Breaking News

DPRK Simeulue Belum Terima Surat Izin Penahanan Darmili

DPRK Simeulue Belum Terima Surat Izin Penahanan Darmili
Ketua DPRK Simeulue, Murniati. Foto: Habadaily

Simeulue | Surat izin penahanan Drs Darmili, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue yang tersangkut kasus dugaan korupsi PDKS Tahun 2015 silam, kabarnya telah ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Namun pihak DPRK Simeulue mengaku hingga hari ini belum menerima surat tersebut.

Ketua DPRK Simeulue Murniati saat dikonfirmasi media ini, Kamis (25/7/2019) mengaku. Hingga hari ini dia belum menerima surat izin penahanan Darmili itu. "Ibu belum menerima suratnya, sebab saat ini sedang di Banda Aceh, melihat cucu sedang sakit. Tapi nanti coba ibu tanyakan pada Sekretaris Dewan (Sekwan) apa mereka sudah menerimanya," kata Murniati.

Dia mengatakan. Biasanya kalau ada surat yang berhubungan dengan dewan, Sekwan selalu memberikan informasi pada dirinya. "Biasanya kalau ada surat yang terkait dengan dewan, Sekwan selalu memberitahukan baik lewat surat maupun lewat telepon," ucapnya.

Sekretaris DPRK Simeulue, Drs Astamudin melalui Ahmad (Nota Dinas) menjelaskan. Pihaknya sudah mendengar tentang adanya surat izin penahanan Darmili yang telah ditandatangani Plt Gubernur Aceh. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima surat itu. "Hingga saat ini surat tersebut belum kami terima, tapi belum tahu juga nanti sore kadang sampai ke sini," ucap Ahmad.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengaku sudah menerima salinan surat izin penahanan mantan Bupati Simeulue, Drs Darmili dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Dengan demikian,  proses penahanan Darmili sudah dapat dilakukan pihaknya jika dibutuhkan.

Sekedar mengulang, Darmili merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012. “Surat izin penahanan dari Plt Gubernur Aceh sudah kita terima hari ini (kemarin),” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH jelas dia pada media pers, Rabu kemarin di Banda Aceh.

Adanya surat tersebut sangat diperlukan sebut Munawal, sebab saat ini Darmili masih berstatus sebagai anggota DPRK setempat sehingga penahanannya harus ada izin Gubernur Aceh. Ini diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selain itu, penyidik juga sudah memanggil kembali tersangka Darmili untuk diperiksa. “Tersangka Darmili sudah kita panggil kembali (pemanggilan kedua) untuk diperiksa sebagai tersangka, Jumat 26 Juli 2019,” ujarnya.***

 

Komentar

Loading...