Soal Polemik Calon Komisioner KIP Simeulue

DPRK Simeulue, Tolak Pengususlan Pengganti Calon Komisioner KIP

DPRK Simeulue, Tolak Pengususlan Pengganti Calon Komisioner KIP
Foto bersama Anggota DPRK Simeulue, Wakil Bupati, Sekda, dan Perwakilan Biro Pemda Aceh.

Simeulue | Walau telah ditetapkan melalui rapat pleno Komisi A, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Simeulue, kurang lebih enam bulan lalu. Sejumlah Komisioner Independen Pemilihan (KIP) periode 2018-2023, yang dinyatakan lulus mengikuti tahapan Panitia Seleksi (Pansel), tak juga dilantik Bupati Simeulue, Erli Hasyim.

Alasan orang nomor satu di daerah kepulauan Aceh itu menolak melantik, karena satu orang tersandung masalah hukum, sedangkan dua orang lainnya berstatus PNS yang belum mendapat izin darinya selaku pembina kepegawaian.

Nah, dari sinilah awal munculnya kemelut yang memicu polemik panjang sehingga menuai keprihatinan publik, khususnya lembaga wakil rakyat Simeulue. Maklum, hampir setengah tahun nasib personil penyelenggara pemilu itu gantung. Bahkan terkesan tak berunjung. Padahal agenda perhelatan demokrasi 2019 baik daerah maupun nasional tinggal menghitung bulan.

Itu sebabnya, setelah terulur lama, Kamis petang (29/11/18), perwakilan Pemerintah Aceh dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Aceh, Sulaiman dan Restu Audi datang ke Simeulue.

Kedatangan dua perwakilan Pemda Aceh ini, untuk melakukan pendampingan terhadap Ketua DPRK setempat, terutama  hasil rapat tentang penyelesaian permasalahan KIP Simeulue, seperti tertuang dalam surat berita acara, tanggal 19 November 2018 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, yang dibacakan Biro Pemda Aceh, Restu Audi. Isinya, meminta DPRK Simeulue mengusulkan kembali pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), tiga nama calon pengganti anggota KIP.

“Kami bersama tim datang ke sini dalam kapasitas melakukan pendapingan pada Ketua DPRK Simeulue untuk menyampaikan hasi rapat di Jakarta sesuai berita acara, jadi bukan fasilitasi. Juga tidak ada konteks dalam mengambil keputusan," kata Restu.

Sesuai dengan poin empat huruf a, pada berita acara yang dibacakan perwakilan Biro Pemerintahan Aceh, Restu Audi, di DPRK Simeulue.

“DPRK Simeulue segera mengusulkan kembali kepada KPU RI 3 (tiga) nama calon pengganti anggota KIP Kabupaten Simeulue periode 2018–2023, yang diambil dari nama cadangan, sesuai urutannya (sebagaimana keputusan DPRK Simeulue, Nomor 18 tahun 2018, tentang penetapan 5 (lima) nama calon terpilih Kabupaten Simeulue dan 5 (lima) nama cadangan untuk menggantikan calon anggota KIP yang tidak memenuhi syarat, yang disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2018".

Surat yang terlihat tanpa kop dan stempel itu, ditandatangani, anggota KPU RI Ilham Saputra, Bupati Simeulue Erli Hasyim, Asisten Pemerintah dan Keistimewaan Setda Aceh M. Jakfar, Ketua DPRK Simeulue Murniati serta diketahui Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Yushatto Huntoyungo.

Sontak, berbagai tanggapan lahir dari anggota dewan, argumentasi alot pun seakan tak bisa dihindarkan, diantaranya datang dari Hasdian Yasin, yang membidangi masalah ini. Dia merasa heran atas butir poin yang disampaikan. Sebab, sebelum muncul surat itu, ia menuturkan lembaga DPRK telah melakukan koordinasi serta konsultasi ke Pemerintah Aceh, KIP Aceh, KPU sampai Mendagri.

“Sebenarnya awal kronologis rekrutmen telah kita sampaikan sewaktu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Aceh, untuk mencari titik temu persolan KIP Simeulue. Kita jelaskan, masalah yang dipersoalkan yakni dua orang ASN yang dikatakan tidak mendapat izin dari Bupati. Padahal, surat izin itu ada, buktinya rekomendasi dikeluarkan dan ditanda tangani Sekdakab Simeulue atas nama Bupati Simeulue. Surat izin tadi bukan untuk dua orang, tapi dua belas orang ASN yang ikut seleksi KIP. Kebetulan yang lulus dua orang. Dan setelah kita jelaskan, ternyata tidak ada masalah. Bahkan, Plt. Gubernur Aceh memerintahkan Bupati Simeulue untuk melantik anggota Komisioner KIP Simeulue,” ujar Hasdian, (29/11/18).

Tak berhenti disitu ia juga mengatakan, dewan sudah menempuh langkah koordinasi ke KPU Pusat dan Kementerian Dalam Negeri, yakni Dirjen Otonomi Daerah (Otda). Hasilnya, tak ada masalah atas hasil seleksi dan pleno Komisi A DPRK Simeulue.

“Kita sudah pernah berkoordinasi ke KPU, penjelsannya sama, tak ada masalah. Terakhir ke Kementerian Dalam Negeri, yang diterima langsung Dirjen Otda, itu pun tak ada masalah dan diterima. Lalu, hari ini Pak Restu mewakili Pemerintah Aceh, membacakan surat hasil kesepakatan yang katanya difasilitasi Kemendagri RI, yang meminta kita untuk mengusulkan kembali nama pengganti cadangan. Kalau begini kami binggung, kok sepertinya sudah tak rasional,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Bukan hanya Hasdian Yasin, perhatian serius juga datang dari Darmili. Mantan Bupati Simeulue ini mengaku kecewa setelah membaca surat yang ditandatangani beberapa orang pejabat yang namanya tercantum dalam berita acara itu.

Paparnya, permintaan mengganti sejumlah komisioner KIP terpilih tanpa dasar yang jelas adalah perbuatan sewenang-wenang. Itu sebabnya, ia menegaskan tak terima dan siap menjadi orang paling depan untuk melawan segala bentuk dugaan kesewenang-wenangan yang terjadi pada calon anggota KIP yang tak dilantik Bupati Simeulue.

“Saya barusan membaca surat ini, entah kenapa saya betul-betul kecewa membaca surat yang ditanda-tangani empat orang ini. Apakah seenak itu mengganti tanpa ada alasan yang jelas, dimana hati nurani kita. Dan apa sudah pernah dibatalkkan SK dari KPU untuk komisioner KIP ini, sehingga DPRK harus mengusulkan nama pengganti. Dalam pasal 1 UU 1945 ayat 3 Indonesia ini negara hukum, jadi jangan sewenang-wenang dan kami tidak mau disewenang-wenangi di Simeulue ini,” tegas Darmili.

Menyangkut, tanda tangan Sekdakab yang mengeluarkan izin ASN untuk seleksi KIP, sambungnya itu urusan Bupati. "Kalau salah silakan tegur," kata Darmili.

Meski begitu, menurut mantan Bupati Simeulue periode 2002-2007 dan 2007-2012 ini, apa yang dilakukan Sekda Simeulue tak ada yang salah secara administrasi terkait izin ASN.

“Nanti apabila telah dilantik dan ditetapkan baru diteken Pak bupati. Tapi kalau dengan hasil rapat pejabat-pejabat yang membuat keputusan semena-mena begini, tiba-tiba meminta mengusulkan nama pengganti calon KIP Simeuleue ke KPU tanpa alasan yang jelas. Selaku wakil rakyat saya tidak terima dan saya yang akan melaporkan ke penegak hukum kalau sampai terjadi. Ini demi menjaga wibawa lembaga dewan. Karena kalau dilaksanakan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negeri kita Indonesia, menjadi contoh, bahwa seorang Bupati bisa berbuat sesukanya di negeri ini,” ungkap Darmili.

Sekretaris Daerah Simeulue, Ahmadliyah yang diminta dewan tanggapannya mengatakan. Izin yang dikeluarkan untuk seleksi ASN itu yakni dari atasan langsung, sementara PKPU Nomor 7 tahun 2018 menyebutkan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) itu adalah Bupati. Kata Ahmadliyah, disini letak kemelutnya.

“Jika merujuk PKPU, Nomor 7 tahun 2018, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) itu adalah Bupati. Harusnya, untuk diangkat menjadi Komisioner KIP minta kembali rekomendasi dari PPK. Tapi initidak kita lakukan. Sementara menyangkut salah seorang calon Komisioner KIP yang tersandung hukum, dipoin 13 dan 15 menegaskan. Salah satu syaratnya tidak sedang berstatus tersangka. Artinya, jika pada seleksi saja tidak boleh berstatus tersangka apalagi untuk diangkat,” singkat Ahmadliyah.

Penjelasan Sekdakab tadi disahuti Ihya Ullumuddin anggota DPRK dari Partai Keadilan Sejahterah (PKS). DIa menyoal ucapan Sekdakab terkait PKPU. Ihya, mempertanyakan kapasitasnya yang membubuhi tanda tangan surat izin ASN atas nama Bupati. Ihya menduga, ada dua kemungkinan yang dilakoni, pertama faktor kesengajaan kedua kelalaian.

“Kalau kita lihat dari berbagai literatur, benar Pejabat Pembina Kepegawaian itu adalah Bupati dan saya yakin Pak sekda tahu persis. Tapi mengapa saat ASN mengajukan surat izin Pak Sekda yang menandatangani atas nama bupati. Bukankah Bapak tahu, Pejabat Pembina Kepegawaian itu domainnya Bupati. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini dibuat sengaja dengan maksud jebakan dengan niat tidak baik atau karena sebuah kelalaian. Soalnya surat izin yang Bapak teken itu atas nama Bupati? Lalu, sekarang dengan mudahnya mengatakan tidak ada pelimpahan kewenangan. Pertanyaan lagi, wajarkah yang sudah lulus seleksi diberhentikan begitu saja hanya karena kelalaian atau kesengajaan, yang Anda lakukan sehingga merugikan dan menzalimi orang lain?" tanya Ihya Ulumuddin.

Terkait polemik KIP Simeulue ini, perwakilan Biro Hukum Pemerintah Aceh, Sulaiaman berpendapat. Semua proses tahapan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Pansel dan Sekdakab telah menjalankan tugasnya masing-masing, begitu juga dari aspek yuridis.

Harapannya, persoalan KIP Simeulue dapat disikapi dengan bijak dan baik, guna mencari solusi sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Secara umum, semua proses administrasi sudah berjalan dengan baik, apabila kesepakatan di pusat bermasalah maka kita cari solusi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan harapan kita jangan sampai masalah ini menjadi gugatan kepengadilan. Sekdakab maupun pansel sudah bekerja, mari sikapi dengan bijak, karena secara yuridis ini semua sudah baik,” ujar Sulaiman.

Rapat yang berlangsung hingga malam hari itu, berakhir dengan kesimpulan, lembaga DPRK Simeulue menolak surat berita acara yang disampaikan dan dibacakan oleh tim perwakilan Pemerintahan Aceh.***

Komentar

Loading...