Dibangun Tahun Anggaran 2016-2017

Duh, 8 Unit Bangunan Kesehatan Belasan Miliar tak Berfungsi

Duh, 8 Unit Bangunan Kesehatan Belasan Miliar tak Berfungsi
Kondisi Pembangunan Rumah Sakit Jiwa, Panti Rehabilitasi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Kabupaten Aceh Barat (Foto: Aidil Firmansyah/MODUSACEH.CO)

Meulaboh | Meski sudah rampung dibangun, namun 8 unit bangunan yang diperuntukan bagi Rumah Sakit Jiwa dan Panti Rehabilitasi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Kabupaten Aceh Barat, hingga kini masih terbengkalai dan tidak berfungsi.

Padahal, dana pembangunan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2016-2017. Ironisnya, bangunan tersebut terlihat sudah mulai rusak dan ditumbuhi semak belukar. Amatan MODUSACEH.CO, Selasa, 12 Maret 2019, jalan akses menuju gedung yang terletak tak jauh dari lokasi makam massal korban tsunami 2004 silam, di Desa Bereugang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat itu, juga belum dibangun, hanya jalan setapak. Sehingga semakin memperparah mirisnya keberadaan bangunan yang menghabiskan anggaran hingga belasan miliar itu. 

Kondisinya, coran lantai dan dinding mulai retak, kamar di dalam bangunan juga begitu berantakan. Mirisnya lagi, lingkungan gedung tersebut tidak memiliki pagar pengaman, sehingga hewan ternak milik warga setempat seperti kubangan kandang ternak.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra menilai. Bangunan yang bersumber dari dana Otsus tahun 2016-2017 dengan pagu anggaran mencapai Rp 13,5 miliar ini, belum difungsikan. Ini membuktikan, kinerja pemerintah kurang respon terhadap pemanfaatan hasil pembangunan dan hanya menghambur-hamburkan uang.

20190313-gedung3

“Sangat miris dan disayangkan, kesan yang muncul ketika kita melihat lokasi pembangunan, tentu saja uang untuk dibangunnya gedung tersebut mubajir dan sia-sai, mengingat tidak dimanfaatkan atau difungsikan sama sekali oleh dinas terkait,” kata Edy, Selasa (12/3/2019).

Edy menilai, pembangunan gedung yang dibangun secara terpadu itu tidak efektif. Bahkan di halaman gedung yang terdiri dari RS Jiwa dan rehabilitas korban NAPZA tersebut dipenuhi kotoran ternak, serta lumpur yang mengotori lantai dan dinding.

Dari data yang dimiliki GeRAK, diketahui bahwa gedung NAPZA dan rumah sakit Jiwa sudah dilakukan proses perencaanaan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dimulai tahun tahun 2015 dengan masa penganggaran selama dua tahun (2016-207).

“Bila dilihat dari DED tersebut, tentu program ini sudah menjadi rancangan yang luar biasa bagusnya dari pemerintah kabupaten sebelumnya. Namun hingga kini, di masa pemerintahan yang baru, bangunan tersebut menjadi mangkrak dan tidak terurus dengan baik. Hasil temuan kita dilapangan, dinas seperti tidak bertanggungjawab terhadap pengelolaan bangunan tersebut,” jelasnya.

Ia melanjutkan, tidak sepatutnya dinas atau pemerintah kabupaten membiarkan bangunan tersebut begitu saja dan seharusnya aset daerah ini kembali dilanjutkan pembangunannya dan difungsikan. Edy menduga dinas tidak peduli dan seperti menutup mata atas 8 unit gedung itu, jika peduli seharusnya sudah dipagari dan dilakukan perawatan agar kualitas bangunan tetap terjaga.

“Bukannya malah dibiarkan begitu saja tidak terurus, kita mendesak pihak eksekutif untuk segera mengfungsikan gedung itu, dan kepada legeslatif harusnya lebih peka dalam mengawasi setiap proyek pemerintahan agar tidak mubazir, contohnya ya 8 unit bangunan itu,” tegasnya.

20190313-gedung2

Disisi lain, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) menapis ucapan yang diutarakan GeRAK, seolah-olah pihaknya tidak peduli dengan bangunan tersebut. Namun, pihak pemerintah mengakui bahwa keberadaan 8 unit gedung memang tidak pernah dirawat sejak diselesaikan pembangunan.

Di tahun 2019, pihak Dinkes menyatakan akan segera melanjutkan tahapan lain untuk mengfungsikan keberadaan gedung rumah sakit jiwa dan panti rehabilitas korban Napza. “Namanya juga pembangunan gedung, kegiatan seperti itu bertahap. Pertama pembangunan fisik terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan mobiler dan kebutuhan alat untuk oprasional nantinya, yang paling penting untuk bisa mengoperasikan rumah sakit itu ialah sumber daya manusia (SDM). Kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk disiapkan segera sumber dayanya,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, T. R. Ridwan kepada MODUSACEH.CO. (selengkapnya, baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...