Bahas Rancangan Qanun RPJM

DPR Aceh Minta Saran Masyarakat

DPR Aceh Minta Saran Masyarakat
Penulis
Sumber
Reporter Banda Aceh/NM

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta saran dan pendapat masyarakat guna melengkapi pembuatan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2018. Permintaan itu disampaikan Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, S.Sos., MM dalam sidang paripurna, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait, di Gedung Utama DPR Aceh, Jl. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu, (24/10/2018).

Menurut Muharuddin, rancangan qanun ini harus disusun secara komprehensif, rapi dan berdasarkan dokumen. Prinsip dasarnya adalah untuk menjalankan pemerintahan, yakni untuk mensejahterakan rakyat Aceh sesuai dengan visi dan misi yang berpedoman pada RPJMA.

“Dalam menyusun RPJM Aceh ada tiga tahapan yang harus diproses, salah satunya saling berinteraksi satu sama lain, misalnya RPJM Aceh yang lama dengan yang baru, ini untuk menghasilkan informasi yang bertujuan strategi kebijakan dan program di Aceh, proses ini dikoordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh,” harap politisi Partai Aceh ini.

Dia menjelaskan, tahapan kedua yaitu alur partisipasi, alur ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses LSM (Lembaga Suadaya Masyarakat), komuniti dan sebagainya, untuk memberi kontribusi yang aktif, mengkaji ulang dan mengawasi hasil-hasil proses yang strategis.

“Tahapan terakhir yaitu dalam RPJM Aceh ketentuan per UUD pasal 116 ayat 2 no 12 tahun 2011, tentang kegitan RDPU ini, bertujuan untuk memenuhi ketentuan tentang tata cara pembuatan qanun. Antara lain, menyangkut masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan. Dapat dilakukan melalui rapat, seminar loka karya atau diskusi,” ujarnya.

Muharuddin berharap, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan. Dapat dilakukan melalui rapat, seminar loka karya atau diskusi. Sidang ini dihadiri para rektor universitas di Aceh, pejabat Bank, LSM, dan unsur Forkopimda.***

Komentar

Loading...