Breaking News

Masuk Daerah Paling Miskin di Sumatera

Dr. Amri: DOKA Solusi Perekonomian Aceh

Dr. Amri: DOKA Solusi Perekonomian Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh l Dr. Amri, Pengamat Ekonomi dan Dosen Magister Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, mengaku. Solusi perbaikan ekonomi Aceh masih sangat tergantung pada pemanfaatan, Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) yang terarah.

Itu disampaikan Dr. Amri terkait belum membaiknya kondisi perekonomian Aceh, pasca mendapatkan transfer DOKA dari pusat.

"Saya berharap, tahun depan Pemerintah Aceh harus maksimalkan mengelola DOKA untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh dengan mengindahkan prinsip-prinsip good governance, jika tidak maka pertumbuhan perekonomian Aceh tidak akan ada perubahan," ungkap Dr. Amri pada media ini, di Banda Aceh, Minggu, (7/10/18).

Menurutnya, lebih 50 persen dari total APBA berasal dari dana transfer DOKA. Seperti APBA 2018, dari total Rp15,2 triliun terdapat Rp 8,1 triliun dari dana DOKA. Maka sudah saatnya Pemerintah Aceh menata ulang pemanfaatan APBA 2019, khususnya dana DOKA yang menjadi sebab ditangkapnya Irwandi Yusuf bersama tiga orang lainnya.

Selain itu, hingga saat ini Aceh masih menduduki urutan pertama tingkat kemiskinan dan pengangguran se-Sumatera. Dia melihat, penyebabnya adalah karena penggunaan APBA tidak berhukum langsung pada ekonomi mikro yang bersentuhan langsung dengan rakyat Aceh.

"Kita lihat realitas sekarang, tingkat kesejahteraan rakyat Aceh di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ini masih sangat morat marit. Dengan uang yang besar namun belum ada perbaikan," ungkapnya.

Dia melihat, untuk melakukan perbaikan maka harus dilakukan perubahan yang menyeluruh, yakni koordinasi antar Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dalam perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting). Sebab mulai dari penyusunan program dan kegiatan setiap SKPA, memerlukan ketelitian dan sinergisitas yang bagus. Kemudian, keharmonisan antara eksekutif dan legislatif juga harus dijaga. Supaya planing dan budgeting DOKA 2019 tepat sasaran dan mengikuti RPJMA.

Sebab, katanya, jika proses perencanaan tidak jelas, maka budgeting juga kurang tepat, akibatnya akan muncul simpang siur informasi (asimetry information) sehingga timbul manajemen transaksional (transactional management).“Maka disitulah terjadinya OTT KPK,” ungkap putra asal Bireuen itu.

Peraih penghargaan perencanaan pembangunan dan penganggaran uang negara di level nasional dan internasional di Tokyo, Jepang ini berharap, tahun depan Pemerintah Aceh dapat kembali menata target penggunaan anggaran yang tepat sasaran, agar kasus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf tidak terulang lagi di Serambi Mekkah.***

Komentar

Loading...