Belum Terima Dokumen Pergub APBA

DPR Aceh Nilai Irwandi Yusuf Lakukan Pembohongan Publik

DPR Aceh Nilai Irwandi Yusuf Lakukan Pembohongan Publik

Banda Aceh | Ketua DPR Aceh Tgk. Muharuddin, S.Sos.I menuding Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah melakukan pembohongan publik. Sebab, diberbagai kesempatan Irwandi Yusuf meminta DPR Aceh, mengawasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Namun, hingga kini DPR Aceh belum menerima salinan Pergub tersebut.

"Anehnya, setelah tiga kali kita disurati tidak pernah digubris, dan Pergub itu belum diserahkan pada DPR Aceh," tegas Muharuddin, di Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (2/5/18).

Menurut Muharuddin, sejatinya jika Gubernur Aceh telah melakukan Pergub wajib memberikan pada mitra kerja Pemerintah Aceh yaitu DPR Aceh, tanpa harus disurati, sebab DPR Aceh akan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBA 2018 yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Selain itu, DPR Aceh memerlukan dokumen itu sebagai bahan kajian tim kuasa hukum DPRA, sebelum gugatan dilayangkan ke Mahkamah Agung dan PTUN.

"Kami meminta Irwandi Yusuf menepati janjinya, menyerahkan dokumen Pergub Nomor 9 Tahun 2018 Tentang APBA. Sehingga, kita tidak menduga-duga kemana saja anggaran itu diperuntukkan," harap politisi Partai Aceh (PA) itu.

DPR Aceh telah menunjuk tiga kuasa hukum untuk melakukan gugatan terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo. Ketiga kuasa hukum itu adalah Muhklis Muhktar, Burhanuddin Jalil, dan Zulfikar Sawang untuk menangani gugatan? terkait Pergub APBA dan Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (cambuk di Lapas), yang beberapa hari lalu telah diparipurnakan DPR Aceh.

Celakanya, Pemerintah Aceh memotong anggaran untuk pendampingan hukum DPR Aceh hingga nol. Ditambah, Pemerintah Aceh juga memotong anggaran untuk pengawasan dewan tahun ini.

"Kami akan patungan membayar pengacara yang telah kita minta menjadi kuasa hukum," ungkap Ketua DPR Aceh Muharuddin.

Menyangkut dua Pergub yang akan segera digugat pada Mahkamah Agung (MA), Burhanuddin Jalil menilai tindakan yang dilakukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menyalahi aturan dan kewenangannya sebagai kepala daerah.

“Itu melanggar sumpah jabatan dan azas-azas pemerintahan yang baik. Seharusnya setelah Pergub APBA disahkan, maka dokumennya harus diserahkan ke DPR Aceh. Kalau tidak, bagaimana DPR Aceh menjalankan fungsi pengawasannya. Makanya semua masih kita kaji dan kemana saja kita akan lakukan gugatan,” ujar Burhanuddin.

Sementara itu, Mukhlis Mukhtar menilai Gubernur Aceh tidak bisa sesuka hatinya menjalankan pemerintahan dengan mengabaikan DPR Aceh.

“Kepala daerah dalam memimpin tidak boleh suka-suka menjalankan pemerintahan, ada prosedur dan aturan hukum. Kepala daerah saat disumpah harus menjalankan undang-undang dan kewenangan dengan sebaik-baiknya. Ternyata sekarang Irwandi suka-suka (menjalankan kewenangannya),” ungkap Mukhlis Mukhtar.

“Kalau sudah suka-suka seperti itu untuk apa bernegara lagi,” ujarnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...