Serap Aspirasi Pendemo

DPR Aceh Minta Jangan Ada Dinasti Kepengurusan di Kadin Aceh

DPR Aceh Minta Jangan Ada Dinasti Kepengurusan di Kadin Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Usai menggelar demo di halaman Kantor Gubernur Aceh, Lingke, Banda Aceh. Peserta aksi dari dewan penyelamatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh mendatangi Gedung DPR Aceh di Jalan Daud Bereueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (23/10/18).

Di sana, mereka juga meneriakkan tuntutan serupa, yakni meminta DPR Aceh menolak Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Aceh, yang diprakarsai Ketua Kadin Aceh, Firmandez,  15 November 2018.

Kedatangan peserta aksi diterima Wakil Ketua DPR Aceh, Irwan Djohan dan seorang Anggota DPR Aceh, HT Ibrahim.

Irwan Djohan mengaku miris melihat kondisi kerja Kadin Aceh sekarang ini. Dia mengaku pernah menjadi pengurus Kadin Aceh sejak 1996 hingga 1998 dan bisa membedakan mereka sekarang.

"Saya selaku mantan Pengurus Kadin Aceh Sejak tahun 1996, 1997, 1998, saya selalu aktif mengikuti kegiatan Kadin. Namun melihat Kadin Aceh saat ini merasa sedih, apalagi melihat senior-senior melaksanakan aksi unjuk rasa. Apayang senior-senior lakukan hari ini merupakan bukti betapa miris atas buruknya kinerja Kadin Aceh. Tidak bisa dinafikan bahwa Kadin Aceh tidak berjalan," ungkap Irwan Djohan di hadapan pendemo.

Dia mengakui, Ketua Kadin Aceh, Fernandez sudah dianggab sebagai abangnya sendiri. Sama-sama berkiprah di Kadin Aceh, hanya saja tidak boleh Kadin dijadikan untuk kepentingan pribadi dan membangun kepengurusan dinasti.

"Saya siap juga untuk duduk dengan Bang Firmandez, mengklarifikasi benar adanya bahwa Kadin Aceh tidak ada kiprahnya dalam Pembangunan Aceh. Kadin Aceh sekarang seperti mati suri. Kami akan menyuarakan kepada kawan-kawan Anggota DPRA lainnya. Jangan sampai ada image Kantor Kadin Aceh merupakan milik pribadi, itu merupakan Gedung Pemerintahan yang dibangun dengan menggunakan APBA," ungkap Politisi Partai NasDem itu.

Dia juga menanggapi terkait dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterima Pegawai Kadin Aceh. Menurutnya,  ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena dia heran, bagaimana mungkin tenaga kerja harus diberikan upah di bawah UMP dan tidak bisa dimaafkan.

"Bahwa Setiap Musprov selalu Ada kisruh Ini tidak boleh dibiarkan dan kita harus perbaiki. Kami akan menindaklanjuti atas tuntutan yang abang-abang sampaikan," janji Irwan Djohan.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...