Breaking News

Melalui Sidang Paripurna Khusus, Senin Besok

DPRA Sepakati Persetujuan Hak Interpelasi Terhadap Pergub Cambuk dan APBA 2018

DPRA Sepakati Persetujuan Hak Interpelasi Terhadap Pergub Cambuk dan APBA 2018
Penulis
Rubrik

Banda Aceh |  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin, 7 Mei 2018 mendatang akan melaksanakan Rapat Paripurna Khusus, di Gedung Utama DPR Aceh, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh.

Rapat paripurna khusus tersebut, menjadwalkan empat pembahasan untuk disepakati bersama yaitu, penetapan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Kedua, persetujuan terhadap rancangan Qanun Aceh tentang Hymne Aceh dan Qanun Aceh tentang Kepemudaan, menjadi usul inisiatif DPRA. Sedangkan agenda ketiga, persetujuan terhadap penggunaan Hak Interpelasi DPR Aceh. Dan terakhir, terhadap rencana gugatan atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) RI DKPP, terkait dengan panitia Panwaslih Aceh.

Kesepakatan paripurna khusus DPRA itu, disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPR Aceh, Jumat (04/05/2018) sore. Terkait persetujuan terhadap pengguna hak interpelasi DPR Aceh, Abdullah Saleh, SH, Sabtu (05/05) menjelaskan. Terkait Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) pelaksanaan cambuk di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Pergub APBA 2018. Untuk Pergub pelaksanaan hukum jinayah, DPR Aceh sudah memiliki Pergub tersebut. Namun, untuk Pergub Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), hingg kini belum diperoleh.

Bahkan, sebut Ketua Banleg DPR Aceh Abdullah Saleh, DPR Aceh sudah menyurati Pemerintah Aceh dua kali. Tapi belum juga diberikan. Selain disurati, anggota DPR Aceh Nurzahri juga sudah menyampaikan langsung dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Aceh.

Dokumen Pergub APBA, termasuk daftar pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sangat dibutuhkan DPRA, guna menindaklanjuti kesepakatan melakukan uji materil terhadap Pergub APBA 2018 ke Mahkamah Agung (MA).

“Untuk melakukan langkah ini, DPRA  terganjal karena hingga saat ini DPRA belum menerima Pergub APBA, dokumen pelaksanaan dalam bentuk DIPA juga belum kami terima dan ini sudah kita surati dua kali. Kalau Pergub pelaksanaan Qanun Jinayah sudah,” kata Abdullah Saleh, ditemui media ini, di rumahnya, Ulee Kareng, Banda Aceh, Sabtu (05/05).

Menurut kader Partai Aceh itu, hak interpelasi DPRA tersebut untuk mempertanyakan pada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf,  kenapa dokumen Pergub APBA 2018 belum diserahkan kepada DPRA. “Nanti kita pertanyakan juga dasar pertimbangan mempergubkan  APBA. Termasuk Pergub pelaksanaan Qanun Jinayah di Lapas,” kata Abdullah Saleh.

Sabtu (hari ini), jumlah anggota DPR Aceh yang sudah menandatangani hak interpelaksi sudah lebih 25 orang dari berbagai fraksi yang ada di DPR Aceh, kecuali partai pendukung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, seperti Partai Demokrat.

Sementara, berdasarkan aturan terutama Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), untuk Hak interpelasi DPR Aceh, dari 81 anggota DPRA, dibutuhkan minimal 15 orang dari dua fraksi. Namun, dari pengakuan Abdullah Saleh, SH sudah mencapai 25 orang yang sudah tanda tangan, ini artinya melebihi dari cukup dengan jumlah minimal 15 orang.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...