Breaking News

DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga

DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga

Banda Aceh | Setelah banyak menuai kontroversi terhadap poligami di Aceh, baik dari masyarakat lokal maupun nasional. Kini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga, di Gedung Utama DPRA Jalan Tgk Daud Beureueh H.M. Kota Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kamis, 1 Agustus 2019.

Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman SE mengatakan, Aceh telah diberikan keistimewaan dalam penyelenggaraan Syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

"Bagi masyarakat Aceh, mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karaktaristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam," ungkapnya.

Menurutnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan, Pemutusan Hubungan Pernikahan, dan Warisan (mawaris) dapat diatur dalam Qanun Aceh.

"Karena itu Pemerintah Aceh merasa perlu membentuk Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) ini, untuk menjamin perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak dalam keluarga," jelas Ketua DPRA.

Dibuatnya aturan hukum keluarga bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kekal, berdasarkan nilai-nilai Islami serta memberikan kepastian hukum.

"Kita tentu mengetahui bersama bahwa rancangan qanun ini mendapat perhatian secara nasional dan regional, tentu banyak yang beranggapan aturan yang diatur dalam bab IX, mulai dari Pasal 46 sampai pasal 50 belum saatnya diberlakukan. Namun sebenarnya ada sanksi yang tegas apabila dilanggar," kata Sulaiman.

Selain itu, Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga diakui banyak menuai pro dan kontra, namun mulai hari ini pihaknya ingin mendengarkan masukan dan pendapat dari masyarakat secara terbuka. "Kami menaruh harapan besar kepada bapak dan ibu yang telah memenuhi undangan kami pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) ini, untuk dapat berpartisipasi penuh dan memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi rancangan Qanun Aceh tentang hukum keluarga," harapnya.***

Komentar

Loading...