Breaking News

DPRA Gelar Rapat Rancangan Qanun BUMA

DPRA Gelar Rapat Rancangan Qanun BUMA

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengelar  rapat dengar pendapat umum terhadap rancangan Qanun Aceh tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), di Gedung DPRA, Jln. Tgk. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh. Selasa, 25 Juni 2019.

Wakil Ketua DPRA, H. Dalimi SE, AK menyampaikan, Aceh telah mempunyai Qanun yang mengatur Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), yaitu bentuk hukum perusahaan daerah pembangunan Aceh menjadi perseroan terhadap  pembangunan Aceh.

“Badan Usaha Milik Aceh  (BUMA) ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapat Asli Aceh dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Aceh," harapnya.

Sebab itu, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Aceh, perlu dilakukan usaha penyertaan modal pada setiap Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) tersebut. Maksud penyertaan modal Pemerintah Aceh yaitu, pengalihan kepemilikan  kekayaan Aceh, yang awalnya merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan.

Kedua, diperhitungkan sebagai modal Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan prinsip saling menguntungkan.

“Itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah. Isinya, Pemerintah Aceh dapat melakukan penyertaan modal pada BUMA dimaksud,” jelasnya.

Dalimi mengungkapkan, BUMA dapat  dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh, karenanya penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada BUMA harus ditetapkan dalam Qanun Aceh. Sehingga pembagian keuntungan hasil usaha dari penyertaan modal pada BUMA, tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan.

Selain meningkatkan Pendapatan Asli Aceh, tujuan dari rancangan Qanun Aceh tentang penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif, dan menghasilkan keuntungan.

Dia juga menyampaikan, kegiatan RDPU bertujuan untuk memenuhi ketentuan BAB VI (enam) pasal 22 Qanun Aceh nomor 5 tahun 2011. Tentang tata cara pembentukan Qanun yang menyatakan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi.***

Komentar

Loading...