Breaking News

DPR Aceh Mengaku Belum Terima Dokumen Pergub APBA 2018

DPR Aceh Mengaku Belum Terima Dokumen Pergub APBA 2018
Nurzahri. Foto: Liputanaceh

Banda Aceh | Anggota DPR Aceh Nurzahri ST, meminta kepada Pemerintah Aceh segera menyerahkan dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh terkait Anggaran Pendapatan Belanja Aceh tahun 2018. Karena hingga saat ini DPR Aceh belum juga menerima dokumen tersebut.

Sebagaimana disampaikan Nurzahri di hadapan Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Wali Nanggroe Aceh, dan sejumlah SKPA yang hadir pada rapat Paripurna DPRA, di ruang rapat utama DPR Aceh, Rabu (25/4/2018).

"Kami (DPR Aceh), pada tanggal 10 April itu sudah mengirimkan surat kepada pak Gubernur. Di dalam surat itu kami meminta diberikannya dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) yang saya dengar nomor 9 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), yang sampai hari ini kami di DPR Aceh belum menerima," kata Nurzahri.

Begitu juga, lanjut Nurzahri, di dalam surat yang dikirimkan kepada Pemerintah Aceh itu, DPR Aceh turut memimnta DPA. "Dalam surat itu kami juga meminta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), supaya kami dapat melaksanakan tugas kami dalam konteks pengawasan," ujarnya.

Politisi Partai Aceh ini terlihat menyindir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait tugas dan fungsi legislatif yang hanya menjadi pengawas pelaksanaan APBA untuk tahun anggaran 2018. "Karena kita tahu 2018 hanya dalam konteks pengawasan yang menjadi jatah kami," ucapnya.

"Nah, saya berharap apa yang pak Gubernur sampaikan dalam status facebook pak Gubernur, dimana pak Gubernur berharap kepada kami dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tahun 2018. Yang lebih tepat itu dapat dilakukan dengan mensupport kami dengan memberikan dokumen-dokumen yang kami butuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami," jelas Nurzahri menambahkan.

Dirinya mengaku tidak tahu pasti terkait dokumen yang diminta DPR Aceh kepada Gubernur, sudah diserahkan pada DPRA atau belum. "Jadi saya tidak tahu, karena sampai hari ini jawaban pernyataan resmi dari Pemerintah Aceh belum ada. Tetapi secara informal saya chek ke SKPA mitra, jawaban mereka belum ada instruksi dari pak Gubernur," ungkapnya.

"Jadi saya berharap pada pak Gubernur, dapat secepatnya menindaklanjuti surat resmi kami atas nama lembaga DPR Aceh tanggal 10 April 2018 tersebut, supaya kita sebagai lembaga yang resmi yang ada di Pemerintahan Aceh, bisa melaksanakan fungsi dan tugas kita sebagaimana mestinya yang diatur Undang-undang," harap Nurzahri menutup pernyataannya.

Komentar

Loading...