Dugaan Penggelapan Aset Pendopo Wali Kota Subulussalam, GeRAK Lapor Kejati Aceh

Dugaan Penggelapan Aset Pendopo Wali Kota Subulussalam, GeRAK Lapor Kejati Aceh

Meulaboh | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penggelepan aset di Pendopo Wali Kota Subulussamam ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Laporan mereka diterima langsung Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), T. Rahmasyah.

Kadiv Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan. Berdasarkan hasil investigasi mereka atas aset Pendopo Wali Kota Subulussalam Periode 2014-2018, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Sedikitnya ada 17 item aset yang dinyatakan hilang serta 264 aset yang tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Dari 354 aset yang ada, hanya 90 bahan yang masih terlihat, 264 aset tidak diketahui keberadaannya. Karena itu dapat disimpulkan kerugian negara mencapai Rp 1,57 miliar lebih,” kata Hayatuddin, Rabu (17/7/2019).

Dijelaskannya, berdasarkan hasil investigasi dan pendalaman, nilai aset yang tercatat secara keseluruhan sesuai data yang diambil dari SIMDA Kota Subulussalam berjumlah Rp 3.240.311.000 dari total keseluruhan aset yang dibeli dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) daerah setempat.

Aset tersebut lanjutnya, sebelumnya digunakan untuk kepentingan Pendopo Wali Kota sejak 2014 hingga 2018 di bawah pengelolaan mantan Wali Kota Subulussalam.

”Hasil pendalaman materi terhadap dugaan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum diketahui bahwa, kasus ini berpotensi adanya dugaan korupsi atas pengelolaan aset di Pendopo Wali Kota Subulussalam," ujarnya.

Ia merincikan, sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan tim Inspektorat Kota Subulussalam ditemukan fakta bahwa aset di ruangan pendopo tidak berada pada posisinya. Artinya aset seperti AC, sofa, meja rapat, kursi, tempat tidur, tikar atau ambal, televisi dinyatakan hilang dan tidak ditemukan lagi di Pendopo Wali Kota.

"Fakta ini menunjukan bahwa adanya upaya dari pengelola atau pihak penerima barang melakukan upaya sistematis untuk menghilangkan seluruh aset Pendopo Wali Kota Subulusalam periode 2014-2018," sebut Hayatuddin dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut disampaikan, selaku kuasa penerima barang dalam hal ini Sekda Pemko Subulussalam, tidak melakukan penertiban aset secara taat azas, sesuai dengan peruntukannya. Akibat dari kelalaian tersebut, negara dirugikan karena diduga adanya unsur kesengajaan untuk tidak menata aset secara baik.

Patut diduga lanjut Hayatuddin, proses itu dinilai bagian dari pembiaran para pihak terhadap aset negara yang hilang. Karena secara prosedur itu merupakan bagian dari tanggungjawab yang diemban sesuai jabatan dan kewenangannya.

Tak hanya itu, GeRAK juga menduga bahwa mantan Wali Kota Subulussalam Periode 2014-2019 telah melakukan upaya tindakan melawan hukum secara sengaja dan terencana menghilangkan atau menghancurkan aset negara secara bersama-sama dengan pihak lain.

“Patut diduga yang bersangkutan merencanakan perbuatan menguasai aset yang sebelumnya dikuasai secara legal, dan fakta ini dibuktikan atas ditemukan kerugian hilangnya aset daerah sesuai temuan Inspektorat sebesar Rp 1,5 miliar,” tutur Hayatuddin.

Sebab itu, GeRAK berharap Kejati Aceh segera mengungkapkan kasus ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi perkara seperti itu sangat langka terjadi di Aceh. “Kami menduga ada tiga aktor utama yang terlibat dalam kasus penggelapan aset ini. Untuk itu kita harapkan Kejati Aceh dapat mengusut tuntas,” demikian Hayatuddin.***

Komentar

Loading...