Gebrakan Pertama Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel

Enam Oknum Polisi Kedapatan Lakukan Pungli, Kena Deh!

Enam Oknum Polisi Kedapatan Lakukan Pungli, Kena Deh!
beritasumut.com
 
Medan | Diam, bukan berarti tak berbuat. Agaknya, prinsip dan komitmen inilah yang ingin dibuktikan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) yang baru, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, dalam memberantas pungutan liar (pungli). Lihat saja, baru hari pertama ia menjabat, enam anak buahnya langsung diamankan karena kedapatan melakukan pungli di perbatasan Sumut-Aceh, persis di Kabupaten Langkat.
 
Berbeda dengan banyak oknum Kapolda di Indonesia, satu minggu atau bahkan satu bulan sejak menjabat, terlihat asyik dan sibuk melakukan kunjungan serta menerima tamu. "Tadi malam kami melakukan pembersihan internal, penangkapan pungli di perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh terhadap anggota Polda Sumatera Utara," ungkap Rycko pada media pers di Markas Polda Sumut, Jumat 14 Oktober 2016.
 
Laman viva.co.id mewartakan. Keenam personil anggota Polri itu diciduk di tiga lokasi. Namun, ia tidak merinci identitas oknum yang diamankan. Sebelumnya, Rycko menyatakan komitmennya untuk memberantas pungli. Bahkan dengan tegas dia mengatakan, akan membersihkan Polda Sumut dari praktik pungli. “Sebelum kita melakukan penegakan hukum, kalau mau menyapu, sapunya harus bersih,” ungkapnya.
 
Masih kata Rycko, semua instansi akan dibersihkan dari praktik pungli. Caranya adalah dengan membentuk sistem operasi tangkap tangan (OTT), yang saat ini sedang dalam proses. "Pungli itu bukan hanya terjadi di pelabuhan. Pungli bisa terjadi di semua instansi pelayanan publik," ujarnya.
 
Nah, aksi sapu bersih Rycko seakan menjawab ‘tantangan’ Komisioner Ombudsman RI yang juga Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala. Katanya, setelah melakukan kajian, Ombudsman menemukan praktik pungli di lembaga tersebut.
 
Praktik pungli di Kepolisian terjadi dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan tilang. "Ombudsman sudah lama masuk ke Kepolisian melalui kajian SIM tilang, dan TNKB. Tiga itu. kami temukan banyak sekali," kata Adrianus, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
 
Menurut Adrianus, maraknya praktik pungli di Kepolisian karena tidak adanya kemauan berubah dari oknum-oknumnya. Karena itu, Ombudsman RI mendorong operasi pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) juga dilakukan di Kepolisian.

(baca: Ada Tiga ‘Lahan’ Praktik Pungli di Kepolisian)
 
Sebut Adrianus, mereka terjebak dalam zona nyaman sehingga tidak mau melakukan inovasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. "Kalau itu dari awal sudah kacau. Kacaunya karena ketidakmauan berubah. Karena mungkin masuk comfort zone, maka mereka enggak mau berubah," kata Adrianus.  Karena itu, ia menyarankan dilakukan reformasi secara menyeluruh untuk mengatasi praktik pungli tersebut. "Artinya kita perlu dari awal, tidak melihat bagian-bagian. Dari awal sudah harus berubah," kata Adrianus.
 
Terkait "bersih-bersih" di Polri, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengaku, sejak memimpin Polri, ada beberapa oknum polisi yang ditindak karena melakukan pungutan liar. "Sudah ada penindakan, SIM yang di Bekasi, di Tangerang, sudah empat yang ditangkap," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/10/2016). Kemarin, polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan. Tito mengklaim sudah lebih dulu membersihkan oknum polisi yang melakukan pungli sebelum menindak oknum instansi lain. "Jangan sampai kita dianggap menangani instansi lain, tapi kami nggak ditindak. Tolong ekspos bahwa sudah ada penindakan duluan oleh kepolisian," kata Tito. Lantas, bagaimana dengan Polda Aceh? Kita tunggu.***

Komentar

Loading...