukan itu tidak dipertontonkan," tegas Atok.

Tampaknya sebut Atok, ada kesegajaan mengiring kemarahan publik, sehingga soal Bendera Aceh sebagai amanat perdamaian akan berlarut-larut.

Bahkan dikhawatirkan akan menuai kembali konflik di Aceh. "Apakah ini yang kita harapkan, tentu situasi buruk dan ambruknya perdamaian tidak kita kehendaki. Situasi perdamaian secara konstruktif, subtantif dan konstitusional haruslah menjadi komitmen perjuangan kita semua," ungkap dia.

Karena itu, misi perdamaian yang diperjuangan bersama, semestinya dihormati dan menjunjung setinggi-tingginya karena proses terciptanya perjanjian perdamaian sangat menguras energi Rakyat Aceh, agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di masa akan datang.

Menyikapi situasi politik yang membirahi pasca pemukulan dan tindakan brutalisme yang dipertontonkan oknum kepolisian, dia menyatakan beberapa sikap.

Pertama pihak Kepolisian terutama Kapolresta Banda Aceh segera minta maaf kepada masyarakat Aceh atas tindakan abal-abal anggotanya di lapangan.

Banyak bukti rekaman yang menyebar luas di masyarakat menjadi bukti buruknya perilaku pihak kepolisian yang cenderung melanggar Hukum dan Hak Asasi Masyarakat

Kemudian pihaknya meminta Kapolda Aceh menindak tegas dan mengusut tuntas oknum pelaku pemukulan aksi damai aktivis mahasiswa tersebut apalagi, salah satu korban pemukulan adalah anggota DPRA yang hak-haknya dijamin UU yaitu hak imunitas, apalagi terjadi di lingkungan Gedung DPRA yang merupakan Lembaga Negara. Hal ini telah mencoreng martabat dan kewibawaan anggota legislatif.

Selanjutmya agar kejadian memalukan itu tidak terulang kembali, dia mendesak Forkopimda Aceh untuk menjamin bahwa tindakan seperti ini tidak akan terulang kembali di masa akan datang, demi terciptanya situasi kondusif dan terlaksananya misi damai Aceh.

Terkait masalah Bendera Aceh, Pemerintahan Aceh baik Gubernur dan DPRA harus mengambil inisiatif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para pihak (baik perunding GAM dan perunding RI) di Helsinki, agar persoalan keabsahan Bendera Aceh segera Tuntas.

"Semoga semua pihak berjuang demi terwujudnya perdamaian yang beradab dan bermartabat untuk kemaslahatan Rakyat Aceh," demikian kata Ketua F-PA DPRK Pidie, Atok Jailani.***

Komentar

Loading...