Breaking News

Duh! Hasil Survei

Duh! Hasil Survei
PEKAN lalu, seorang rekan yang juga pembaca setia media ini, menelpon saya. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang dengan sejumlah pertanyaan sederhana tapi sangat mengigit. Serangan itu baru reda, ketika saya mengajaknya minum kopi di salah satu warung kesayangannya, di sudut Kota Banda Aceh.
“Bang, kenapa MODUS ACEH tidak menulis secara lugas, jelas dan akurat hasil survei calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017, hasil kerja Jaringan Survey Inisiatif (JSI). Anda punya tugas untuk meluruskan itu, sehingga rakyat tidak sesat,” begitu katanya setengah mendoktrin. Aspirasi serupa juga saya terima melalui surat elektronik (email) pribadi serta pesan singkat (SMS).
Mendapat serangan mendadak tadi, saya sempat kaget. Sebab,  sejujurnya saya tidak hadir saat temu pers yang dilakukan tim JSI, sehingga tak bisa memahami metodelogi survei yang dilakukan.
Kedua, bagi saya pribadi, momentum itu masih relatif dini, jika melihat perkembangan politik Aceh terkini. Apalagi, masyarakat masih dililit berbagai persoalan ekonomi yang hingga kini belum bergerak ke arah lebih baik.
Ketiga, hasil survei itupun belum mampu menggugah ‘birahi’ saya dan kawan-kawan di redaksi media ini untuk mempublikasikan secara jelas, lugas dan akurat. Alibi jurnalis saya sempat berkata: sabar dulu, tunggu dulu, jangan buru-buru, nanti pasti ada yang baru!
Eeh, hanya berselang sehari, dugaan saya tadi benar. Di media sosial (fb, twiter, line dan whatsApp), hasil survei JSI memang mendapat beragam reaksi. Ini sejalan dengan hasil bahwa mayoritas warga Aceh masih cinta dan menyebutkan nama mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai kandidat yang layak jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017–2022. Alamak!
Lihat saja, nama Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh yang juga bekas Juru Propaganda GAM, meraih 67,66 persen suara, disusul Muzakir Manaf (Wakil Gubernur Aceh/mantan Panglima GAM) 8,3 persen. Nama Ahmad Farhan Hamid (mantan Wakil Ketua MPR RI) 4 persen, dan Teungku Nasruddin Bin Ahmad (mantan Tapol GAM) 3,5 persen.
Selanjutnya Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPR Aceh) 3,33 persen, Zaini Abdullah (Gubernur Aceh/Mantan Menteri Luar Negeri GAM) 1,5 persen, dan Zakaria Saman (mantan Menteri Pertahanan GAM) 1,33 persen.
Selain tujuh tokoh itu, menurut JSI, ada nama lain yang berpotensi mendampingi bahkan menyaingi mereka adalah, Nasir Djamil (Anggota DPR RI), Teuku Irwan Djohan (Wakil Ketua DPR Aceh), dan Teuku Kamaruzzaman (mantan Tapol GAM). Nama baru lain sebagai calon Wakil Gubernur Aceh adalah Ridwan Abubakar alias Nek Tu (anggota DPR Aceh), Kamaruddin Abubakar (politikus Partai Aceh) dan Teuku Rieky Harsya (anggota DPR RI).
JSI menjelaskan, survei dilakukan dengan mengirim tim peneliti ke tiga daerah yaitu Bireuen, Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Survei dilakukan mulai 1 Maret hingga 25 April 2015. Untuk menyerap aspirasi itu, dipilih 400 sampel responden yang diambil secara acak. Terdiri dari 48 persen perempuan dan 52 persen laki-laki, dari berbagai latar pendidikan dan profesi.
Nah, entah itu sebabnya, beragam tanggapan positif dan negatif kemudian muncul. Misal, ada yang meragukan metode survei yang dilakukan JSI, sebab mendapuk Irwandi Yusuf pada level tertinggi (67,66) persen, sementara Muzakir Manaf hanya (8,3) persen, sedangkan dr. Zaini Abdullah 1,5 persen. Disisi lain, ada yang memberi acuan jempol terhadap hasil survei, termasuk munculnya daya pikat Irwandi Yusuf atau Irwandi effect sehingga memperoleh angkat 67,66 persen.
Begitupun, yang paling menukik adalah, banyak pihak mengunggat metode serta transparansi soal anggaran pelaksanaan survei. Ini soal, apakah dana survei JSI murni berasal dari lembaga itu atau ada pihak tertentu yang jadi sponsor dan turun tangan. Termasuk para kandidat yang disurvei. Ini menjadi penting, sebab dari bocoran rekan saya tadi menyebutkan, ada calon yang disurvei membayar Rp 35 juta, ada juga Rp 5 juta dan sebagiannya pada JSI, sehingga ketika hasil survei dipublikasi dan dirinya berada pada posisi urut kacang, si calon tadi kabarnya marah besar. Namun, agar tidak menimbulkan fitnah dan sak wasangka, soal tudingan terakhir ini belum sempat saya tanyakan pada tim dan pimpinan JSI.
***
DALAM dunia politik modern, penggunaan jasa lembaga survei sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan jelas tak bisa dilarang. Namun yang menjadi persoalan adalah, ketika lembaga survei tersebut mengabaikan etika dalam melakukan survei. Misal, mereka dibiayai oleh tim sukses si calon, namun mengesankan seolah-olah independen. Di sisi lain metodologi survei yang diterapkan pun patut dipertanyakan.
Masih ingat hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengumumkan hasil jajak pendapat bahwa tingkat keterpilihan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilres 2009-20012 silam berada di angka 71 persen. Ini berarti, pasangan calon presiden-wakil presiden saat itu, berpotensi menang dalam satu putaran. Tapi survei lainnya yang dilakukan Lembaga Riset Indonesia (LRI) menghasilkan angka berbeda. Elektabilitas Yudhoyono-Boediono saat itu hanya 33,02 persen, yang berarti pemilihan presiden mungkin akan berlangsung dua putaran.
Sadar atau tidak, dua persoalan ini ketika itu sempat membingungkan masyarakat atau publik di Indonesia. Apalagi masih banyak hasil survey lain ketika itu yang melakukan dengan berbagai metode. Ada yang bertatap muka langsung dengan responden, lewat telepon atau pesan pendek. Hasil survei saat itu mungkin memenangkan SBY-Boediono, tapi survei yang lain malah mengunggulkan pasangan Megawati-Prabowo atau Jusuf Kalla-Wiranto.
***
PUBLIK sebetulnya tidak akan terlalu pusing andaikata penyelenggara survei bersikap terbuka. Mereka harus membeberkan siapa penyandang dananya. Publik perlu tahu soal ini, guna menakar kemungkinan adanya bias pada hasil survei. Tentu, lebih baik lagi bila hasil survei diumumkan oleh pemesannya, bukan oleh lembaga yang melakukan survei.
Nah, berdasar pengalaman dan pemahaman saya selama ini, etika lain yang kerap dilanggar oleh lembaga survei adalah menyangkut metodologi. Sebab, jumlah pemilih yang terserak, wilayah yang luas, bahkan sebagian berada di tempat terpencil, termasuk teknik pengambilan sampel, tentu menjadi tantangan utama bagi lembaga survei.
Begitu pula metode pengambilan pendapat. Teknik bertanya dan pertanyaan yang diajukan kepada responden harus tepat karena ini bisa mempengaruhi jawaban responden. Sering kali lembaga survei tidak menjelaskan dengan gamblang metode yang dipakainya. Padahal metode yang berbeda jelas akan menampilkan hasil survei yang berbeda pula.
Jika asumsi ini benar, maka sungguh berbahaya jika lembaga survei sengaja menyembunyikan metode atau memanipulasi data dengan tujuan mengelabui publik. Sebab, ada kecenderungan masyarakat akan mendukung calon yang berpotensi menang lantaran tak mau jadi pecundang.
***
PADA abad 19, Benjamin Disraeli, negarawan dan Perdana Menteri Inggris yang meninggal pada 1881, bahkan mengutuk manipulasi statistik ini sebagai kebohongan yang paling jahat. Karena, lembaga survei dinilai Benjamin telah memperalat publik, yakni responden, untuk membohongi publik yang lebih besar.
Menyelamatkan publik dari kebohongan seperti itu tentu bukan dengan cara melarang survei politik. Dalam negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan mengadakan survei harus tetap dihargai. Hanya saja, lembaga survei perlu mengindahkan etika agar tidak dituduh melakukan kebohongan yang paling jahat.
Dalam konteks ini, yang paling mendasar menurut saya adalah, faktor kejujuran. Suatu survei harus dilakukan secara ilmiah. Selain metodologinya harus benar, ukuran keilmiahan survei bergantung pada tingkat kejujuran lembaga survei. Jika proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penyampaian hasil survei  dilakukan secara jujur, maka survei tersebut baru bisa disebut sebagai survei yang ilmiah.
Hanya itu? Tunggu dulu. Jika hasil survei dilakukan bertolak belakang dan adanya rekayasa, maka yang terjadi justru hasilnya akan tidak ilmiah dan jauh dari makna survei. Apalagi, jika  hasil survei sudah mulai di ‘otak-atik’, ditambahkan atau dikurangi, dengan atau tanpa motif  politik tertentu, maka hasil survei itu tidak bisa disebut ilmiah. Jadi, survei yang ilmiah itu adalah  survei yang mengedepankan asas kejujuran.
Kedua, survei juga harus mengedepankan keterbukaan.  Faktor transparansi, hasil survei politik harus disampaikan secara terbuka dengan menyebutkan berbagai informasi yang perlu diketahui publik. Menurut saya,  satu hal yang terpenting untuk diinformasikan kepada publik adalah, terkait pembiayaan survei. Lembaga survei seharusnya transparan menyebutkan sumber dana dari kegiatan surveinya, termasuk menyebutkan pihak yang menjadi pemesan jasa survei.
Ketiga, survei harus bebas kepentingan. Lembaga survei harus menyatakan bahwa hasil survei yang dipublikasikannya bebas dari kepentingan politik. Hasil survei tidak dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat kepada kepentingan politik tertentu. Tidak pula men-generalisasi dan meng-klaim bahwa seolah-olah survei tersebut mewakili pendapat dari seluruh masyarakat.
Nah, yang hingga kini belum saya dapatkan jawaban dari pertanyaan teman tadi adalah. Benarkah survei yang dilakukan JSI untuk dan atas nama order dari kepentingan politik atau figur tertentu? Sebab, di media sosial, tudingan yang mengarah ke sana, begitu kuat. Bahkan, Hendra Budian dalam akun facebooknya menulis: Mau jadi Gubernur aceh?? Sila hubungi lembaga survey abal2 yg ada di banda aceh... Persentase sesuai setoran...ada lagi: 35juta=67%. Kedua, siapa atau dari mana dana survei yang dilakukan JSI? Ketiga, benarkah sas sus survei yang dilakukan JSI mendapat suntikan dana dari sosok yang di survei? Ini menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, terutama para pendukung setiap figur yang disurvei, sehingga tidak muncul berbagai penilaian miring, terutama di media sosial bahwa survei tadi adalah abal-abal dan sangat tergantung dari order si pemesan, seperti yang dituding Hendra Budian? Entahlah, hanya merekalah yang tahu.***

Komentar

Loading...