Pileg 2019 di Aceh Timur

Enam Panitia Pemilihan Kecamatan Dilaporkan ke Panwaslu Aceh Timur

Enam Panitia Pemilihan Kecamatan Dilaporkan ke Panwaslu Aceh Timur
Agusta Mukhtar (kiri) bersama Sekretaris PD Aceh yang juga caleg DPR Aceh, Ikbal Farabi (Foto: Steemit)

Kota Idi | Diduga telah melakukan pelanggaran, enam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaporkan ke Panwaslu Aceh Timur.  Itu dilakukan Agusta Mukhtar, seorang saksi mandat Partai Demokrat (PD), pada Rapat Rekapitulasi dan Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, Jumat, 3 Mei 2019.

Laporan itu terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu dengan cara penggelembungan suara pemilihan anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mereka yang menjadi terlapor adalah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak Kota, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rantau Selamat, dan Kecamatan Birem Bayeun. Pengaduan ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Timur.

Kepada media pers, Agusta Mukhtar memaparkan. Pihaknya melakukan ini untuk menjaga obyektifitas dan memberi keadilan bagi pelapor demi terlaksana dan tegaknnya hukum. Terutama terhadap dugaan penggelembungan suara.

Sebab, perbuatan ini telah melanggar Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota.  Menurut Agusta Mukhtar, karena ini bukan pelangaran administratif tentunya akan ditangani Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) diyuridiksi Kabupaten Aceh Timur. 

Sekedar informasi, Pemilihan Umum di Aceh Timur dilaksanakan di 24 Kecamatan, 513 Gampong, 1246 Tempat Pemugutan Suara (TPS) dan pemilih Laki laki sejumlah 143907 serta ada 145113 diantaranya Pemilih Perempuan sehingga total pemilih mencapai 289020 orang.

Begitupun, muncul begitu banyakpermasalahan yang terjadi pada saat pleno Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Fakta semua itu menjadi indikasi bahwa kecurangan telah terjadi secara masif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Sebagai contoh saat pleno untuk Kecamatan Peureulak Timur, ada beredar DA1 dalam 3 (tiga) versi. Pertama, DA1 yang ada di tangan para saksi partai politik, kedua DA1 yang ada di tangan saksi Partai Demokrat dan PNA. Karena adanya DA1 yang berbeda, sehingga terjadi komplain oleh saksi dari parpol.

Akibatnya, muncul inisiatif dari Bawaslu Aceh Timur yang merekomendasikan untuk membuka kembali kotak suara. Hasilnya, saat kotak suara dibuka,  DA1 dalam kotak suara juga berbeda dengan 2 (dua) DA1 sebelumnya. "Yang menjadi masalah selanjutnya, DA1 yang ada dalam kota suara tidak ada tanda tangan para saksi," ungkap Agusta Mukhtar.

Tak hanya itu, muncul juga berbagai kesalahan yang terjadi pada saat Pleno Kabupaten Aceh Timur. Yang paling banyak terjadi adalah, ketidaksesuaian data antara CA1 dengan DA1, sehingga banyak perolehan suara caleg yang hilang dan digelembungkan.

"Dari fakta di atas, Saksi mandat DPD Partai Demokrat menolak hasil pleno Kabupaten Aceh Timur untuk beberapa kecamatan karena telah merugikan caleg dan telah melanggar aturan pelaksanaan Pemilu," tegas Agusta Mukhtar.***

Komentar

Loading...