Breaking News

Dibalik Kisruh Lelang Bibit Kopi Arabika 2019 (bagian satu)

Duh, Lagi-Lagi “Ulah” ULP dan Pokja

Duh, Lagi-Lagi “Ulah” ULP dan Pokja
dok.MODUSACEH.CO
Rubrik

MODUSACEH.CO | Kisruh soal tender (lelang) pengadaan bibit Kopi Arabica untuk pengembangan 50 hektar kawasan kebun kopi rakyat di Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, terus menebar “bau busuk”.

Kuat dugaan dan indikasi, dakwa dakwi antara pemenang lelang Masayu Rahmat (CV. Tiara Mandiri) versus KPA Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Teuku Taufan Maulana Pribadi SP, MM, karena ulah Pokja dan Kepada ULP.

Masalah menjadi rumit saat Direktur CV. Tiara Mandiri Masayu Rahmat bersitegang dengan Teuku Taufan, ketika proses administrasi untuk mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK). Rahmat mengaku dipersulit dan sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Teuku Taufan.

Menurut Rahmat, Rabu Pagi itu, dia hanya bermaksud ingin memperjelas kapan SPK bisa dikeluarkan. Sebab, batas pengambilan SPK sudah berakhir 9 Mei 2019. “Sudah saya bilang tunggu kabar dari kami, mengapa kamu datang. Itu berkas kamu ada yang salah, saya akan kordinasikan lagi dengan ULP,” kata Teuku Taufan ketika itu.

Baca: "Pahitnya Lelang" Bibit Kopi Arabika di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Teuku Taufan Maulana Pribadi: Hasil Lelang ULP dan Pokja tak Sesuai Aturan.

Yang aneh dan janggal adalah, jika Rahmat mengaku batas akhir pengambilan SPK, 9 Mei 2019, sementara surat Biro Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) kepada KPA, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, tertulis 10 Mei 2019. Artinya, ada selisih satu hari yang didahului Rahmat.

20190517-teuku

Teuku Taufan (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Nah, surat tanggal 10 Mei 2019 ini atas nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, diwakili Kepala Bagian Pemilihan Penyedia Chairul Nizar SE, M.Si. Mereka mengirim surat kepada Kuasa Penguna Anggaran (KPA), Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Surat bersifat penting ini, perihal laporan hasil tender. Isinya menyebutkan bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pengadaan bibit Kopi Arabica untuk pengembangan kawasan kebun kopi rakyat di Kabupaten Aceh Utara, seluas 50 hektar telah selesai dilaksanakan.

Lantas, begitu mudahkah? Inilah yang jadi soal. Sebab, dari hasil penelusuran berdasarkan data yang dimiliki media ini, proses pemenang lelang tadi sarat dengan dugaan pat gulipat di tubuh Pokja dan ULP Pemerintah Aceh.

Dugaan tadi misalnya, saat pembukaan penawaran ada 67 peserta yang mendaftar dan 18 peserta yang memasukkan dokumen. Pada tahap evaluasi penawaran (administrasi) ada 18 peserta (perusahaan) yang dinyatakan lulus.

Pada tahap evaluasi teknis, tiga perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu, CV. Muda Sejahtera, CV. Harapan Jaya dan CV. Tiara Mandiri. Lalu, dilanjutkan dengan evaluasi harga. Hasilnya, CV Muda Sejahtera dengan harga penawaran Rp 395.960.000.- dengan penawaran terkoreksi Rp 395, 960.000,- dan dinyatakan lulus. Kedua, CV Harapan Jaya (Rp 414.200.000,-) terkoreksi Rp 414.200.000,- (lulus) dan ketiga CV Tiara Mandiri (Rp 366.700.000,-) terkoreksi Rp 366.700.000.- (lulus). Penilaian ini dilakukan Pokja Pemilihan-VI.

Begitupun, sampai pada tahap evaluasi kualifikasi dari 18 peserta lelang, terdapat 15 perusahaan yang dinyatakan tidak lulus dengan alasan; tidak melampirkan pengalaman dalam divisi yang sama untuk satu tahun terakhir serta tidak melampirkan pengalaman dalam kelompok yang sama untuk tiga tahun terakhir.

Sementara, hanya tiga perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu, CV. Muda Sejahtera, CV Harapan Jaya dan CV Tiara Mandiri. Ironisnya, pernyataan  lulus tiga perusahaan tadi tanpa ada keterangan seperti peserta yang tidak lulus tadi. Itu sebabnya, setelah dilakukan review oleh Kuasa Penguna Anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, ditemukan tiga hal dasar.

Pertama, dari 18 penawaran yang masuk, ada 15 penawaran yang dinyatakan tidak lulus evaluasi dengan kesalahan tidak melampirkan pengalaman dalam divisi yang sama untuk satu tahun terakhir dan tidak melampirkan pengalaman dalam kelompok yang sama selama tiga tahun terakhir serta hanya tiga penawaran yang lulus evaluasi kualifikasi tersebut, salah satunya CV. Tiara Mandiri yang juga dinyatakan sebagai pemenang.

Kedua, dari berkas dokumen pemenang yaitu CV. Tiara Mandiri, yang diserahkan, pada lembaran persyaratan kualifikasi peserta, tidak ada pengalaman seperti yang persyaratkan dalam dokumen pengadaan atau dengan kata lain “tidak melampirkan pengalaman dalam kelompok yang sama untuk tiga tahun terakhir”.

Ketiga, itu sebabnya KPA Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, menolak dan tidak menyetujui hasil tender paket pekerjaan tersebut dan meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 16/2018.

“Jadi, inilah substansi mengapa saya tidak menerima hasil lelang tersebut. Saya tetap berpijak pada aturan yang ada dan saya tidak mau; orang yang makan buah nangka, saya yang akan kena getah (hukum) di kemudian hari,” tegas Teuku Taufan.

Nah, lima hari kemudian, Teuku Taufan membalas surat dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Aceh. Isinya, menolak hasil tender tersebut.  Sementara Kepala ULP Irwan Pandu Negara dan Kepala Biro Pemilihan Penyedia Chairul Nizar hingga berita ini diwartakan belum berhasil dikonfirmasi.

Sejumlah nomor telpon seluler yang diperoleh media ini dari berbagai sumber, ketika dihubungi menjawab sedang tidak aktif. Duh! Lagi-lagi “ulah” Pokja dan ULP.***

Komentar

Loading...