DPRD Kalimantan Tengah Dalami Hak Interpelasi DPRA

DPRD Kalimantan Tengah Dalami Hak Interpelasi DPRA
Pertemuan DPRA dengan DPRD Kalimantan Tengah/Foto Juli Saidi

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Kamis (09/08/2018).

Pertemuan wakil rakyat antar provinsi tersebut, semula dibuka Wakil Ketua DPRA Drs. H. Sulaiman Abda dan dilanjutkan Komisi I DPRA yang dipimpin Azhari serta koordinator Hak Interpelasi Abdullah Saleh.

Kunjungan DPRD Kalimantan Tengah ke DPR Aceh itu, untuk mendalami hak interpelasi DPR Aceh terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-kini non aktif karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan suap DOKA 2018.

Wakil rakyat Kalimantan Tengah ini meminta penjelasan lanjutan terhadap Hak Interpelasi DPRA, karena mereka sedang melakukan hak yang sama, yaitu mengusulkan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Hak interpelasi DPRD Kalimantan Tengah sudah disetujui dalam rapat paripurna. Namun sebut pimpinan rombongan Faridawaty Dahlan Aceh, Hak Interpelasi DPRD Kalimantan Tengah belum mengajukan pertanyaan kepada Gubernur.

DPRD Kalimantan Tengah mengajukan Hak Interpelasi, terkait pemberhentian 200 lebih pegawai tenaga kontrak di sana. Karena alasan efesiensi anggaran, namun itu tidak terjadi. Belakangan Gubernur mengangkat tenaga kontrak dengan jumlah yang sama. Selain itu mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan tunjangan wakil rakyat di sana serta mutasi pegawai yang dilakukan Gubernur, sebelum enam bulan sudah dilakukan pergantian kembali.

“Kami dari Kalimantan Tengah sama dengan Aceh. Ini merupakan hak pertama sejak Kalimantan Tengah berdiri. Kami melihat dalam pemberitaan ada yang sedang melakukan Hak Interpelasi, bahkan sedang memberi jawaban Gubernur, maka kami belajar ke sini untuk mendapatkan referensi-referensi apa yang bisa kami lakukan,” ujar Faridawaty Dahlan Aceh.

Menurut Faridawaty Dahlan Aceh, yang menari Hak Interpelasi DPR Aceh yaitu mengeluarkan Pergub APBA tanpa kesekapatan KUA-PPAS. “Kita ketahui pemerintahan itu bukan hanya eksekutif, tetapi ada legislatif dan yudikatif. Kami melihat ada kesamaan Gubernur kami mengeluarkan Pergub tanpa pembahasan bersama, ini menjadi menarik karena ada kesamaan permasalahan,” katanya.

Kader NasDem itu mengaku, Hak Interpelasi DPRD Kalimantan Tengah sudah disetujui 29 orang dari 45 jumlah anggota DPRD. “Kami kira cukup, karena syarat kami hanya 10 anggota sebenarnya,” jelas Faridawaty Dahlan Aceh.

Itu sebabnya, kepada DPR Aceh mereka mempertanyakan yang dimaksud dengan kalimat berdampak luas, terkait Hak Interpelasi DPRA. Lalu dijelaskan wakil rakyat Aceh menjelaskan secara detil. 

Penjelasan tersebut, disampaikan Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari dan Koordinator Hak Interpelasi Abdullah Saleh. Kata Azhari dan Abdullah Saleh, Hak Interpelasi DPR Aceh menyoalkan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 9 tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Pergub Nomor 5 tahun 2018, tentang hukum acara jinayat. “Selain itu juga ada dugaan lain, seperti kasus BPKS Sabang,” kata Azhari Cage dan Abdullah Saleh, Kamis (09/08).

Azhari juga mengatakan, sebelum Hak Interpelasi DPRA itu diusulkan terlebih awal mereka melakukan pertemuan dengan lintas fraksi dan komisi di DPR Aceh. Sehingga Hak Interpelasi ditandatangani 46 orang dari 81 anggota DPRA.***

Komentar

Loading...