DPR Aceh Setujui Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf

Fraksi Golkar Tak Hadir Setujui Hak Interpelasi

Fraksi Golkar Tak Hadir Setujui Hak Interpelasi
Abdullah Saleh Menyerahkan Dokumen Hak Interpelasi pada Pimpinan DPRA/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Secara absensi kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Sidang Paripurna Khusus yang dipimpin Ketua DPRA Tgk. H. Muharuddin, di Gedung Utama, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu (09/05/2018) malam, itu dihadiri sebanyak 41 anggota DPR Aceh.

Sedangkan yang menandatangani Hak Interpelasi DPR Aceh terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, itu melebihi dari jumlah minimal yaitu 15 orang. Sebab, persetujuan Hak Interpelasi wakil rakyat tersebut, ditanda tangani sebanyak 46 orang.

Maka dari jumlah tersebut, yang tidak ikut menanda tangani Hak Interpelasi DPR Aceh, terutama partai pendukung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Seperti Fraksi Partai Demokrat berjumlah delapan anggota DPRA, PNA tiga kursi  dan PDA satu kursi. Partai pendukung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang tidak ikut menanda tangani Hak Interpelasi, tentu logis.

Tetapi belum diketahui dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Sebab, jika mengacu pada Pilkada 2017 lalu, Golkar mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tarmizi A Karim-Macsalmina Ali.

Selain tidak menada tangani persetujuan Hak Interpelasi, wakil rakyat dari Fraksi Golkar, juga tidak kelihatan hadir dalam sidang paripurna khusus DPR Aceh tersebut. Sebagaimana diketahui, ada lima persoalan yang dirumuskan DPR Aceh sebagai Hak Interpelasi DPR Aceh terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Selain Peraturan Gubernur  (Pergub) pelaksanaan cambuk di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Pergub APBA 2018, juga masuk dalam poin Hak Interpelasi dugaan terima suap Rp 14 miliar lebih terkait Proyek CT-3 BPKS Sabang.

Dugaan ini, didasari pada surat dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara terdakwa Ruslan Abdul Gani sebagai mantan Kepala BPKS Sabang.

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Setda Aceh, M Jakfa, SH, M. Hum, usai paripurna khusus DPRA, Rabu (09/05) malam mengaku belum menjawab dugan suap yang disebut dalam Hak Interpelasi DPR Aceh itu.

“Itu belum tahu, belum bisa saya jawab karena beliau (Gubernur)  pun tidak berada di Banda Aceh sedang bertugas di Jakarta. Dan kami nanti akan melaporkan kepada beliau yang bersangkutan dan setelah itu baru kita bisa informasikan,” kata M Jakfar pada wartawan.***

Komentar

Loading...