DPD RI Evaluasi Dana Otsus Aceh dan Papua

DPD RI Evaluasi Dana Otsus Aceh dan Papua
ist

Banda Aceh l Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Djohermansyah Djohan dan peneliti senior LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro, di ruang Komite I DPD RI, Rabu (12/9/2018). 

Rapat dipimpin oleh Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. Fachrul Razi, MIP dan Jacob Komigi, membahas tentang pengawasan Komite I DPD RI terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua, UU Nomor 35 tahun 2008, tentang Otonomi Khusus Papua Barat serta UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Fachrul Razi, MIP menjelaskan. Otonomi khusus sesungguhnya memberikan kekhususan kepada daerah untuk menyelenggarakan daerah yang bersifat khusus, atau kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak–hak dasar masyarakat daerah. Karena itu, lanjut Fachrul Razi, pemerintah pusat jangan setengah hati dalam memberikan dana Otsus tersebut.

Menurut Fachrul Razi, berbagai persoalan yang dihadapi di Aceh, tidak terlepas dari lemahnya Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan, supervisi dan pendampingan. “Pusat cenderung menyalahkan daerah, namun di daerah sekali terjadi relasi kekuasaan sesama kementerian yang dianggap buruk,” tegas Senator asal Aceh itu.

Fachrul Razi mengatakan, telah terjadi pembiaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah dalam pelaksanaan Otsus. Misal, sesama kelembagaan di pusat masih tarik menarik kepentingan sehingga daerah menjadi korban. “Sesama kelembagaan yang ada di Pusat saling tarik menarik dan lepas tangan, ini menunjukkan pusat lemah dalam menjalankan UU,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengusulkan perlunya daerah mensiapkan blue print dan rencana jangka panjang terhadap Otsus Aceh. Aceh tidak layak mendapatkan dana Otsus 20 tahun, namun pemerintah pusat seharusnya memberikan dana Otsus selamanya untuk Aceh.

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan memberikan dua tips agar otonomi khusus tidak gagal. Pertama, faktor formulasi kebijakan otonomi khusus. Dalam faktor ini regulasi tentang Otsus tidak mengakomodasi muatan lokal. Kedua, faktor implementasi kebijakan UU Otsus, antara lain penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah Otsus tidak kreatif, tidak inovatif, tidak kapabel dan tidak kompak. Selain itu, pemerintah pusat juga menjadi sorotan, yaitu kurang serius, kurang konsisten, kurang ihklas, kurang membimbing, kurang mengasistensi dan mediasi serta kurang mengawasi.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...