Cover Story

Fenomena Remaja Berkhalwat dan Prostitusi Daring di Aceh

Fenomena Remaja Berkhalwat dan Prostitusi Daring di Aceh
Mucikari dan PSK online yang berhasil diungkap Polresta Banda Aceh beberapa waktu lalu (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

TERUNGKAPNYA kasus prostitusi daring yang melibatkan sejumlah artis di Surabaya dan Jakarta, Sabtu, 5 Januari 2019 lalu, menginggatkan kita pada seorang mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) online yang ditangkap polisi di The Pade Hotel, Lampeuneurut, Aceh Besar, Rabu malam, 21 Maret 2018 lalu.

Penangkapan pelaku berinisial MRS (27) ini, bermula saat anggota Unit PPA  Sat.Reskrim Polresta Banda Aceh, mendapatkan informasi, tentang adanya praktik prostitusi online di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Dari info itu, polisi melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telpon pelaku. Selanjutnya polisi melakukan undercover  (penyamaran) dengan cara melakukan percakapan atau chatting  melalui media sosial  WhatsApp (WA). Lalu, pelaku terpancing dan langsung menawarkan beberapa wanita, untuk diajak kencan dengan cara mengirimkan beberapa foto “anak asuhnya”.

Disisi lain, munculnya praktik khalwat (zina) dua remaja di atas Masjid Sare, Kabupaten Aceh Besar, pekan lalu, juga  menyita dan menyentak perhatian kita. Sebab, diduga, keduanya berkenalan melalui media sosial facebook, sebelum melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Itulah fenomena praktik zina dan prostitusi daring di Aceh yang mulai merebak, seiring berkembangnya peranti teknologi informasi dan komunikasi. Ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial, serta semakin terjangkaunya harga peranti (telpon gengam) yang turut mendukung berkembangnya fenomena prostitusi daring di Aceh.

Bayangkan, sejak 2015, sejumlah kasus transaksi prostitusi daring telah diungkap pihak Kepolisian RI dan Polda Aceh. Para pelaku tak jauh bergerak dari status pelajar SMA dan mahasiswi. Walau telah dijatuhi hukuman cambuk, namun tetap saja tak berhenti dan menariknya, modus operansi penggunaan media daring terutama media sosial dalam transaksi prostitusi daring, tampaknya terus berlangsung dan bahkan cenderung semakin meningkat.

Bahkan, muncul dengan cara-cara baru di Aceh (di Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota lainnya) sudah lama berlangsung. Misal, jika sebelumnya mengunakan jasa mucikasi untuk mendapatkan PSK. Kini, mereka berperan tunggal dengan sandi: BO (alias buka order).

Lokasi mereka pun lebih rapi, di hotel-hotel berbintang di Kota Banda Aceh. Sekali lagi, mereka bisa dihubungi dan berkomunikasi melalui media daring. Jika harga cocok,  si pemberi dan penerima jasa seks, bisa melakukannya dengan sangat rapi dan nyaris tak terhendus aparat penegak hukum.

Nah, muncul praktik prostitusi di Aceh melalui media daring menunjukkan bahwa, sebagian besar kasus praktik prostitusi daring yang terjadi di Indonesia dan Aceh, memang berlangsung dengan memanfaatkan media sosial, sebagai sarana promosi, komunikasi, dan transaksi seks ilegal secara daring.

Media sosial yang banyak digunakan sebagai sarana praktik prostitusi daring secara berturut-turut ialah Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, Line dan Michat.

Dalam kasus penangkapan artis VA dan AS di Surabaya, misalnya, terungkap bahwa sindikat prostitusi daring ini menggunakan Twitter dan Instagram dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara di Aceh melalui WA dan Michat.

Karena itulah, penetrasi pengguna internet yang besar dan jangkauan media sosial yang melampaui batas-batas geografis, menjadi alasan utama pemanfaatan media sosial dalam praktik prostitusi daring saat ini. Selain itu, jika dibandingkan dengan laman, blog, atau forum, media sosial saat ini lebih dipilih terutama karena karakternya yang anonim.

Anonimitas pengguna di dunia maya inilah yang mendorong para pelaku praktik prostitusi konvensional-tradisional, untuk beralih ke media sosial sebagai sarana untuk menjual jasa mereka.

Penelitian yang dilakukan Mary Finn dari Michigan State University terhadap 71 pelaku prostitusi di Amerika Serikat menunjukkan, para pekerja seks saat ini memanfaatkan media sosial dengan dua pertimbangan utama, yakni faktor ekonomi dan keamanan (2017).

Secara ekonomi, jika dibandingkan dengan praktik prostitusi konvensional-tradisional, transaksi prostitusi secara daring dengan sarana utama media sosial, ternyata jauh lebih menguntungkan.

Dalam penelitiannya, Finn mencatat bahwa 80 persen transaksi prostitusi di Amerika Serikat ternyata lebih banyak diperoleh secara daring ketimbang luring. Lebih jauh, keuntungan praktik prostitusi daring pun meningkat drastis karena para pekerja seks dapat memotong mata rantai muncikari yang selama ini sangat dominan dalam praktik prostitusi konvensional-tradisional.  

Selain itu, dalam penelitian yang sama, Finn juga menemukan bahwa, media sosial banyak dipilih para pelaku prostitusi daring karena dianggap relatif terjaga aspek keamanannya.

Selain itu mudah digunakan dan berdaya jangkau luas, media sosial dianggap memungkinkan siapa pun untuk membuat akun palsu, menyamarkan, atau mengganti identitas dan foto diri. Bahkan, menggunakan foto orang lain sebagai profil akun media sosial mereka.

Hanya dengan berbekal gawai yang terhubung dengan internet, para pekerja seks dapat memanfaatkan media sosial untuk menjual jasa mereka. Melalui media sosial, dengan kata lain, para pelaku bisnis prostitusi memanfaatkan karakter anonimitas media sosial untuk menawarkan jasanya secara lebih aman dari incaran pihak kepolisian.

Inilah fakta miris yang juga melanda Aceh, khususnya Banda Aceh saat ini. Harus diakui, praktik prostitusi daring tidak bisa ditutup begitu saja seperti halnya praktik prostitusi konvensional-tradisional yang biasanya berada dalam suatu area lokalisasi. Terungkapnya sejumlah kasus prostitusi daring tidak serta-merta bahwa praktik menjual jasa seks secara ilegal ini akan berakhir. Termasuk di Banda Aceh.

Lebih jauh, upaya mengatasi masalah sosial baru (new social problems) yang muncul karena penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya prostitusi daring, tidak bisa dilakukan secara parsial.

Ini karena penyalahgunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi daring pada dasarnya merupakan dampak dari residual teknologi dalam realitas kehidupan masyarakat postmodern dewasa ini.

Karenanya, upaya penanganan secara komprehensif multibidang seyogianya perlu dilakukan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam masalah prostitusi daring ini.

Pertama, upaya menghentikan penyalahgunaan media sosial dalam praktik prostitusi daring seharusnya dilakukan secara lebih serius oleh pemerintah.

Harus diakui, regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan media sosial selama ini lebih terfokus kepada masalah penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan malatransaksi keuangan.

Aturan perundang-undangan yang dapat menjerat secara hukum para pelaku prostitusi daring baik itu muncikari, pekerja seks, maupun para pengguna jasa seks seyogianya segera dibuat dan diterapkan.

Kedua, perusahaan-perusahaan media sosial seyogianya turut ambil bagian dalam upaya menghentikan praktik prostitusi daring yang ditengarai akan semakin meningkat. Persoalan penyalahgunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan isu terorisme, hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah.

Kini, media sosial juga dimanfaatkan untuk praktik prostitusi daring. Karenanya, aturan ketat mengenai pembuatan akun media sosial berdasarkan identitas asli pengguna (misalnya, dengan keharusan menyertakan kartu identitas, foto diri, dan bahkan sidik jari). Lalu, pemberian sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran aturan penggunaan media sosial harus mulai diterapkan.

Meningkatnya kecenderungan penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi daring sudah seharusnya diantisipasi sejak dini oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tak kecuali Aceh.

Penanganan kuratif setelah munculnya kasus prostitusi daring di kalangan artis, seperti yang baru saja terungkap di Surabaya dan PSK online di Kota Banda Aceh, tidak akan menyelesaikan masalah. Perlu upaya preventif yang melibatkan pelbagai pihak yang terlibat dalam masalah sosial ini.

Jika tidak, dampak sosial dan daya rusak yang diakibatkan praktik prostitusi daring ini niscaya akan jauh lebih besar ketimbang praktik prostitusi konvensional-tradisional.    

Nah, bagi Aceh sendiri, kondisi tersebut bisalah disebut telah memasuki “lampu kuning”. Ibarat fenomena gunung es dan bola salju; akan terus membesar dan mengelinding, sejalan dengan semakin terbukanya Aceh dengan dunia luar dan perkembangan serta kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas ini.

Disinilah, peran orang tua ( keluarga), pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama mengawasinya. Memberi pemahaman ilmu agama yang utuh dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Bukan sebaliknya, menjatuhi hukuman cambuk bagi si pelaku misalnya, dinilai sebagai satu-satunya solusi pencegahan. Sebab, sulitnya lapangan pekerjaan, besarnya tuntutan kebutuhan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan serta lemahnya pendidikan agama dalam keluarga, termasuk pesatnya teknologi informasi, telah membuat banyak pihak, terutama para remaja mengambil jalan pintas untuk memenuhi hasrat duniawinya untuk 3 F yaitu: food, fashion dan fun.

Lantas, bagaimananya kondisi nyata patologi sosial itu saat ini di Aceh? (simak kupasan investigasi media ini pada edisi cetak).***

Komentar

Loading...