Terkait Usul Mobil Baru Bupati Bireuen

DPW PAKAR: Itu Pemaksaan Kehendak

DPW PAKAR: Itu Pemaksaan Kehendak
Iqbal
Penulis
Rubrik

Bireuen | Direktur Esekutif Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR) Bireuen, M Iqbal S.Sos meminta Pemkab Bireuen jangan memaksakan kehendak, terkait rencana Pemkab Bireuen untuk pengadaan mobil dinas baru kepada Bupati Bireuen dan istri yang juga Ketua PKK serta tiga pimpinan DPRK Bireuen. 

“Dua tahun lalu pengadaan mobil dinas ini gagal dan kini muncul kembali. Ada apa ini? Katanya.

Menurut putra Peudada itu, gagalnya pembelian mobil dinas baru tersebut, karena ada sikap penolakan dari masyarakat Bireuen dan mahasiswa dalam bentuk demontrasi. Mulai dari pengadaan Pajero Sport, mobil dinas Bupati dan tahun ini diusulkan kembali pada APBK murni 2019. “Pemerintahan Bireuen jangan tutup mata atau telinga dengan kondisi ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.

Baca: Pemkab Bireuen Usulkan Mobil Dinas Baru untuk Saifannur

Soal pengadaan mobil itu, dia menilai Pemkab Bireuen terkesan menampakkan sikap foya-foya dengan APBK Bireuen. Meskipun itu Pemkab Bireuen punya wewenang dan sesuai aturan. Tapi tegas Iqbal, masalah itu merupakan suatu tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya atas pemimpin yang mereka pilih.

“Pembelian mobil itu adalah pemaksaan kehendak dan publik patut mempertanyakan,” sebut Iqbal itu.

Berita sebelumnya, saat kondisi perekonomian Kabupaten Bireuen dalam keadaan morat-marit, ironisnya Pemkab Bireuen mengusulkan pengadaan mobil dinas baru kepada Saifannur. Pengadaan mobil itu bukan tanpa sebab. Pemkab Bireuen berdalih mobil dinas lama sudah lecet.

Tidak hanya Saifannur yang membutuhkan mobil dinas baru, istri bupati atau Ketua PKK dan untuk tiga pimpinan DPRK Bireuen juga memerlukan mobil dinas baru. Untuk mobil dinas Bupati harganya Rp 1,9 miliar, untuk Ketua PKK mobil jenis Avanza keluaran terbaru namun tidak disebutkan anggarannya, sedangkan untuk tiga pimpinan DPRK Bireuen diplot anggaran Rp 1,4 M dari APBK 2019. “Cuma sejauh ini belum ditender,” kata Sekdakab Bireuen Zulkifli SP kepada sejumlah wartawan, Senin, 11 Maret 2019.***

Komentar

Loading...